Memetik pengalaman bangsa lain, semoga kelak pengelolaan pendidikan di Tanah Air dapat segera keluar dari beragam paradoks dan ketimpangannya, membenahi standardisasi, dan menjadi pemerata atas kesenjangan sosial.
Pandemi Covid-19 bisa menjadi lompatan besar menuju transformasi teknologi pendidikan, tetapi juga rentan meninggalkan mereka yang terkendala akses teknologi. Perlu kebijakan khusus untuk meminimalisir kesenjangan ini.
Pembelajaran jarak jauh menuntut para guru bertransformasi dan beradaptasi untuk menjaga para siswa tetap belajar. Upaya ekstra para guru ini seharusnya dibarengi pula dengan kebijakan yang ekstra dari pemerintah.
Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran daring selama pandemi ini telah memperlebar kesenjangan pendidikan. Sejumlah siswa berisiko mengalami hilang pembelajaran karena terkendala mengakses teknologi digital.
Kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh lebih mendukung pembelajaran daring. Siswa yang tidak memiliki gawai untuk pembelajaran daring dan yang melakukan pembelajaran luring masih di luar jangkauan bantuan pemerintah.
Memperingati Hari Kemerdekaan, harus bisa menangkap apinya, bukan abunya. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan meninggikan martabat dan kapabilitas bangsa dalam kesetaraan.
Dampak krisis akibat pandemi Covid-19 terhadap pendidikan sangat besar dan dalam jangka panjang bisa berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Karena itu, pendidikan harus dimasukkan dalam paket stimulus Covid-19.
Angka kemiskinan yang bertambah dan semakin dalam akibat pandemi Covid-19 diperkirakan akan berdampak meningkatkan angka putus sekolah. Sedangkan penutupan sekolah akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan.
Penutupan sekolah akibat Covid-19 akan mengakibatkan tingkat retensi rendah dan memperburuk hasil belajar. Ini akan menghambat sejumlah kemajuan dalam akses pendidikan yang selama ini pencapaiannya sangat lambat.
Lompatan teknologi dalam pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk mempercepat reformasi pendidikan yang diamanat Presiden Joko Widodo pada awal periode kedua pemerintahannya.