Sejak diluncurkan pada 2019, program Merdeka Belajar terus menuai polemik. Pekerjaan rumah masih banyak untuk membenahi program ini agar benar-benar menjadi terobosan dalam transformasi pendidikan.

Pendidikan yang dijalankan dengan menjunjung rasa gotong royong antara guru, sekolah, dinas pendidikan, aktivis dan peneliti pendidikan, juga orangtua dan siswa harus dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

Berpuluh-puluh tahun sistem PPDB di sekolah negeri dirasa tidak berkeadilan. Membeludaknya para pendaftar di sekolah negeri, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di sekolah swasta.

Evaluasi sistem pendidikan di sekolah, daerah, dan nasional diluncurkan lewat Rapor Pendidikan. Evaluasi dan pemetaan dari tingkat satuan pendidikan dan daerah ini berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Opsi pemerintah yang membebaskan guru untuk menggunakan tiga kurikulum tersebut, kemudian menimbulkan pertanyaan sederhana . Bagaimana kemudian kemajuan pendidikan Indonesia yang menggunakan kurikulum yang berbeda-beda?

Pendidikan jarak jauh yang serba digital, yang bias kelompok sosial, tak bisa menjadi penyelamat pendidikan di masa pandemi. Perlu strategi baru dalam kebijakan pendidikan agar tak seorang anak pun tertinggal.

Pembangunan pendidikan di Indonesia sudah menunjukkan kecenderungan yang baik dari tahun ke tahun. Namun, kesenjangan pendidikan masih besar, baik karena faktor ekonomi maupun geografi.

Memetik pengalaman bangsa lain, semoga kelak pengelolaan pendidikan di Tanah Air dapat segera keluar dari beragam paradoks dan ketimpangannya, membenahi standardisasi, dan menjadi pemerata atas kesenjangan sosial.