Presiden Jokowi di awal 2022 mengumumkan pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan, 192 izin kehutanan, dan 34.448 hektar HGU perkebunan. Namun, hingga kini, baru 1.118 IUP dan 15 izin penggunaan hutan yang dicabut.

Pemerintah diminta membuka informasi pencabutan izin usaha pertambangan secara detail ke publik. Informasi yang harus disampaikan mencakup nama dan lokasi perusahaan serta menginventarisasi status lahan pascapencabutan.

Warga Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, menunggu langkah hukum konkret dari pemerintah terkait dengan pencabutan izin usaha pertambangan di kabupaten itu. Putusan hukum penting untuk pemangku kepentingan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan bakal mencabut 15 izin usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam 10 hari ke depan. Pencabutan itu menyusul gelombang protes dari warga dalam seminggu terakhir. Kabupaten itu akan difokuskan untuk pengembangan sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan.