Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
d nicky fahrizal
Bagikan
Analisis
Merawat Netralitas Polri
Sepanjang presiden menempatkan peran Polri sesuai dengan konstitusi dan UU Polri, Polri akan selalu terjaga.
Opini
·
Analisis
Presiden dan Politisasi Intelijen Menjelang Pemilu 2024
Intelijen harus ditempatkan sebagai institusi yang profesional. Politisasi intelijen akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas penilaian dan keputusan Presiden sebagai pengguna akhir intelijen.
Opini
·
Analisis
Penindakan Hukum Khusus untuk Pembebasan Pilot Susi Air
Selain upaya persuasif, pembebasan pilot Susi Air, Capt Mehrtens, harus juga dilakukan melalui penindakan hukum khusus dalam kerangka kontraterorisme. Untuk ini, butuh unit khusus atau taktis kepolisian.
Opini
·
Analisis
Menilik Politik Hukum KUHP Baru
Sejumlah pasal diUU KUHP yang dipermasalahkan sebenarnya menunjukkan karakter demokratis yang lebih baik dibandingkan KUHP warisan kolonial Belanda. Namun, dibutuhkan peningkatan kapasitas penegak hukum.
Opini
·
Analisis
Menuju Ekuilibrium Kekuasaan Polri
Selain mereformasi secara kultural institusi Polri, juga dibutuhkan upaya menata kembali kekuasaan Polri di dalam ekosistem keamanan nasional. Ini sebagai bentuk pengendalian kekuasaan Polri yang luas dan besar.
Opini
·
Iklan
Menjaga Kredibilitas dan Akuntabilitas Polri
Penanganan kasus pembunuhan Brigadir J menguji visi Presisi dalam kepemimpinan Kapolri, komitmen terhadap penegakan hukum, serta menguji kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas institusi kepolisian negara.
Opini
·
Analisis
Menilik RKUHP dari Lensa Demokrasi Konstitusional
Rancangan KUHP yang nanti menjadi hukum pidana diharapkan bukan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memangkas demokrasi konstitusional di Indonesia. Karena itu, ruang partisipasi masyarakat menjadi krusial.
Opini
·
Civil Supremacy Transformation
In order to map out these constitutional issues, we must first understand that these issues are a legal political consequence of the simultaneous regional head elections that will be held in November 2024.
English
·
Transformasi Supremasi Sipil
Doktrin supremasi sipil menghadapi isu konstitusional yang cukup krusial dengan adanya kebijakan menunjuk prajurit aktif sebagai penjabat kepala daerah. Pada dasarnya kebijakan itu bentuk kian kuatnya supremasi sipil.
Opini
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·