Tekan Pengangguran, Warga Jatim Didorong Ciptakan Lapangan Kerja Mandiri
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong masyarakat di daerah ini untuk terus berupaya menciptakan lapangan kerja dengan berwiraswasta. Diharapkan upaya tersebut secara bertahap menekan angka pengangguran.
SURABAYA, KOMPAS
—
Masyarakarat Jawa Timur didorong terus menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Terus tumbuhnya wirausaha baru di berbagai sektor diharapkan secara bertahap mengurangi jumlah pengangguran di provinsi berpenduduk 40 juta jiwa ini.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kepada Kompas di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Rabu (6/4/2022) malam, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan berbagai program untuk memotivasi masyarakat, termasuk lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), agar mengembangkan usaha secara mandiri sesuai kompetensi.
”Salah satu upaya mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja secara mandiri, termasuk lulusan SMK. Dari mereka, sudah banyak yang sukses mengembangkan usaha bengkel otomotif, animator, dan pelaku UMKM sektor lain,” kata Khofifah, menanggapi hasil survei Teropong Jatim pada 24-30 Januari 2022 oleh Litbang Kompas.
Dalam survei Kepemimpinan Nasional, Januari 2022, yang melibatkan 1.200 responden itu terungkap 29,3 persen responden menyoroti perlunya penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
Adapun Badan Pusat Statistik Jatim mencatat angka pengangguran pada Agustus 2021 mencapai 1,28 juta orang. Dibandingkan Februari 2021, jumlah penganggur itu bertambah 134.330 orang.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jatim per Agustus 2021 sebesar 5,74 persen atau turun 0,1 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Namun, jumlah itu naik 0,57 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.
Sementara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 22,32 juta orang, bertambah 55.030 orang dibandingkan Agustus 2020 dan bertambah 141.370 orang dibandingkan Februari 2021. Meski demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Agustus 2021 turun sebesar 0,33 persen poin dibandingkan Agustus 2020.
Dalam survei Kepemimpinan Nasional, Januari 2022, yang melibatkan 1.200 responden itu terungkap 29,3 persen responden menyoroti perlunya penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Hal serupa juga menjadi sorotan bagi Pemerintah Kota Surabaya, saat 37,5 persen responden juga menilai penyediaan lapangan kerja di ”Kota Pahlawan” perlu diperbanyak.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam kesempatan lain mengatakan, salah satu cara menekan angka pengangguran ialah dengan membuka peluang bagi pelaku UMKM, melahirkan wirausaha baru, termasuk membuka kesempatan bagi warga, terutama masyrakat berpenghasilan rendah (MBR), memanfaatkan aset Pemkot berupa lahan kosong.
Tingkat kepuasan
Wakil General Manager Litbang Kompas Ignatius Kristanto menjelaskan, survei Teropong Jawa Timur dilakukan dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat melalui 1.300 responden yang dipilih secara acak. Survei Teropong Jatim memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error penelitian plus minus 2,72 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Di samping kinerja Pemkot secara umum, survei Litbang Kompas juga mencatatkan nilai 74,9 persen masyarakat puas terhadap kinerja Pemkot Surabaya yang terbagi dalam 15 bidang pelayanan.
Dari 15 bidang tersebut, posisi pertama ditempati 95,3 persen warga yang mengaku puas terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Surabaya. Kemudian posisi kedua, sekitar 90,0 persen masyarakat puas terhadap ketersediaan pelayanan publik di Surabaya. Adapun urutan ketiga, 88,1 persen masyarakat puas terhadap penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.
Baca juga : Kepuasan Publik dan Perdebatannya pada Realitas
Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengungkapkan, untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, pihaknya membentuk Rumah Kurasi.
Dengan menggandeng Bank Indonesia, kehadiran Rumah Kurasi diharapkan memajukan UMKM di provinsi ini. Melalui Rumah Kurasi, seluruh produk UMKM akan dikurasi sebelum dikirim ke luar negeri. Dengan begitu, secara bertahap kualitas produk UMKM Jatim semakin sesuai dengan selera pasar global sekaligus meningkatkan daya saing.
Baca juga : Pandemi di Surabaya Terindikasi Membaik