Pembangunan Kawasan Industri di Sekitar Ibu Kota Baru Jadi Solusi Pemerataan

Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur mesti berbarengan dengan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur laut di sekitarnya. Pengembangan itu menjadi wujud konkret pemerataan ekonomi nasional.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan selamat dan apresiasi kepada tim pemenang sayembara ibu kota baru. Desain Nagara Rimba Nusa memenangi sayembara ibu kota baru di Kalimantan Timur yang diumumkan di Auditorium Kantor PUPR, Jakarta, Senin (23/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur mesti berbarengan dengan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur laut di wilayah sekitarnya. Langkah ini dapat mengonkretkan tujuan pemindahan ibu kota negara sebagai cara meratakan pertumbuhan perekonomian nasional.

Anggota Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), Rokhmin Dahuri, Kamis (16/1/2020), mengatakan, pembangunan ibu kota baru berpotensi dieksekusi berbarengan dengan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur laut di daerah sekitar.

”Hal ini mungkin terjadi asalkan iklim investasinya berdaya tarik,” kata Rokhim seusai acara diskusi bertajuk ”Relevansi Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Perlambatan Ekonomi dan Dinamika Geopolitik Global” yang digelar KAHMI di Jakarta.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas Suharso Monoarfa (tengah); anggota Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), Rokhmin Dahuri; dan Wakil Ketua Dewan Kode Etik Majelis Nasional KAHMI Laode Masihu Kamaluddin (kiri) dalam diskusi bertajuk ”Relevansi Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Perlambatan Ekonomi dan Dinamika Geopolitik Global” yang digelar KAHMI di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Iklim investasi dinilai semakin membaik. Salah satunya ditandai dengan kemudahan berbisnis di Indonesia.

Pada 2019, Bank Dunia melaporkan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB) Indonesia stagnan atau tetap berada pada peringkat ke-73 dari dari 115 negara di dunia. Meskipun dari segi peringkat tidak berubah, skor Indonesia naik dari 67,96 pada 2018 menjadi 69,60 pada 2019.

Sejumlah penilaian dari lembaga pemeringkat internasional juga dapat menjadi indikator daya tarik investasi di Indonesia. Lembaga pemeringkat, seperti Moody’s, S&P, dan Fitch, secara berturut-turut memberikan peringkat BAA2 (stabil), BBB (stabil), dan BBB (stabil).

Mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rokhmin menuturkan, peningkatan investasi riil di Kalimantan Timur selama masa konstruksi ibu kota dapat mencapai 47,7 persen. Berbarengan dengan itu, peningkatan investasi riil di Pulau Kalimantan berpotensi 34,5 persen.

”Dengan meningkatkan daya tarik dan mendorong investasi riil, pengembangan kawasan industri itu menjadi wujud konkret pusat pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.

Peningkatan investasi riil di Kalimantan Timur selama masa konstruksi ibu kota dapat mencapai 47,7 persen. Berbarengan dengan itu, peningkatan investasi riil di Pulau Kalimantan berpotensi 34,5 persen.

Saat ini, kontribusi Kalimantan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah. Badan Pusat Statistik mencatat, pada triwulan III-2019, kontribusi Pulau Kalimantan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 7,95 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi Pulau Jawa yang senilai 59,15 persen.

KOMPAS/SUCIPTO

Pemandangan kawasan hutan industri PT ITCI Hutani Manunggal yang menjadi calon lokasi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Selain itu, pemerintah masih mengkaji secara mendalam sejumlah hal, termasuk bentuk pemerintahan ibu kota baru. Salah satunya sistem transportasi di ibu kota baru, baik umum maupun pribadi, yang akan menggunakan kendaraan swakemudi (autonomous vehicle).

Baca juga : Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Baru Dikaji Mendalam

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas Suharso Monoarfa menyatakan, daerah-daerah di sekitar ibu kota baru, seperti Balikpapan dan Samarinda, turut menjadi perhatian. Daerah-daerah tersebut dimasukkan dalam rencana pengembangan regional dari pembangunan ibu kota baru.

Perencanaan pengembangan itu terdiri dari, pengelolaan lingkungan dan sumber daya air sebagai tahap paling dasar. Tahap berikutnya berada di ranah arsitektur dan konstruksi, dilanjutkan perencanaan kota dan perkotaan (city and urban planning) serta pengembangan wilayah.

”Pemerintah akan melibatkan konsultan-konsultan perencanaan kota di tingkat internasional. Dia telah mengusulkan konsultan asal China, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat untuk dilibatkan dalam pembangunan ibu kota baru,” ujarnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pelabuhan Penyeberangan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2019), merupakan pintu masuk melalui laut dari Balikpapan yang jauh lebih cepat dibanding melalui jalur darat.

Poros maritim

Rokhmin berpendapat, penguatan infrastruktur laut, utamanya di Balikpapan, dan pembangunan kawasan industri itu menjadi langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pelabuhan di Balikpapan telah siap menjadi pusat pelabuhan perdagangan dan industri menggantikan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta karena struktur morfologi lautnya.

Dosen Spesialis Hubungan Internasional Binus University, Moch Faisal Karim, juga berpendapat senada. Menurut dia, pembangunan ibu kota baru dapat mengonkretkan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

”Pembangunan ini menjadi pemicu Indonesia, melalui Pulau Kalimantan, strategis di kancah global,” katanya.

Faisal menambahkan, Indonesia sebagai poros maritim dunia berada di ranah kontestasi ide antarnegara di tingkat internasional. Ide ini setara dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan yang digagas China.

Lindungi lingkungan

Wakil Ketua Dewan Kode Etik Majelis Nasional KAHMI Laode Masihu Kamaluddin mengemukakan, pembangunan ibu kota baru mesti memperhatikan kelestarian lingkungan. Hutan di Kalimantan merupakan bagian dari paru-paru dunia.

”Mengingat fenomena perubahan iklim yang tengah terjadi, melindungi hutan menjadi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan,” katanya yang berpengalaman menjadi Direktur Regional Borneo Tropical Rainforest.

Menanggapi usulan itu, Suharso menyatakan, pembangunan ibu kota baru akan mempertimbangkan perlindungan hutan dan lingkungan. Pembangunan ibu kota baru akan berprinsip geoekonomi.

Baca juga : Pembangunan Ibu Kota Baru Diikuti Pemulihan Kerusakan akibat Tambang