Presiden memiliki pilihan untuk dibuat, yaitu hadir dalam pemeriksaan untuk bersuara atau berhenti mengeluhkan prosesnya.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Ketua Komisi Intelijen DPR Amerika Serikat dari Demokrat Adam Schiff (kiri) berbicara dengan anggota panel dari Republik, Devin Nunes (tengah), saat pemeriksaan terbuka pertama untuk penyelidikan pemakzulan Presiden AS Donald Trump yang berlangsung pada Rabu (13/11/2019).
WASHINGTON, RABU — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri pemeriksaan pemakzulan pada 4 Desember 2019 pukul 10.00 waktu setempat. Selama ini, Trump menyebut pemeriksaan tersebut ilegal.
Undangan itu disampaikan Komisi Kehakiman pada Selasa (26/11/2019). Komisi ini merupakan salah satu dari tiga komisi yang terlibat dalam penyelidikan pemakzulan.
Ketua Komisi Kehakiman Jerrold Nadler mengatakan, peraturan komisi memungkinkan presiden menghadiri pemeriksaan dan tim hukumnya menanyai para saksi. Presiden memiliki pilihan untuk dibuat, yaitu hadir dalam pemeriksaan untuk bersuara atau berhenti mengeluhkan prosesnya.
”Saya harap dia memilih berpartisipasi,” kata Nadler dalam sebuah pernyataan.
Presiden memiliki pilihan untuk dibuat, yaitu hadir dalam pemeriksaan untuk bersuara atau berhenti mengeluhkan prosesnya.
Pemeriksaan pada 4 Desember 2019 akan mendatangkan sejumlah pakar hukum sebagai saksi. Namun, identitas mereka belum bisa dikonfirmasi.
Menurut Nadler, pemeriksaan itu bertujuan membahas dasar historis dan konstitusi pemakzulan. Pembahasan lainnya adalah tentang makna istilah, seperti kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan.
”Kami juga akan membahas dugaan tindakan Anda menghalangi DPR menggunakan wewenangnya untuk menyetujui pasal-pasal pemakzulan,” tulis Nadler.
Gedung Putih belum memberi komentar atas undangan tersebut. Trump diberi tenggat waktu hingga Minggu (1/12/2019) pukul 18.00 untuk mengonfirmasi kehadirannya dalam pemeriksaan dan menunjuk pengacara. Sebagai presiden, Trump tidak wajib hadir.
Akan tetapi, kehadiran Gedung Putih akan memungkinkan mereka memeriksa saksi dan mengawasi langsung prosedur penyelidikan pemakzulan yang dipimpin oleh Demokrat, oposisi pemerintah. Trump dan Republik berulang kali telah menyatakan prosedur tersebut ilegal, tidak adil, dan tidak transparan.
AFP/GETTY IMAGES/ALEX WROBLEWSKI
Anggota DPR Amerika Serikat dari Republik, Steve Scalise, berbicara dalam konferensi pers bersama Republikan lainnya pada Rabu (23/10/2019) di Capitol Hill, Washington, DC. Konferensi itu menyerukan transparansi terkait penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump.
Komite Intelijen DPR AS diperkirakan akan merilis laporan bukti formal terkait penyelidikan seusai anggota parlemen kembali ke Kongres dari masa reses pada 3 Desember 2019. Komisi Kehakiman akan menggunakan laporan itu untuk mempertimbangkan dakwaan terhadap Trump.
Setelah itu, DPR akan melakukan pemungutan suara pada pertengahan Desember 2019 mengenai dakwaan tersebut. Saat ini, Demokrat menguasai suara mayoritas di DPR.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengumumkan penyelidikan resmi untuk pemakzulan Trump pada 24 September 2019. Trump diduga menyalahgunakan kekuasaan menekan negara asing untuk menjatuhkan lawan politik dalam Pilpres 2020.
Trump menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 25 Juli 2019. Ia meminta Zelensky menyelidiki Joe dan Hunter Biden atas kasus korupsi di sebuah perusahaan gas alam Ukraina.
Joe merupakan bakal calon presiden terpopuler Demokrat. Sebelum menelepon, Trump menahan pengiriman bantuan internasional untuk Ukraina senilai 391 juta dollar AS.
Sejauh ini, DPR AS telah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai kementerian dan instansi secara tertutup dan terbuka. DPR tengah berupaya agar saksi kunci, seperti Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS (NSA) John Bolton, dan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, dapat bersaksi mengenai pengetahuan atau keterlibatan dalam skandal Ukraina.
”Saya tidak mengarahkan Giuliani, tetapi dia adalah pejuang. Ia mungkin melihat sesuatu (mencurigakan), dan ia telah bekerja selama bertahun-tahun di Ukraina,” kata Trump menjawab pertanyaan terkait aktivitas Giuliani di Ukraina.
Dukungan publik terkait pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertambah. Di sisi lain, pemeriksaan terkait pemakzulan Trump menuai perdebatan di kalangan masyarakat.
Jajak pendapat Reuters/Ipsos selama 25-26 November 2019 dilakukan secara daring di seluruh AS. Survei diikuti 1.118 orang dewasa, terdiri dari pendukung Demokrat, Republik, dan independen. Simpang kesalahan 3 persen.
AP PHOTO/MANUEL BALCE CENETA
Mantan pejabat keamanan nasional Gedung Putih, Fiona Hill, memenuhi panggilan Komite Intelijen DPR AS untuk memberikan kesaksian terkait pemakzulan Donald Trump, Kamis (21/11/2019).
Hasil survei yang dirilis pada Selasa (26/11/2019) menunjukkan, 47 persen warga AS setuju Trump harus dimakzulkan, sedangkan 40 persen lainnya menyatakan sebaliknya. Temuan ini menunjukkan, jumlah warga AS pro-pemakzulan semakin melebihi warga yang tidak setuju.
Sebanyak 47 persen warga AS setuju Trump harus dimakzulkan, sedangkan 40 persen lainnya menyatakan sebaliknya.
Berdasarkan partai, 8 dari 10 pendukung Demokrat mendukung pemakzulan Trump. Sementara 8 dari 10 pendukung Republik menentang.
”Saya sudah tidak bersahabat dengan saudara saya yang konservatif di Facebook karena sejumlah unggahan dalam media sosial. Politik adalah topik yang kami hindari dalam acara Thanksgiving keluarga, tetapi akan ada orang yang berusaha membahasnya,” kata Mindy Nagel, seorang ahli terapi fisik aliran liberal. (Reuters/AP)
