BJ Habibie, Sosok Presiden yang Mengantar Indonesia Memasuki Era Demokrasi

Presiden ke-3 Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dianggap sebagai sosok presiden yang mengantar Indonesia memasuki era demokrasi setelah 32 tahun berada dalam otoritarianisme rezim Orde Baru di bawah Soeharto.

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Presiden BJ Habibie hadir pada Sidang Istimewa MPR, November 1998. Setelah hampir 12 jam mengadakan rapat, akhirnya usulan rancangan ketetapan (rantap) tentang pemeriksaan harta kekayaan mantan Presiden Soeharto disepakati untuk tidak dijadikan rantap tersendiri dan dimasukkan menjadi bagian pada Rantap tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie dianggap sebagai sosok presiden yang mengantar Indonesia memasuki era demokrasi setelah 32 tahun berada dalam otoritarianisme rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Langkah-langkah Habibie saat mengawali masa kepresidenannya meninggalkan banyak legasi yang dianggap membuka jalan bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia.

Gambaran sosok presiden yang mengubah lanskap pemerintahan dari era otoritarianisme menuju demokrasi terbaca dalam buku otobiografi Habibie, Detik-detik yang Menentukan. Habibie mengatakan, sesaat setelah diambil sumpah jabatan sebagai Presiden RI, dirinya sudah harus memikirkan bagaimana pemerintahannya bakal berjalan di tengah tuntutan demonstrasi mahasiswa yang baru saja menumbangkan Presiden Soeharto.

Habibie menulis, ”Setelah upacara pengambilan sumpah selesai, saya segera kembali ke kediaman di Kuningan untuk melanjutkan pemantauan perkembangan gerakan demo yang terus meningkat dan menyusun pesan Presiden Republik Indonesia yang akan saya sampaikan di TVRI pada malam hari.”

Isi pidato Habibie yang disiarkan TVRI tersebut dengan gambang menyebut bahwa dirinya akan menyusun kabinet yang tugas utamanya adalah menyiapkan proses reformasi. Di bidang politik antara lain memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pemilu.

Di bidang hukum, meninjau kembali Undang-Undang Subversi. Di bidang ekonomi, mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

KOMPAS/JB SURATNO

Presiden BJ Habibie, didampingi Mensesneg Akbar Tandjung dan Menteri Koperasi Adi Sasono, Jumat (12/6/1998), mengadakan inspeksi mendadak ke Pasar Pusat Perdagangan Beras, Cipinang, dan Pasar Jatinegara. Habibie berjalan di antara tumpukan-tumpukan beras dalam peninjauan keliling Pusat Perdagangan Beras Cipinang.

Dalam buku otobiografi tersebut, Habibie sadar bahwa perjuangan mahasiswa dalam mempercepat proses reformasi merupakan angin segar yang berembus untuk Indonesia memasuki abad ke-21.

”Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika aspirasi yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh, baik yang disampaikan mahasiswa dan kaum cendekiawan maupun yang berkembang dalam masyarakat,” kata Habibie.

Setelah berpidato di TVRI seusai pengambilan sumpah jabatan presiden, Habibie kemudian melakukan banyak langkah drastis, yang bakal dikenang rakyat Indonesia sebagai presiden yang membawa demokrasi. Termasuk di antara langkah tersebut adalah menjadikan Golkar, mesin politik Orde Baru, sebagai partai politik.

Habibie pula yang memutuskan bahwa sebagai presiden dirinya tak bisa lagi menjabat Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Langkah yang sangat drastis karena selama 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto menggunakan Keluarga Besar Golkar sebagai mesin politik utama penyokong pemerintah.

”Demi obyektivitas kebijakan dalam memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan, saya tidak dapat menjabat sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Pertanggungjawaban harus diberikan kepada rakyat dan saya memutuskan, dalam waktu sesingkat-singkatnya melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Jakarta untuk mereformasi Golkar menjadi partai politik dan membubarkan Keluarga Besar Golkar,” tulis Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentukan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie memberi salam kepada presiden ke-3 BJ Habibie, yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, saat akan memberikan sambutan pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Sabtu (23/1/2016).

Selanjutnya Habibie pun memutuskan, meski anggota DPR dan MPR baru saja dipilih dalam Pemilu 1997, demi menegakkan demokrasi, dalam waktu yang singkat harus ada pemilu yang legitimate di mata rakyat. Dalam pemilu tersebut, Habibie membuka pintu bagi berdirinya partai politik baru, sesuatu yang sebelumnya sangat diharamkan di era Orde Baru.

”Walaupun para anggota DPR dan MPR baru saja dipilih pada tahun yang lalu, saya berpendapat bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya, sudah harus dilaksanakan pemilu untuk memberi legitimasi yang lebih kuat kepada DPR dan MPR. Untuk itu, kesempatan harus diberikan kepada siapa saja untuk mendirikan partai politik, asal tidak melanggar UUD ’45 dan memenuhi kriteria yang nanti disusun, ikut dalam pemilu yang akan datang,” katanya.