Jelang 25 tahun reformasi, mahasiswa dituntut untuk aktif mengawal demokrasi agar tidak dikhianati. Langkah ini sebagai bentuk penghargaan terhadap pendahulu yang telah memperjuangkan kebebasan bersuara dan berpendapat.

Ketika pemilihan jabatan publik tak diambil berdasarkan kapasitas dan pertimbangan publik yang mendalam, suatu kecerobohan yang memberi peluang lebih besar bagi kegagalan melewati situasi yang sulit daripada sebaliknya.

Masalah kerawanan pangan dan gizi perlu dikaji dari sudut pandang sejarah.

Perubahan mendasar yang dibutuhkan, antara lain, revisi UU Polri yang salah satunya memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Selain itu, pentingnya penguatan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Reformasi birokrasi dinilai masih tidak efektif. Pemerintah perlu belajar dari pengalaman masyarakat dalam memberdayakan diri dan mengangkat kesejahteraan bersama.

Terkait rentetan kasus menjerat Polri, pakar hukum Universitas Brawijaya, Malang, menyatakan agar hal ini menjadi momentum reformasi birokrasi. Bila publik tidak percaya lagi kepada polisi, hukum akan sulit ditegakkan.

Presiden tidak bisa mengintervensi MA. Namun, Presiden bisa memperkuat subsistem, yakni keterbukaan peradilan dan penguatan KY sebagai lembaga.

Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada 2028 hingga 2035, Demi menghadapi bonus demograsi, diperlukan alternatif jalan bagi generasi muda dalam merekonstruksi pasar dan dunia kerja untuk ditaklukkan.