Reformasi sistem pembayaran akan memperluas inovasi dan meminimalisasi risiko. Peran BI diperkuat, termasuk dalam mengakses ke sumber dana penyelenggara asing.

Karena semua institusi itu prasyarat mutlak hidup bersama kita, maka luasnya kebusukan korupsi yang melanda semua institusi itu juga membuat hidup bersama kita menjadi busuk.

Tak kurang dari 250 karangan bunga terpajang di luar Markas Kodam Jayakarta sejak Minggu hingga Rabu ini. Selain sebagai tanda dukungan dan simpati dari warga, langkah TNI menurunkan baliho juga dianggap kontroversi.

Jumat, 13 November 1998, hari terakhir Sidang Istimewa MPR. Puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa menolak sidang istimewa. Tujuh mahasiswa gugur dalam bentrokan. Peristiwa ini dikenal dengan tragedi Semanggi 1.

Sidang Istimewa MPR 1998 tetap berlangsung meski gelombang unjuk rasa kian memanas. Aparat meningkatkan eskalasi pengamanan dengan melibatkan Pamswakarsa. Mahasiswa pun tak berhasil menembus Senayan.

Sidang Istimewa yang digelar 10 November 1998 memicu gelombang unjuk rasa yang berujung pada Tragedi Semanggi. Meski memliki aspirasi yang sama, gerakan mahasiswa kala itu sebenarnya terbelah menjadi dua narasi besar.

Pemerintah pusat diminta untuk melibatkan pemerintah daerah dalam membuat peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat diminta menghargai hak otonomi daerah.

Praktik politik uang telah terekam harian ”Kompas” sejak 20 tahun silam. Calon kepala daerah harus menanggung mahar politik, biaya kampanye, serta uang suap untuk mengamankan suara. Hal ini memicu praktik korupsi.

Rencana pemerintah mereformasi undang-undang sistem keuangan dikhawatirkan menciptakan ketidakstabilan pasar. Pemerintah sebaiknya fokus pada masalah aspek pengawasan, misalnya risiko konglomerasi sistem keuangan.

Wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang reformasi sistem keuangan menuai kritik. Reformasi sistem keuangan butuh waktu panjang sehingga jangan dilakukan di tengah situasi pandemi.