›

Utama›Kepala Bappenas: Pangkalan...

Kepala Bappenas: Pangkalan Militer Akan Dibangun di Ibu Kota Baru

Oleh

NIKOLAUS HARBOWO

· 8 menit baca

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan lokasi baru ibu kota Indonesia, yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Di tengah rencana itu, muncul berbagai pertanyaan di masyarakat terkait detil proses pembangunan ibu kota tersebut.

Harian Kompas pun menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di rumah dinasnya, di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019). Dalam wawancara yang berlangsung sekitar satu jam, Bambang mencoba menjawab semua pertanyaan Harian Kompas.

Beberapa jawaban menarik pun muncul,mulai dari rencana pemerintah membangun pangkalan utama di ibu kota baru, kepastian menteri-menteri yang akan lanjut di kabinet Presiden Joko Widodo selanjutnya, hingga cara pemerintah untuk memastikan estafet pemindahan ibu kota berjalan lancar.

Berikut tanya jawab Harian Kompas dengan Bambang Brodjonegoro.

Apakah bapak bisa elaborasikan pembangunan ibu kota baru nanti?

Kan, ada 180.000 hektar yang akan dicadangkan untuk keseluruhan lahan ibu kota negara. Dari 180.000 hektar itu, kami akan mulai dulu pembangunan di wilayah inti seluas 40.000 hektar. Nah, di dalam wilayah inti itu, ada 6.000 hektar yang akan dibangun pada tahapan pertama selama lima tahun. Itu fokus di pemerintahan, government district.

Bayangan kami, mungkin tahapan lima tahun ini, kami fokus bereskan yang wilayah 6.000 hektar itu sehingga tahun 2024 paling lambat sudah ada pemindahan dan sudah ada status ibu kota yang baru. Jadi ibu kota sudah resmi fungsional, yang pasti istana, seluruh kementerian akan pindah, ditambah parlemen, itu tahapan pertamanya. Nanti yudikatif, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan lain-lain, itu yang tahapan lanjutnya, tetapi tetap di kawasan 6.000 hektar itu.

Nanti, setelah wilayah 6.000 hektar itu sudah mulai hidup, kan, nanti akan menyebar, permukiman, dukungan kegiatan-kegiatan bisnis yang terkait dengan ibu kota baru atau pemerintah, apakah mau bikin universitas, science technopark. Itu terbangun di kawasan seluas 40.000 hektar.

Bagaimana nasib Bukit Soeharto di Kaltim yang sudah rusak dan akan menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru?

Konsep pembangunan ibu kota nanti forest city dan Bukit Soeharto termasuk wilayah 180.000 hektar itu. Bukit itu akan masuk ruang terbuka hijau, tetap termasuk status awal hutan konservasi, bukan hutan lindung. Bahkan, bukit itu mau kami rehabilitasi karena sudah banyak pemakaian ilegal dan kebun sawit.

Baca juga : Demi Ibu Kota Baru

Apakah sudah ada desain yang pasti?

Desain yang ada baru desain awal yang masih netral terhadap lokasi. Kan, nanti desain itu harus menyesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi yang pasti. Waktu desain itu dibikin, kan, sudah dari tahun lalu, itu belum ada lokasinya. Tetapi, idenya adalah ingin memasukkan semangat pancasila, kebinekaan, ke dalam desain. Kami hanya ingin mengedepankan konsep pancasila karena kita, kan, selama ini tak pernah mendesain ibu kota kita sendiri. Jakarta, kan, peninggalan Belanda.

Lalu, desain akan diserahkan sepenuhnya ke pemenang lelang atau gimana?

Pokoknya kami akan pilih arsitek terbaik. Kalaupun itu arsitek atau perencana dalam negeri, kami harapkan mereka mau bekerja sama dengan konsultan internasional yang bereputasi.

Tetapi, supervisi tetap dari pemerintah?

Iya, harus. Kami memberi keleluasaan untuk idenya. Kalau idenya itu diterima dan pas, baru itu dikembangkan dengan pengawasan pemerintah dan dikerjasamakan dengan konsultan yang asing tadi.

Apakah pemerintah sudah menunjuk arsitek sendiri?

Belum, kami, kan, baru menentukan lokasi. Baru mulai penyiapan masterplan, urban design, sekaligus siapa pihak-pihak yang terlibat.

Jadi, serius belum ada?

Belumlah. Ya kami, supaya pembangunan ini lebih inklusif maka akan melibatkan asosiasi, seperti ikatan arsitek, ikatan perencana, ikatan pembangun kota.

Apakah pembangunan ibu kota akan sampai ke kawasan pantai?

Di pantai, kami ingin bangun basis angkatan laut. Kami akan bangun military base (pangkalan militer) angkatan laut dan angkatan darat di Kecamatan Semboja, dekat pantai. Angkatan udara, karena butuh pesawat Presiden juga, bangunnya di dekat arah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Itu semua masuk pembangunan tahap pertama?

Iya, tahap pertama. Ketiganya (pangkalan militer). Bahwa nanti selesainya sama apa enggak, enggak masalah. Tetapi dibangunnya juga dari awal.

Jadi, pangkalan itu semua tipe A?

Iya, kayak Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma (Jakarta), tetapi tak perlu sebesar Pangkalan Udara Halim. Mungkin bisa ada skuadron pesawat tempur di situ.

Bagaimana dengan pangkalan Angkatan Laut?

Angkatan laut ada di Jakarta, Surabaya, lalu mau bangun di Sorong. Nah ini (di Kalimantan) yang keempat. Mereka (Panglima TNI) bilang waktu itu, wah kami bersyukur kalau ibu kota di Kalimantan, karena, kan, berarti ibu kota harus dijaga sekaligus kita jaga Kalimantan. Karena sekarang ini rada kosong di sana. Yang pasti Markas Besar TNI dan Markas Besar Polri pindah dan masuk pembangunan kloter pertama.

Pemindahan ibu kota ini kerap disebut sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan. Apakah pemerintah sudah memiliki hitung-hitungannya?

Ada. Pertumbuhan ekonomi nasional akan sampai 0,2 persen dari baseline. Jadi, ada tambahan 0,2 di atas baseline. Pemindahan ibu kota ini juga akan mendorong PDB (produk domestic bruto) di luar Jawa. Jadi mempercepat pertumbuhan PDB di luar Jawa. Yang pasti kesenjangan akan berkurang.

Apakah itu sudah bisa mulai terasa di 2024?

Sebelumnya, sudah mulai. Begitu investasi tinggi, maka akan terasa. Kan, ada juga industrialisasi dan pariwisata di luar Jawa. Ada juga pengembangan kota metropolitan dan kota baru. Itu yang kami mau dorong.

Kan pemindahan ibu kota ada di Kalimantan, bagaimana bisa memberikan efek sampai ke Papua atau Nusa Tenggara Timur?

Sekarang paling gampang, untuk bangun apapun di Kalimantan, batunya harus dari Sulawesi Tengah. Yang lain juga jadi supplier. Kami akan pakai interregional input-output, dari situ nanti ketahuan. Sekarang kami masih hitung dampaknya ke wilayah lain.

https://cdn-assetd.kompas.id/zqcY_Fx2bvEn0NazJ5JjQZr7zxo=/1024x881/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F20190826-KID-Ibu-Kota-mumed_1566802641.png

Maaf, agak sedikit berbau politik, Pak. Adakah maksud dari pemindahan ibu kota agar pusat pemerintahan terhindar dari demo-demo besar yang kerap terjadi di Jakarta?

Kami tidak berpikir sampai ke sana. Kami berpikir simple (mudah) saja bahwa Jakarta sudah keberatan beban. Dia pusat segalanya, mulai dari ekonomi, bisnis, keuangan, dan perdagangan.

Yang bisa ditarik keluar dengan cepat adalah pusat pemerintahan saja karena pusat perdagangan tak bisa main asal tarik. Kalau pemerintahan itu, 100 persen kewenangan ada di tangan pemerintah. Ini satu cara kami juga mengurangi beban Jakarta sehingga Jakarta bisa lebih konsentrasi jadi kota bisnis.

Sama kayak New York (Amerika Serikat), pemerintah tak perlu memikirkan security (keamanan) yang berlebihan karena dia, kan, kota bisnis. Washington yang fokus kepada security karena banyak pemerintahan di situ.

Intinya, kami tak mengarah ke demo, tetapi itu efek sampingnya saja. Utamanya adalah kami mencoba mencari cara untuk mengurangi kesenjangan yang tak pernah berkurang dan malah bertambah.

Kami berpikir simple (mudah) saja bahwa Jakarta sudah keberatan beban. Dia pusat segalanya, mulai dari ekonomi, bisnis, keuangan, dan perdagangan.

Bagaimana nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota?

Yang kami pindahkan adalah pusat pemerintahannya. Jakarta akan tetap didorong menjadi New York-nya Indonesia. Kami ingin Jakarta ini diperbaiki benar, angkutan umum, masalah air bersih, air limbah, banjir. Jadi Jakarta tetap akan prioritas karena kita ingin punya Jakarta yang bisa menyaingi Kuala Lumpur, Bangkok, syukur-syukur Singapura.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaporkan kebutuhan investasi sebesar Rp 571 triliun untuk membebaskan Jakarta dari segala bentuk beban, mulai dari kemacetan hingga krisis air bersih, bagaimana pemerintah pusat menanggapi ini?

Kami akan fasilitasi. Pak Anies meminta Rp 571 triliun ya kami bantu.

https://cdn-assetd.kompas.id/KawyvXGYibtPNaLiMv_B8t5dhyk=/1024x1169/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F20190822H01_GKT_Kelebihan-dan-Kekurangan-Kandidat-Ibukota-mumed_1566491710.png

Apakah bantuan itu mayoritas dari APBN?

Mungkin separuh iya, tetapi banyak juga yang dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Kami akan dorong KPBU, dan mereka sudah sadar bahwa KPBU bisa.

Kan, masa jabatan Pak Presiden Joko Widodo selesai pada tahun 2024. Apakah estafet ini bisa dipastikan jalan terus?

Untuk mengubah Undang-Undang, kan, tidak mudah.

Jadi, usaha untuk memastikan estafet itu dengan RUU?

Ada dua. Pertama adalah Undang-Undang. Kedua ini menyangkut mitigasi kalau proyeknya katakanlah ada delayed (tertunda), salah satunya dengan pembangunan infrastruktur awal, jalan tol, sehingga ibu kota baru ada konektivitas dulu dengan Balikpapan dan Samarinda. Harapannya nanti, kalau misalnya tahun 2024 ada delayed, yang penting pemindahan ibu kota sudah dilakukan.

Kapan pengajuan Rancangan UU tersebut?

Kami akan ajukan pada masa anggota DPR yang baru. Diusahakan paling lambat masuk tahun ini, tetapi mungkin selesai dibahas, awal tahun depan.

Apakah draf RUU sudah siap?

Kami sedang susun naskah akademik dan nanti RUU-nya.

Bagaimana otoritas ibu kota baru ini?

Kami tak akan serahkan kepada pemerintah daerah. Kalau pemda lagi, nanti susah dikontrolnya. Saya, kan, tadi mau growth investing, infrastruktur yang sudah terencana. Kalau diberikan kepada pemda nanti berantakan lagi.

Itu semua akan diatur di RUU?

Ada, itu satu poin yang beda dengan UU DKI Jakarta yang sekarang.

Jadi, apa nama UU-nya?

UU Daerah Khusus Ibu Kota.

Beberapa menteri sekarang terlibat dalam pemindahan ibu kota, apakah itu berarti mereka berpotensi masuk kembali ke kabinet Presiden Joko Widodo selanjutnya?

Itu kan prerogatif dari Presiden. Saya menunggu penugasan saja. Yang penting, sampai akhir masa lima tahun ini, saya fokus menyelesaikan apa yang ditugaskan.

Jadi, apabila ada perubahan menteri, itu tak akan mengganggu keberlanjutan proses pemindahan ibu kota?

Kalau untuk pemerintahan, saya pikir tak ada masalah, kontinuitas. Ya, mungkin ada masalah sedikit, perubahan orientasi. Tetapi, kan, itu tergantung Presidennya mau apa.

KOMPAS

Editor:

M Fajar Marta

dki jakarta Kalimantan Timur Bambang Brodjonegoro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepala-bappenas pemindahan ibu kota menteri perencanaan pembangunan nasional