Ijtima’ ulama menggelar pertemuan lagi yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019). Pada pertemuan kali ini mereka mengklaim adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Forum menilai, praktik ini bersifat terstruktur, sistematis, dan massif di sejumlah daerah.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·2 menit baca
BOGOR, KOMPAS - Ijtima’ ulama menggelar pertemuan lagi yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019). Pada pertemuan kali ini mereka mengklaim adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Forum menilai, praktik ini bersifat terstruktur, sistematis, dan massif di sejumlah daerah.
“Kami mendorong dan meminta kepada BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural,” kata Pimpinan Sidang Pleno Yusuf Martak saat membacakan hasil pertemuan.
Acara ini diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Alumni Aksi 212, dan Front Pembela Islam (FPI). Turut hadir dalam acara ini calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.
Ketua Organizing Committee (OC) Ijtima’ Ulama Slamet Ma’arif mengaku menemukan praktik kecurangan terjadi di lapangan. Salah satunya adalah manipulasi surat suara.
Mengutip laman situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui pemilu2019.kpu.go.id pada pukul 19.00, sebanyak 60,19 persen suara Pilpres 2019 tercatat masuk. Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memeroleh 56,01 persen suara dan Prabowo-Sandi 43,99 persen.
Adapun calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto tampak hadir dalam Ijtima’ Ulama. Namun, ia tidak berkomentar terkait hasil musyawarah tersebut.
Sebelumnya, Prabowo telah tiga kali mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden terpilih pasca Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April 2019. Ia mengklaim kemenangan dengan merujuk hasil hitung cepat tim internal BPN Prabowo-Sandi.
Secara terpisah, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Maman Imanulhaq, menyampaikan, seluruh pihak diharapkan dapat menghormati proses penghitungan yang masih dilakukan oleh KPU.
“Kami harap semua relawan dan partai politik tidak mengganggu proses demokrasi yang telah berjalan dengan baik. Kalau ada bukti kecurangan silakan ditunjukkan sehingga adil,” tuturnya.
Kekuatan massa
Salah satu poin hasil musyawarah Ijtima’ Ulama 3 adalah mengajak umat untuk mengawal proses penegakan hukum terkait dugaan kecurangan dan upaya mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Amin.
Slamet Ma’arif tidak menampik ada upaya mengerahkan kekuatan massa (people power). Namun, tuturnya, kegiatan yang selama ini digelar selalu berjalan dengan damai.