Sebagian kalangan mengingatkan agar pemerintah mewaspadai gejolak harga sejumlah bahan pangan. Sebagian bahan pangan sementara ini masih mudah bergejolak karena sejumlah faktor. Kewaspadaan tersebut penting dilakukan karena hampir semua bahan pangan tersebut dipasok dari luar Jakarta.
Oleh
Andy Riza Hidayat
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Sebagian kalangan mengingatkan agar pemerintah mewaspadai gejolak harga sejumlah bahan pangan. Sebagian bahan pangan sementara ini masih mudah bergejolak karena sejumlah faktor. Kewaspadaan tersebut penting dilakukan karena hampir semua bahan pangan tersebut dipasok dari luar Jakarta.
“Bahan pangan yang sangat rentan bergejolak adalah bahan pangan seperti telor, cabai, bawang putih dan bawang merah karena rata-rata komoditi ini semuanya dipasok dari luar Jakarta, “ kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sarman Simanjorang, kepada Kompas, Minggu (28/4/2019).
Selain langkah-langkah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sarman mengharap Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan berkoordinasi untuk mengamankan bahan pangan tersebut. Dia memastikan, bahan-bahan itu semakin tinggi permintaannya menjelang Ramadhan dan Lebaran tahun ini.
Selain bahan pangan tersebut, pasokan kebutuhan daging juga harus dipastikan cukup. Sejauh ini, menurut Sarman, pasokan daging belum bermasalah karena sudah ditangani dengan baik.
Hal ini sejalan dengan pembetukan Satuan Tugas Pangan yang terdiri dari unsur pemerintah dan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD yang dimaksud meliputi PT Tjipinang Food Station, Perumda Pasar Jaya, dan PD Dharma Jaya. Satgas terus memonitor dan mengevaluasi gejolak harga pangan yang bia memicu inflasi di Ibu Kota.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta menekankan ada sejumlah bahan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Bahan pangan seperti beras, gula, dan daging harus benar-benar dipantau gejolak harganya. Tidak jarang, gejolak harga bahan pangan ini memicu persoalan lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi.
Mengingat kompleksitas masalah yang ada, TPID harus memperluas jangkauan layanan. Akses pelaku pasar ke sejumlah tempat harus benar-benar dipermudah dan diperluas. Dengan cara itu, peran TPID bisa menjadi lebih dapat dirasakan.
Tutum juga mengingatkan bahwa perputaran bahan pangan lebih banyak di pasar tradisional daripada pasar modern. Perbandingannya, 30 persen bahan pangan beredar di pasar modern, sedangkan sisanya 70 persen di pasar modern. Dengan situasi seperti ini, sudah seharusnya kosentrasi pemantauan gejolak harga harus diperluas.
“Jangan hanya di pasar modern, karena itu belum mencerminkan kondisi pasar secara umum,” kata Tutum.
Jangkauan pantauan harga yang sempit, katanya, bisa menjauhkan angka-angka statistik dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dia bisa memahami, pada kondisi tertentu, keluhan warga tidak sejalan dengan angka inflasi yang cenderung stabil.