omisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengantisipasi dua faktor yang dapat menganggu tahapan pemungutan suara pada 17 April mendatang. Dua faktor itu kondisi cuaca yang mudah berubah dan gangguan keamanan di sejumlah kabupaten di Papua.
Oleh
FABIO COSTA
·4 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengantisipasi dua faktor yang dapat menganggu tahapan pemungutan suara pada 17 April mendatang. Dua faktor itu kondisi cuaca yang mudah berubah dan gangguan keamanan di sejumlah kabupaten di Papua.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Theodorus Kossay saat ditemui di Jayapura pada Sabtu (13/4/2019) mengatakan, pihaknya telah memetakan sejumlah kabupaten di Papua yang rawan hambatan kondisi geografis disertai cuaca yang buruk serta gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata.
Ada sembilan kabupaten di kawasan pegunungan dan empat kabupaten di wilayah pesisir rentan cuaca buruk yang berdampak pada distribusi logistik.
Kesembilan kabupaten ini adalah Pegunungan Bintang, Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Intan Jaya, Tolikara, Puncak dan Puncak Jaya. Empat kabupaten di pesisir yang rawan tinggi gelombang, yakni Kepulauan Yapen, Waropen, Asmat, dan Mimika.
Keterlambatan pemilihan legislatif di 36 distrik di Yahukimo terjadi 9 April 2014 lalu. Distribusi logistik pemilu terlambat karena kondisi cuaca yang buruk.
“Kami terus mengawasi proses distribusi dan berkoordinasi pihak KPUD di kabupaten-kabupaten yang rawan terjadi masalah cuaca. Kami ingin tak terjadi lagi masalah di Yahukimo seperti tahun 2014 lalu,” tegas Theodorus.
Sementara itu, dari pemetaan KPU Papua, terdapat enam kabupaten yang perlu ditingkatkan keamanan, baik saat distribusi logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara. Enam daerah ini adalah Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Mimika, dan Mamberamo Tengah.
Risiko rawan karena kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih eksis di Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Nduga, dan Mimika. Potensi konflik antara warga saat pemilihan legislatif adalah Intan Jaya dan Mamberamo Tengah.
Sebelumnya, KKB pimpinan Egianus Kogoya menembak pesawat twin otter dari Maskapai Trigana Air yang mengangkut 17 anggota polisi yang bertugas untuk mengamankan pemilihan gubernur Papua di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, 25 Juni 2018 pada pukul 09.45 WIT. Akibatnya, pilot Ahmad Kamil mengalami luka karena terkena peluru di punggung bagian kanan.
Pada waktu yang sama, kelompok itu juga menembak dan membacok warga yang bermukim di sekitar area Bandara Kenyam. Tiga warga tewas di tempat dan dua warga lainnya luka-luka. Insiden tersebut menyebabkan pelaksanaan Pilgub Papua di Nduga pada 27 Juni 2018 tertunda. Dengan pengawalan ketat TNI dan Polri, pelaksanaan pemungutan suara susulan baru terlaksana sehari kemudian.
“Kami bersama Bawaslu Papua telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dari Polda Papua yang dibantu Kodam Cenderawasih untuk mengamakan proses distribusi suara hingga tahapan rekapitulasi tuntas.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Papua Jamaluddin mengatakan, pihaknya belum menemukan masalah yang serius terkait proses distribusi logistik pemilu ke 28 kabupaten dan 1 kota di Papua. Ia pun berharap distribusi seluruh surat suara telah berada khusus di daerah yang rawan gangguan cuaca telah tuntas pada H-2 dan maksimal H-1.
Kepala Bidang Humas Polda Papua menyatakan, pihaknya bersama TNI telah menyiagakan 15.000 personel mengantisipasi teror kelompok kriminal bersenjata dalam tahapan distribusi logistik pemilu hingga rekapitulasi suara.
Untuk distrik yang rawan aksi KKB seperti di Mapenduma, Polda Papua akan menempatkan satu pleton pasukan. Sementara untuk satu TPS di daerah zona merah ditempatkan sebanyak 10 personel. Di TPS yang aman hanya satu hingga dua personel yang berjaga.
Ia pun mengungkapkan ada kabar bohong yakni aksi boikot Kelompok Kriminal Bersenjata untuk menggagalkan pemilu pada 17 April mendatang di sejumlah daerah. Daerah-daerah tersebut antara lain Lanny Jaya, Nduga, Puncak dan Puncak Jaya. "Kami menghimbau warga di empat daerah tersebut agar tak percaya isu teror KKB dalam Pilpres dan Pileg mendatang," tegas Kamal.
Kondisi logistik
Theodorus menuturkan, KPU Papua telah mendapatkan informasi jumlah surat suara yang diterima pihak KPUD di sejumlah kabupaten.dalam kondisi rusak atau jumlahnya mengalami kurang dari jumlah DPT.
Data yang dihimpun dari KPU Papua, surat suara yang rusak di sejumlah kabupaten antara lain, Asmat sebanyak 13.587 lembar, Nabire 304 lembar, Deiyai 28,701 lembar, Kota Jayapura 16.114 lembar, Waropen 339 lembar, Boven Digoel 15.404 lembar, Dogiyai 44 lembar, Pegunungan Bintang 583 lembar, Keerom 3.519 lembar, Mappi 11.113 lembar dan Kabupaten Jayapura 27.310 lembar.
"Saat ini kami telah mencetak ulang kembali surat suara yang rusak dan jumlahnya tidak mencukupi sesuai dengan permintaan KPUD di kabupaten. Kami telah mendistribusikan surat suara ini ke kabupaten-kabupaten tersebut," tuturnya.