Pangan Murah Jangan Hanya Jadi Jargon

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjabat tangan seusai debat perdana di Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Harga bahan-bahan kebutuhan pokok akan menjadi sorotan saat debat kelima di Pemilu Presiden 2019 yang rencananya digelar Sabtu (6/4/2019). Para kandidat diharapkan tidak hanya menjargonkan "pangan murah" dalam debat nanti.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, sebanyak 64,92 persen responden menilai, bidang ekonomi dan kesejahteraan mendesak untuk diselesaikan. Dalam bidang tersebut, persoalan harga bahan pokok menjadi sorotan teratas.

Menurut Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, kedua pasangan capres-cawapres mesti mampu menjelaskan peta jalan stabilisasi harga pangan dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. "Jargon \'pangan murah\' di tiap kampanye harus diperhatikan. Jangan sampai jargon ini jadi disinsentif bagi petani karena petani juga konsumen," ujarnya saat dihubungi, Kamis (11/4/2019).

Oleh sebab itu, peta jalan itu perlu tercermin dari target-target terukur seperti aturan kebijakan harga. Menurut Latif, pemimpin negara nantinya juga harus mempertanggungjawabkan transparansi dan keterbukaan dasar-dasar pertimbangan kebijakan harga, seperti penentuan harga pembelian pemerintah (HPP), harga eceran tertinggi (HET), dan harga acuan.

Adapun komoditas yang sebaiknya digarisbawahi, menurut Latif, ialah, beras, daging ayam, telur ayam, cabai, dan minyak goreng. Pergerakan harga komoditas-komoditas pangan ini perlu kebijakan stabilisasi harga yang terencana.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin Arif Budimanta mengatakan, program bantuan pangan nontunai (BPNT) pemerintah saat ini akan dilanjutkan.

Sementara itu, Anggota Tim Ekonomi Badan Pemenangan Nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Anthony Budiawan mengatakan, bantuan pangan akan menyasar masyarakat yang benar-benar tergolong miskin dan pihaknya juga menyiapkan program kesejahteraan tersendiri untuk petani.

Lapangan kerja

Setelah persoalan harga bahan kebutuhan pokok, survei Litbang Kompas menunjukkan, masalah lapangan kerja menjadi masalah kedua yang mendesak untuk diselesaikan.

"Agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, masyarakat memerlukan kesempatan kerja dan pekerjaan yang berkualitas. Dalam hal ini, lapangan kerja di sektor manufaktur dapat diandalkan," tutur Latif.

Baca juga: Paslon 01 Tambah Kartu Pengaman Sosial, Paslon 02 Tingkatkan Penerimaan Pajak

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut Latif, dapat juga menjadi strategi dalam membuka kesempatan kerja. Akan tetapi, capres-cawapres harus fokus pada peningkatan kualitas produktivitas UMKM tersebut sehingga dapat memberikan penghasilan sesuai upah minimal regional (UMR) kepada tenaga kerja yang terlibat.

Arif mengatakan, pasangan calon (paslon) 01 akan mendigitalisasi UMKM sebagai bentuk pemberdayaan. Di sisi lain, Anthony menyatakan, paslon 02 berencana mengevaluasi pajak UMKM untuk mendongkrak gairah usaha.