JAKARTA, KOMPAS — Dalam kampanye rapat umum pertamanya, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerukan kepada calon legislatif dan simpatisan untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat seperti medio 2004-2014. AHY menilai banyak masyarakat merindukan masa pemerintahan presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat.
AHY melakukan kampanye terbuka bertajuk ”Demokrat untuk Rakyat” di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta, Minggu (24/3/2019) sore. Turut hadir sejumlah petinggi Demokrat, seperti Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean dan Wakil Ketua Kampanye Pemenangan Demokrat Wilayah Barat Nachrowi Ramli.
Dari kunjungannya ke sejumlah daerah di Indonesia, AHY mengklaim banyak masyarakat yang masih merindukan pemerintahan Yudhoyono. Selama 10 tahun pemerintahannya, Yudhoyono dinilai mampu menumbuhkan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan menyediakan banyak lapangan kerja.
”Walaupun tidak sempurna, kemajuan demi kemajuan banyak dicapai,” kata AHY.
Menurut AHY, capaian pemerintah saat itu tidak terlepas dari dukungan penuh Demokrat dari parlemen. Oleh karena itu, AHY berkali-kali menyerukan kepada para caleg dan simpatisan yang hadir untuk mengembalikan kejayaan tersebut.
”Demokrat harus kuat, baik di DPR RI maupun di DPR daerah. DKI Jakarta menjadi tolok ukur karena merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, dan sosial,” katanya.
AHY mengaku telah menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah daerah. Aspirasi tersebut akan diperjuangkan oleh Demokrat. Di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, masyarakat mengeluhkan rendahnya harga karet dan kenaikan harga beras.
”Harga karet pada zaman Pak SBY Rp 15.000/kilogram, sedangkan harga beras Rp 5.000/kilogram. Sekarang sebaliknya,” katanya.
Selain itu, keluhan juga AHY dapatkan dari para tenaga honorer seperti di Cilacap dan Kebumen. Banyak di antara mereka yang masih mendapatkan gaji Rp 150.000-Rp 250.000 setiap bulan. Status kepegawaian mereka juga tak kunjung mendapat kejelasan meski sudah bekerja selama belasan tahun.
”Pak SBY yang didukung penuh oleh Demokrat selama 10 tahun telah mengangkat lebih dari 1 juta pekerja honorer menjadi PNS,” ungkapnya.
Tak hanya itu, AHY juga menyampaikan komitmen Demokrat di tengah polarisasi pada kalangan masyarakat menjelang Pemilu 2019. Menurut dia, Demokrat adalah partai nasionalis yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Ia juga mengajak para kader untuk turut memerangi kecurangan Pemilu.
AHY menyampaikan pidatonya tersebut di panggung berukuran sekitar 4 meter x 4 meter yang ditempatkan di bagian tengah GOR. Akademisi Rocky Gerung yang diundang langsung oleh AHY juga berbicara dalam kampanye tersebut.
Persaudaraan
Di hadapan sekitar 5.000 simpatisan Demokrat, Rocky turut menyampaikan harapannya. Menurut dia, ada energi yang harus disimpan untuk keperluan pasca-Pemilu 2019. Energi itu adalah energi untuk merekatkan kembali persaudaraan dan kesetaraan bangsa.
”Kita punya energi untuk mengubah konstelasi politik, tapi jangan lupa harus ada energi yang dicadangkan,” ujarnya.
Secara khusus, Rocky ingin agar para kader Partai Demokrat mampu mengedepankan gagasan dalam berpolitik. Sebab, dalam 10 tahun ke depan, masyarakat tidak akan menilai setinggi apa baliho yang dipasang, tetapi sedalam apa konsep yang diusung.
Di tengah pidato AHY, sebuah video dari SBY berdurasi sekitar lima menit diputar di empat layar LCD di sudut gelanggang. Dalam video tersebut, Yudhoyono menyampaikan permintaan maafnya karena tidak dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan kampanye.
Khusus kepada para kader dan caleg, Yudhoyono memberikan doa dan ucapan selamat berjuang. ”Berjuanglah sekuat tenaga dan lakukan dengan cara-cara yang baik seraya memohon pertolongan Tuhan,” ujar Yudhoyono.
Yudhoyono menyatakan, Demokrat tidak suka banyak berjanji, tetapi bukti telah menunjukkan hasil pemerintahannya telah memprioritaskan nasib dan taraf hidup masyarakat. Adapun, dalam lima tahun mendatang, Demokrat akan berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui parlemen. (FAJAR RAMADHAN)