Paparan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Ditunggu Pemilih

KOMPAS/TRI AGUNG KRISTANTO

Siswa kelas dua Sekolah Lentera Harapan (SLH) di Kampung Danowage, Kabupaten Boven Digul, Papua, Senin (25/2/2019), sedang belajar membaca Injil bersama gurunya dan pendiri Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP), James T Riady (baju kotak-kotak). Siswa SLH mayoritas berasal dari anak-anak suku Korowai dan hampir semuanya laki-laki. Siswa perempuan umumnya berasal dari suku lain, seperti suku Lani. Perempuan warga suku Korowai, seperti mayoritas suku lain di Papua, belum memperoleh prioritas dalam layanan pendidikan dan kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS — Paparan dari dua calon wakil presiden dalam debat pemilihan presiden-wakil presiden yang ketiga, Minggu (17/3/2019) malam, terkait perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan kesehatan akan dinantikan oleh para calon pemilih. Isu dinilai sangat dekat dengan kebutuhan mendasar warga sekaligus juga berdampak besar terhadap perbaikan sumber daya manusia menghadapi persaingan global.

Pada debat ketiga Pemilu 2019 yang akan diikuti dua cawapres, yakni Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno, isu yang akan dibahas ialah terkait dengan pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan, serta kesehatan. Di bidang kesehatan, hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 13-14 Maret 2019 dengan melibatkan 528 responden di 16 kota besar di Indonesia menunjukkan mayoritas responden menganggap perbaikan pelayanan dan prasarana kesehatan sebagai masalah mendesak untuk diselesaikan (75,9 persen). Masalah lainnya ialah pemerataan pelayanan kesehatan hingga pelosok (12,3 persen).

”Di bidang kesehatan, memang, isu yang masih menjadi persoalan ialah memeratakan fasilitas kesehatan di Tanah Air,” kata Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Wahyudi Kumorotomo saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Menurut dia, isu pelayanan, prasarana kesehatan, dan pemerataan fasilitas kesehatan sangat berkaitan dengan sumber daya manusia. Sejak bayi dalam kandungan ataupun ketika bayi berada dalam masa pertumbuhan, mereka sudah perlu kontak dengan layanan kesehatan agar kebutuhan gizi, protein, dan vaksin bisa terpenuhi. Generasi muda yang sehat dan tidak gampang sakit akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pengungsi memeriksakan kesehatan di posko kesehatan pengungsi di pengungsian Lapangan Futsal Kecamatan Labuhan, Pandeglang, Banten, Kamis (27/12/2018). Memasuki hari kelima pascabencana tsunami, kesehatan pengungsi patut memperoleh perhatian.

Oleh karena itu, dia berharap dua cawapres bisa memaparkan solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut secara terukur. Sebagai contoh, dari sisi anggaran, dia menilai sektor kesehatan sudah mendapat alokasi dana yang besar, tetapi masih banyak terserap untuk aparatur pemerintah, tidak semua untuk menambah fasilitas kesehatan di daerah. Selain itu, isu penting lain yang perlu dibahas cawapres ialah soal jaminan kesehatan semesta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum mampu mencakup semua penduduk, tetapi kini sudah mengalami defisit yang besar.

”Itu karena belum berhasil mengatasi orang yang cukup dilayani di fasilitas kesehatan tipe D dan C, tetapi akhirnya langsung ke rumah sakit tipe A, sehingga membuat biaya membengkak. Visi, misi, program capres-cawapres juga seharusnya menawarkan solusi mengatasi itu,” katanya.

Terkait dengan pemerataan pelayanan kesehatan, menurut pengamat kebijakan kesehatan Fadjar Wibowo, dua cawapres juga perlu menawarkan solusi untuk mengatasi masalah klasik sumber daya manusia kesehatan, yakni mereka tak mau dikirim ke daerah sulit, baik daerah terpencil di perbatasan maupun daerah bermasalah kesehatan. Di satu sisi SDM tidak mau ditempatkan di daerah itu, sementara dari sisi infrastruktur sulit mengakses lokasi itu.

Menurut dia, dari sisi hitungan matematis dengan formula Badan Kesehatan Dunia 1 dokter melayani 2.500 penduduk, jumlah dokter di Indonesia sudah relatif cukup. Namun, persoalannya, mayoritas dokter itu terpusat di Pulau Jawa. Lulusan kesehatan publik dari Karolinska Institutet, Swedia, itu menilai, perlu ada fakultas kedokteran yang khusus menyiapkan dokter untuk pelayanan masyarakat. Dia mencontohkan, beberapa negara ada yang khusus menyiapkan dokter untuk daerah perdesaan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga mengurus kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tanggungan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RS Siloam, Semanggi, Jakarta, Senin (12/11/2018). JKN-KIS mempertemukan mereka yang membutuhkan pengobatan, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dengan mereka yang sehat, tetapi memiliki kemampuan ekonomi. Subsidi silang ini menjadi semangat asuransi sosial.

”Mereka tidak harus diambil dari lulusan terbaik, tetapi dari awal dikawal, dilatih, dan dikontrak untuk bertugas di daerah perdesaan. Kalau mereka mau menjadi dokter di kota, biaya pendidikannya (yang dibiayai negara) harus dikembalikan,” kata Fadjar.

Persiapan debat

Dari sisi penyelenggaraan, anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, mengatakan, tidak ada hambatan berarti jelang debat ketiga. Pada Minggu pagi, KPU akan menggelar geladi bersih debat.

Selain itu, Wahyu juga mengatakan, dari evaluasi debat kedua, KPU memutuskan tidak akan memfasilitasi nonton bersama debat untuk pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Pada dua debat terdahulu, nonton bersama ini difasilitasi KPU di sekitar lokasi debat. Namun, pada debat kedua, sempat ada ledakan petasan, sekitar 100 meter dari tempat pendukung capres-cawapres menonton debat melalui layar lebar. Beberapa pendukung capres terluka akibat kejadian itu (Kompas, 18/2/2019).

”Evaluasi dari aspek keamanan, kami putuskan nonton bareng tidak ada lagi. Dipersilakan, apabila kelompok masyarakat akan nonton bareng, tetapi KPU tidak akan fasilitasi,” kata Wahyu.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelum dimulainya debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat adalah hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.