JAKARTA, KOMPAS — Tahun 2024 akan menjadi titik penting bagi perekrutan guru baru di sekolah karena merupakan kulminasi dari jumlah guru pensiun dan ditambah kebutuhan guru untuk mengisi ruang-ruang kelas baru. Pemetaan jenis dan lokasi yang sesuai dengan kondisi keperluan guru harus segera dibuat.
"Tahun 2022 adalah tahun puncak gelombang guru yang pensiun. Diperkirakan pada tahun ini ada 85.650 guru pensiun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi dalam Forum Merdeka Barat 9, Selasa (12/3/2019), di Jakarta. Forum kali ini bertema "Membangun Sumber Daya Manusia Menyongsong Era Industri 4.0".
Tahun 2022 adalah tahun puncak gelombang guru yang pensiun. Diperkirakan pada tahun ini ada 85.650 guru pensiun
Jumlah guru yang pensiun tersebut digabungkan dengan perhitungan kebutuhan guru untuk mengisi sekolah-sekolah atau pun ruang-ruang kelas yang akan dibangun dalam dua tahun berikutnya sehingga menghasilkan angka (kebutuhan) 998.133 guru. Akan tetapi, jumlah itu adalah perhitungan yang ideal. Artinya, mengandaikan jika setiap guru hanya mengajar satu mata pelajaran di satu tingkat kelas.
Didik menjelaskan, kenyataan di lapangan tidak semua guru harus mengajar hanya satu mata pelajaran. Di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) kerap ditemukan sekolah yang memiliki siswa di bawah 50 orang karena total anak usia sekolah di wilayah tersebut memang sedikit. Untuk sekolah seperti ini demi efisiensi, satu guru bisa mengajar dua mata pelajaran dan bertanggung jawab atas dua kelas atau pun lebih.
"Dengan memasukkan variabel tersebut, Kemdikbud mendapatkan angka kebutuhan guru pada tahun 2024 adalah 707.324 guru," ujar Didik.
Ia mengungkapkan, saat ini Kemdikbud berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun peta kebutuhan dan persebaran guru. Mayoritas guru yang akan pensiun dan guru baru yang akan direkrut adalah untuk SD. Hal ini karena dari 218.000 sekolah umum dari tingkat SD hingga SMA/SMK, setengahnya adalah SD.
Mayoritas guru yang akan pensiun dan guru baru yang akan direkrut adalah untuk SD.
Guru produktif
Selain dari guru SD juga diprioritaskan guru-guru produktif atau guru pengajar keterampilan untuk SMK. Data Kemdikbud mencatat pada tahun 2019 SMK masih kekurangan 47.582 guru produktif. Jumlah ini memang lebih baik dibandingkan pada tahun 2016 yang kekurangan guru produktifnya mencapai 92.000 orang.
Didik mengatakan, pemenuhan guru produktif menggunakan dua jalur. Pertama, adalah dengan menerapkan guru berkompetisi ganda, yaitu guru dari mata pelajaran serumpun bisa mengambil pelatihan pendalaman keterampilan. Misal guru fisika bisa mengambil pendalaman mengenai kelistrikan.
Kedua, dengan merekrut para profesional di bidang masing-masing. Misalnya, pelaut yang sudah pensiun dapat menjadi guru untuk jurusan pelayaran. Caranya ialah dengan mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memastikan ia memang layak untuk posisi tersebut.
Guru PPPK
Selain itu, untuk memastikan kecukupan jumlah guru, pemerintah tetap akan mengangkat guru-guru honorer menjadi pegawai negeri sipil maupun PPPK tanpa mengorbankan mutu. Pendidikan tidak boleh turun kualitasnya hanya demi pemenuhan kuota tenaga pengajar.
Untuk memastikan kecukupan jumlah guru, pemerintah tetap akan mengangkat guru-guru honorer menjadi pegawai negeri sipil maupun PPPK tanpa mengorbankan mutu.
Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pada triwulan pertama tahun 2019 ada 55.937 guru honorer mengikuti ujian PPPK. Sebanyak 34.954 guru lulus ujian. PPPK mendapat hak yang sama dengan PNS dari segi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
"Perbedaannya ada pada jaminan pensiun," tuturnya.