Rencana pembelajaran tatap muka perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, seperti angka "positivity rate" Covid-19, kesiapan sekolah, kepatuhan semua pihak terhadap protokol kesehatan, hingga vaksinasi guru.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 membawa paradigma baru dari pelestarian menuju pemajuan kebudayaan. Empat tahun berlalu, amanat regulasi itu belum optimal dikerjakan.

Teknologi digital memudahkan akses anak kepada buku. Hal itu perlu didukung dengan ketersediaan judul-judul buku yang berkualitas.

Mengarungi perubahan biologis tubuh diikuti dengan emosional tak mudah. Karena itu, anak dan remaja perlu mengakses pendidikan kesehatan reproduksi dan senantiasa berkomunikasi dengan guru ataupun orangtua.

Kalangan pendidik berharap pemerintah secara eksplisit memasukkan mata pelajaran/mata kuliah Bahasa Indonesia ke dalam rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Desakan agar pemerintah menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan terus mengemuka. Caranya dengan sejumlah alternatif pilihan dengan berbagai pertimbangannya masing-masing.

Keberadaan dan peran pengawas satuan pendidikan tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Banyak pihak mempertanyakan hal ini.

Pelatihan kepada peserta program Guru Penggerak angkatan kedua mulai berjalan. Kelompok profesi guru berharap pemerintah tidak mengabaikan upaya peningkatan kapasitas guru yang berkeadilan.

Pemberian hak belajar mahasiswa di kampus berbeda dan di luar perguruan tinggi membutuhkan strategi teknis yang matang.

Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dikawal.