Mendagri berharap momentum kampanye Pemilu 2019 dijaga bagi kemaslahatan bangsa, tak hanya dari politik uang, juga politik identitas.
Jakarta, KOMPAS - Pemangku kepentingan pemilu, baik penyelenggara maupun peserta Pemilu 2019, didorong bersama-sama melawan politik uang, kampanye hitam, dan politik identitas. Upaya bersama harus dilakukan agar hal-hal yang menjadi ”racun” demokrasi itu tak mengganggu proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.
”Kunci sukses pemilu ke depan ialah peningkatan partisipasi politik. Mari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya hingga yang terbawah, kita semua melawan racun demokrasi,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Ancol, Jakarta, Sabtu (17/11/2018).
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di Indonesia itu, Tjahjo berharap berbagai potensi kerawanan yang terpetakan dengan baik, termasuk potensi munculnya ujaran kebencian dan kampanye hitam, benar-benar bisa dicegah.
Menurut Tjahjo, seyogianya momentum kampanye hingga jelang pemungutan suara 17 April 2019 dimanfaatkan peserta pemilu, baik calon anggota legislatif di pusat maupun daerah, serta untuk pemilihan presiden dan wapres beradu program, gagasan, dan konsep demi kemaslahatan bangsa. Apalagi, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang perlu diselesaikan, seperti radikalisme dan terorisme, peredaran gelap narkoba, korupsi, dan kesenjangan sosial ataupun kesehatan.
Sudah siap
Sehari sebelumnya, Jumat, sekitar 3.500 delegasi dari 34 KPU provinsi serta 514 KPU kabupaten/kota menggelar rapat yang dibagi sesuai divisi yang ditangani, seperti teknis, hukum, logistik, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.
Menurut Ketua KPU Arief Budiman, dari pertemuan itu, bisa disimpulkan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 berada dalam jalur yang benar. Hal ini terlihat dari tidak adanya gangguan atau masalah signifikan dari sisi anggaran, personel penyelenggara pemilu, pengadaan logistik, dan daftar pemilih.
Dari sisi anggaran, tak ada satu pun satuan kerja KPU di provinsi ataupun di kabupaten/kota yang tak punya anggaran. Personel KPU di daerah relatif lengkap.
Hingga kini, KPU sudah merekrut 1.309 personel KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota yang habis masa jabatannya. Hanya 12 daerah dari 514 kabupaten/kota yang jumlah anggota KPU-nya belum lengkap karena meninggal atau mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota KPU provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi.
”Segera kami lakukan pergantian antarwaktu. Petugas di tingkat kecamatan juga lengkap. Penambahan dua orang per kecamatan, dari semula tiga orang menjadi lima orang proses perekrutan 2018, tetapi mereka baru dilantik 2019,” kata Arief.
Dari sisi logistik, kotak suara dan bilik suara juga selesai diproduksi, sedangkan proses distribusi ke kabupaten/kota mencapai 76 persen. Proses produksi sampul, tinta pemilu, dan hologram masih berjalan.
Dalam forum itu, anggota KPU, Hasyim Asy’ari, juga mengingatkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, pemilu merupakan area persaingan politik, sekaligus wilayah konflik politik yang punya legitimasi dalam rangka pengisian jabatan politik.
”Kompas” raih penghargaan
Di sela-sela rakor, KPU memberikan penghargaan kepada harian Kompas dan media lainnya atas partisipasinya menyebarluaskan informasi demi kemajuan demokrasi dan pemilu di Indonesia. Kompas dianggap turut membantu memberikan pendidikan politik ke masyarakat lewat pemberitaan pemilu.
Jumat malam di Jakarta, wartawan Kompas, W Megandika Wicaksono, dan harian Kompas, juga menerima penghargaan Praja 2018.