DKI Bakal Tetapkan Tarif LRT Tahun Ini

ADITYA DIVERANTA UNTUK KOMPAS

Uji coba LRT di Stasiun Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (22/10/2018).

Pemprov DKI Jakarta menargetkan tarif kereta ringan (LRT) rute Kelapa Gading-Velodrome bisa ditetapkan tahun ini. Dengan demikian, subsidi Pemprov pada pengelola LRT Jakarta bisa masuk APBD 2019.

JAKARTA, KOMPAS -  Pemprov DKI belum memiliki kisaran tarif serta besaran subsidi (PSO) LRT yang bakal diusulkan ke DPRD DKI Jakarta untuk masuk APBD 2019. Agar bisa dianggarkan untuk tahun depan, angka-angka itu harus didapatkan tahun ini.

“Ini sedang berproses di Pemprov dan targetnya mudah-mudahan November atau Desember ini sudah ditetapkan,” tutur Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko, di sela mendampingi anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih meninjau standar pelayanan konsumen LRT Jakarta di Stasiun Boulevard Raya Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/11/2018).

Sebelumnya, Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono mengusulkan tarif tiket Rp 15.600 per penumpang tanpa subsidi. Syaratnya, skema kerja sama operasional antara Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku induk usaha PT LRT Jakarta, adalah build transfer operate (BTO), yaitu Pemprov berinvestasi pada aset prasarana sedangkan Jakpro menyediakan sarana dan fasilitas kereta. Adapun Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan Rp 10.800 per penumpang.

Sigit menuturkan, Pemprov menunggu hasil pembahasan di pemerintah pusat terkait skema kepemilikan aset prasarana LRT guna menentukan besaran tarif.

Skema kerja sama pada LRT Jakarta, apakah menggunakan BTO atau build operate transfer (BOT), bakal merujuk pada skema untuk LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). LRT Jabodebek merupakan investasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Menurut Sigit, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api, belum memuat penentuan skema kerja sama tadi.

Sudah 90 persen

Allan mengatakan, kemajuan konstruksi proyek LRT Jakarta fase 1 dari Depo Pegangsaan Dua hingga Stasiun Velodrome sepanjang 5,8 kilometer, sudah 90 persen. Adapun kemajuan penyediaan sarana LRT 99 persen.

”Targetnya rampung akhir tahun ini dan kami harapkan awal tahun depan sudah beroperasi penuh,” kata Allan.

Sementara itu, Ombudsman RI meninjau standar pelayanan minimum terhadap konsumen LRT Jakarta di Stasiun Boulevard Raya Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Implementasi standar bakal dilihat dalam simulasi pengoperasian kereta pekan depan.

”Kami melihat ada kemajuan pengerjaan dan beberapa syarat awal untuk standar (pelayanan konsumen) terpenuhi, termasuk untuk difabel,” ujar anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.

Ia menambahkan, standar lain adanya toilet, mushala, ruang laktasi, dan kamera pemantau (CCTV).

ADITYA DIVERANTA UNTUK KOMPAS

Uji coba moda transportasi kereta rel ringan atau \'light rapid transit\' (LRT) di Stasiun Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, dilakukan hingga menuju Stasiun Equestrian Pulogadung pada Senin (22/10/2018). Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi tes akses pintu masuk di dalam kawasan stasiun.

Ombudsman RI memantau situasi dalam Stasiun Boulevard Raya Utara. Alamsyah juga meninjau kereta dalam kondisi berhenti, terparkir di stasiun itu. Kereta belum bisa dijalankan mengingat plafon di Stasiun Boulevard Raya Utara sedang dirapikan. Alamsyah menunggu informasi jadwal peninjauan lanjutan LRT Jakarta saat siap untuk simulasi pengoperasian.

Ia menambahkan, salah satu hasil kunjungan ini ialah rencana Ombudsman RI bersama Pemprov DKI Jakarta dan PT LRT Jakarta mengintegrasikan penanganan keluhan konsumen LRT Jakarta dalam satu kanal.

”Akan ada semacam insentif bagi seratus pelapor pertama terkait standar minimum pelayanan supaya pengelola dan Pemprov DKI bisa dapat masukan untuk perbaikan,” ujar Alamsyah.

MRT

Sementara, persiapan pembangunan kereta moda raya terpadu (MRT) fase II rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan, terus berlangsung. Rute sepanjang 8,3 km ini bakal melewati sejumlah titik penting seperti bangunan cagar budaya di kawasan Kota Tua.

Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) memastikan, konstruksi fase II MRT memperhatikan pelestarian kawasan cagar budaya.

"Kami dari JICA yakin, PT MRT Jakarta sudah mengantisipasi adanya kawasan cagar budaya itu," kata Hiroaki Adachi, perwakilan JICA untuk Indonesia, usai kuliah umum tentang MRT Jakarta, kemarin. Kuliah umum hasil kerja sama Jepang dan Indonesia ini dilangsungkan di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia.

Antisipasi, lanjutnya, sudah ada sejak penyusunan detail rancangan dasar teknis (basic engineering detail). PT MRT Jakarta menekankan hal itu kepada konsultan sehingga para kontraktor bisa mengantisipasi aspek keamanan dan pelestarian kawasan cagar budaya.

DOKUMENTASI MRT JAKARTA

Fase ke-2 MRT Jakarta

Adachi menyontohkan, pembangunan rel bawah tanah di Turki pada 2004 -2005, yang juga melewati area cagar budaya. Pembangunan terowongan rel kereta perkotaan yang menghubungkan bagian Istanbul di wilayah Eropa dengan bagian Istanbul di wilayah Asia ini melewati kawasan cagar budaya berusia ratusan tahun. Dalam pembangunannya, kontraktor membuat antisipasi sehingga benda cagar budaya yang ditemukan dalam penggalian ataupun proses penggalian tetap mempertahankan kawasan cagar budaya.

William P Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta, dalam paparan di kantor MRT Jakarta pekan lalu, menjelaskan, fase II MRT Jakarta akan dibangun dengan konstruksi bawah tanah.

Konstruksi itu dipilih karena sesuai studi kelayakan (feasibility study) oleh Kementerian Perhubungan, trek melewati kawasan sempit. Semakin ke utara, rel kereta melewati utilitas berusia tua dengan bangunan tua.

"Kami selalu berkonsultasi dengan tim sidang pemugaran dan dinas terkait untuk proses persiapan pembangunan fase II," ujar William.

Fase II disiapkan setelah penandatanganan perjanjian pinjaman dan exchange of notes antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia, 24 Oktober. Pinjaman untuk fase II tahap 1 adalah 70 miliar yen atau Rp 9,4 triliun.