Kualitas Birokrasi Jadi Prakondisi Kemajuan Ekonomi

KOMPAS/AYU PRATIWI

Seminar Grand Design Public Administration Indonesia 2045 di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Reformasi birokrasi merupakan salah satu elemen yang perlu diterapkan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia 2045 di saat jumlah produk domestik bruto Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi nomor lima terbesar di dunia. Karena itu, diperlukan sinergi berbagai instansi publik serta tata laksana pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan kebijakan birokrasi yang perlu diterapkan hingga 2045. Struktur organisasi, tata kelola, dan budaya serta manajemen sumber daya manusia merupakan tiga elemen strategis dalam reformasi birokrasi.

”Struktur organisasi harus adaptatif, bersifat lintas sektor, dan people driven. Tata kelola harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Budaya SDM harus mengedepankan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan publik,” tutur Rini, Rabu (14/11/2018), dalam seminar Grand Design Public Administration Indonesia di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.

Hadir dalam seminar itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Polhuk Hankam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Slamet Soedarsono, dan Peneliti Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara Antun Nastri Sidik.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Seminar Grand Design Public Adminustration Indonesia 2045 di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (14/11/2018). Turut hadir adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Deputi Kajian Kebijakan LAN Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Polhuk Hankam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Slamet Soedarsono, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, dan Peneliti Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara Antun Nastri Sidik.

Dikutip dari pemberitaan Kompas (9/11/2019), pengurusan izin konstruksi, izin memulai usaha, serta peralihan hak atas tanah dan bangunan belum sesuai dengan harapan publik. Birokrasi pelayanan publik dinilai lamban dan tindakan suap untuk mempercepat penerbitan izin masih marak ditemukan.

Menurut Slamet, kualitas birokrasi menjadi salah satu prakondisi yang memajukan perekonomian negara. Karena itu, sistem yang transparan dan akuntabel perlu diterapkan.

”Kemajuan ekonomi perlu dukungan yang kuat. Investor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi mensyaratkan predictability serta stabilitas politik dan hukum,” ujarnya.

Antun menambahkan, tidak mudah membayangkan seperti apa Indonesia nanti pada 2045. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibagi dalam beberapa tahap dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Pelaksanaan itu, ujarnya, dapat dibagi dalam empat periode.

Ia mencontohkan, pada 2025-2030, pembangunan administrasi publik dapat fokus pada administrasi publik yang responsif dan berintegritas, kemudian pada 2030-2035 pada administrasi publik berorientasi kepublikan.

Lalu, pada 2035-2040 pada administrasi publik dengan nilai demokrasi yang kuat, dan terakhir, pada 2040-2045 pada administrasi publik yang kapabel, akuntabel, dan tingkat global.