JAKARTA , KOMPAS - Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil di sejumlah daerah terpaksa ditunda akibat kendala masalah teknis, seperti pengadaan alat komputer dan koneksi internet. Masalah tersebut buntut dari perencanaan yang tak matang sejak penetapan formasi dan anggaran.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membenarkan penetapan formasi dan anggaran baru selesai awal hingga pertengahan Oktober lalu. Padahal, formasi diperlukan sampai titik atau lokasi tes untuk segera lelang komputer. Akibat keterlambatan, persiapan pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar calon PNS pun terkendala.
”Pasang jaringannya butuh waktu. Pemenang tender Senin kemarin. Baru mulai kirim (komputer) Selasa, sampai di lokasi Rabu atau Kamis. Jadi, Jumat pagi ada yang belum siap,” ujar Bima, Jumat (26/10/2018), di Jakarta.
Masalah keterlambatan penetapan formasi sejauh ini pernah diperingatkan BKN sejak surat pengumuman Kepala BKN bernomor K26-30/V 134-2/99 tentang Pengumuman Penerimaan CPNS 2018 diterbitkan pada 19 September 2018. Surat itu ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian daerah dan instansi pusat agar formasi segera ditetapkan dan dimasukkan dalam sistem seleksi CPNS BKN. Namun, banyak instansi tak menaati aturan. Keterlambatan dapat mengganggu proses perekrutan CPNS, mulai dari pendaftaran hingga tes tak serentak (Kompas, 20 September 2018).
Terkait penundaan itu, Bima menjamin akan adanya pemindahan tempat pelaksanaan tes bagi peserta. Pelaksanaan tes diusahakan tetap sesuai dengan jadwal, 26 Oktober hingga 17 November depan.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, sejumlah kendala akan mengganggu alur perekrutan yang terjadwal. ”Pasti (persoalan) ini kami evaluasi ke depan,” ujarnya.
Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida, menyatakan, lebih dari 700 laporan terkait penerimaan CPNS muncul, dari soal teknis pendaftaran hingga tak ada transparansi proses seleksi administrasi.