Mendikbud Kaji Kebijakan Khusus KBM Siswa Terdampak

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bermain dengan para siswa SDN 2 Kekait, Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (9/9/2018). Muhadjir mengadakan kunjungan kerja ke Lombok dalam rangka pencanangan Gerakan Kembali ke Sekolah pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok.

MATARAM, KOMPAS — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sedang mengkaji kebijakan khusus kegiatan belajar-mengajar (KBM) bagi anak-anak terdampak gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kajian itu terutama yang berkaitan dengan upaya mengejar materi belajar yang terlambat diberikan mengingat September ini siswa akan mengikuti ujian tengah semester.

”Ujian semester akan kami lihat. Kalau memang bahan belajar belum tercukupi, nanti kami buat kebijakan khusus untuk wilayah terdampak gempa,” kata Muhadjir kepada pers seusai apel pencanangan Gerakan Kembali ke Sekolah, di lapangan Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Lombok, Minggu (9/9/2018).

Upaya memberikan kebijakan khusus kepada siswa terdampak gempa ditegaskan kembali saat Mendikbud mengunjungi SDN 2 Kekait, Gunung Sari, Lombok Barat. Soal ketertinggalan, akan ada penyesuaian dan afirmasi seperti jadwal-jadwal ujian.

”Tidak boleh lagi ada keterlambatan. Kami percepat, akan mengafirmasi bantuan-bantuan khusus agar mereka bisa mengejar ketertinggalannya. Tidak boleh tertinggal terus, harus ada kegiatan belajar-mengajar di luar kelas,” ujar Muhadjir.

Menurut dia, yang terpenting anak-anak dan guru yang terdampak gempa harus melaksanakan kegiatan belajar-mengajar karena belajar tidak boleh berhenti dalam suasana apa pun.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Siswa kelas V dan VI SD Negeri 2 Sigar Penjalin, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, mengikuti kegiatan belajar-mengajar di halaman sekolah, Rabu (29/8/2018). Memasuki hari ketiga sekolah setelah gempa, kegiatan belajar-mengajar masih belum efektif. Siswa masuk pukul 08.30 Wita dan pulang pukul 11.00 Wita. Pembelajaran juga masih diisi dengan kegiatan untuk pemulihan kondisi psikis atau penyembuhan trauma akibat gempa.

Sejalan dengan aktivitas belajar, siswa juga diberikan trauma healing guna mengembalikan dan memulihkan suasana psikologis mereka akibat gempa.

Berdasarkan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat rapat beberapa waktu lalu di Jakarta, kata Muhadjir, proses perbaikan infrastruktur, termasuk sarana pendidikan, ditargetkan rampung paling lambat setahun. ”Semakin cepat infrastruktur pendidikan selesai, semakin baik,” ujar Mendikud.

Gempa bumi yang meluluhlantakkan gedung sekolah berimbas pada aktivitas KBM. Di SDN 2 Kekait, misalnya, hampir semua ruang kelasnya rusak berat.

Ada tiga bangunan yang tersisa kendati strukturnya yang rusak dan tidak layak lagi sebagai tempat belajar sehingga 111 siswa terlambat menerima materi belajar sejak gempa bermagnitudo 7,0 pada 5 Agustus lalu.

”September ini mestinya kami sudah mid-semester,” ujar seorang guru tidak tetap yang mengabdi selama 14 tahun di SDN itu.

Kebijakan kepala SDN itu kini adalah memberikan materi inti dan pokok untuk diajarkan kepada siswa. KBM berjalan seminggu terakhir di bawah tenda terpal. Saat ini, sebuah lembaga swadaya masyarakat sedang membangunkan mereka sekolah darurat.

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) membantu menyediakan empat ruang kelas berdinding asbes dan berangka baja untuk menampung enam rombongan belajar. Ruang kelas sekolah darurat itu lebih sempit, tetapi cukup aman dan nyaman buat belajar, tutur Nasroh dari PKPU.

KOMPAS/ISMAL ZAKARIA

Pelajar SMPN 1 Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda, Rabu (29/8/2018). Hingga saat ini, kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak gempa, seperti Lombok Utara, sebagian besar masih berlangsung di tenda karena seluruh gedung sekolah rusak akibat gempa bermagnitudo 7,0 yang mengguncang Lombok pada Minggu (5/8/2018).

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid di tempat yang sama mengatakan, kehadiran LSM dan donatur lain yang menyediakan sekolah darurat sangat membantu. ”Saat ini kami masih butuh banyak sekolah darurat. Saat ini ada lima sekolah darurat sesuai standar dari 50 total kebutuhan,” ujarnya.

Standar untuk sekolah darurat, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah anak-anak bisa bermain di ruang kelasnya dan tingginya disesuaikan agar guru bisa berdiri ketika mengajar. Kemdikbud sudah menjanjikan tenda untuk sekolah darurat.

”Kami masih menunggu kedatangan tenda itu karena kesulitan angkutan transportasi dari Jakarta ke Lombok Barat,” kata Fauzan. (ISMAIL ZAKARIA)