Mendagri Kirim Surat Edaran Bantuan Pemda untuk Gempa Lombok

KOMPAS/HARRY SUSILO

Iyah (65) dan cucunya berada di depan tenda pengungsian yang beratap sarung dan terpal di Lapangan Dusun Menanga Baris, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Senin (20/8/2018). Sebagian besar warga Dusun Menanga Baris kembali mengungsi ke lapangan setelah gempa berkekuatan Magnitudo 6,9 mengguncang Lombok, Minggu (19/8/2018) malam. Mereka masih membutuhkan tenda dan air bersih di lokasi pengungsian.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota, dalam upaya menggalang bantuan untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah dapat menyumbangkan sisa lebih penggunaan anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj yang diteken pada 20 Agustus 2018.

KEMENDAGRI

Surat edaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada seluruh kepala daerah di Indonesia perihal bantuan gempa Lombok.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, surat itu bertujuan untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi pemda yang hendak memberikan bantuan bagi korban gempa Lombok. Ia juga menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar perihal pemberian bantuan tersebut.

”Tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, justru ini hanya memperjelas, memantapkan, agar tidak ada keragu-raguan bagi provinsi lain untuk memberikan bantuan kepada saudara kita,” ujar Hadi di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Adapun surat edaran itu dikeluarkan setelah Pemerintah Provinsi NTB bersurat kepada gubernur di seluruh Indonesia yang ditembuskan kepada Mendagri. Surat diteken oleh Wakil Gubernur NTB Muh Amin pada 6 Agustus 2018.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo (tengah), didampingi jajarannya di Kemendagri, memberikan penjelasan kepada wartawan terkait surat edaran Mendagri untuk korban gempa Lombok, di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

”Surat edaran ini sebagai sikap responsif dan proaktif Kemendagri guna memfasilitasi keinginan provinsi-provinsi lain untuk membantu NTB agar dapat terlaksana. Saya mohon, apa yang telah diambil langkah suatu kebijakan ini dimaknai secara positif. Jangan malah dikembangkan ke hal-hal lain,” tutur Hadi.

Selain tak melanggar aturan, Hadi juga mengingatkan, upaya saling membantu itu menunjukkan bentuk solidaritas antardaerah. ”Kalau satu daerah memberi bantuan itu wajar, apalagi ini musibah. Kita juga dalam upaya meningkatkan persatuan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menambahkan, bantuan tersebut sifatnya tidak wajib.

KOMPAS/HARRY SUSILO

Warga beraktivitas di lahan bekas rumahnya yang ambruk akibat gempa berkekuatan Magnitudo 7,0 di Dusun Montong Gempal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Minggu (12/8/2018). Sebagian pengungsi memilih kembali ke rumah saat siang untuk membersihkan rumahnya dari puing dan menyelamatkan barang yang masih bisa diambil. Pengungsi masih membutuhkan tenda, selimut, dan air bersih.