Wali Kota Se-Asia Pasifik Bakal Rundingkan Kota Layak Anak di Surabaya
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Sejumlah kepala daerah dari beberapa kota besar di Asia Pasifik akan menghadiri pertemuan Growing Up Urban Making Cities Safe and Sustainable for Every Child yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.
Pertemuan yang akan berlangsung pada 6-8 Mei 2018 itu akan membahas permasalahan anak di perkotaan demi mewujudkan kota layak anak. Wali kota yang hadir dalam pertemuan ini akan berdiskusi, berbagi ilmu dan pengalaman untuk mencari solusi dari masalah-masalah anak yang dialami di kotanya masing-masing.
Chief of Communication and Public Advocacy UNICEF Marc Vergara, Selasa (13/3) di Surabaya, mengatakan, masalah anak merupakan salah satu permasalahan di kota besar dunia yang belum terselesaikan. Anak-anak di kota besar dunia masih menjadi korban dari kekerasan maupun pelecehan seksual. Padahal, mereka adalah generasi penerus yang harus dilindungi dan dikawal perkembangannya.
”Diperlukan perencanaan pembuatan kebijakan yang berkelanjutan agar bisa mewujudkan kota ramah anak. Anak-anak yang tinggal di perkotaan harus bisa tumbuh dan berkembang dengan baik,” katanya.
UNICEF menilai Surabaya dan Solo adalah dua kota yang memiliki tata kelola kota dan perlindungan anak yang baik.
Dalam pertemuan yang akan digelar di Hotel JW Marriott Surabaya tersebut, akan hadir sekitar 11 wali kota dari delapan negara di Asia Pasifik, yakni Indonesia, Malaysia, China, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Kamboja. Wali kota yang diundang adalah mereka yang dinilai Pemkot Surabaya dan UNICEF memiliki nilai yang tinggi dalam mewujudkan kota layak anak.
Untuk Indonesia, dari 514 kabupaten/kota yang ada, diwakili Surabaya dan Solo. ”UNICEF menilai Surabaya dan Solo adalah dua kota yang memiliki tata kelola kota dan perlindungan anak yang baik,” ujar Kepala Perwakilan UNICEF untuk Wilayah Jawa Arie Rukmantara.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, sampai saat ini belum ada kota yang mendapat predikat layak anak. Dari semua kabupaten/kota yang ada, baru 349 kabupaten/kota sedang dikembangkan menjadi kota layak anak di Indonesia. Pemerintah menargetkan ada lebih dari 400 kabupaten/kota yang mengembangkan daerahnya menjadi kota dan kabupaten layak anak pada 2018.
Arie menuturkan, ada beberapa topik yang akan dibawas para wali kota tersebut. Topik tersebut di antaranya perencanaan tata kota yang ramah anak sehingga bisa menunjang tumbuh kembang anak dan kebijakan dan politik anggaran untuk memenuhi kebutuhan anak di perkotaan.
”Diskusi akan langsung ke detail dan teknis permasalahan yang dihadapi kota-kota besar tersebut. Meskipun masalahnya bisa sama, tetapi penanganan antarpemimpin bisa berbeda. Mereka bisa saling berbagi untuk mencari solusi terbaik,” tutur Arie.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Nanis Chaerani menambahkan, Pemkot Surabaya terus berupaya mewujudkan kota layak anak.
Beberapa kebijakan yang dibuat, di antaranya melalui Kampung Pendidikan, Kampung Arek Suroboyo, Program Puspaga yang di dalamnya terdapat kegiatan parenting untuk anak normal dan anak berkebutuhan khusus, sekolah pranikah, dan konseling bagi anak ataupun keluarga yang mengalami masalah.
Lalu ada program In House Training bagi anggota Linmas dan Satpol PP untuk meningkatkan kapasitas perspektif perlindungan, program keluarga setara yang memberikan pembinaan kepada keluarga rentan perceraian, serta bakti sosial oleh forum arek Suroboyo dengan tema peduli gizi terhadap anak-anak di bantaran sungai.