Tahun Ini, Pemprov DKI Longgarkan Lelang Konsolidasi

Kompas/Raditya Helabumi

Proyek pembangunan Rumah Susun Pasar Rumput, Jakarta, Senin (30/1). Pembangunan rumah susun yang terintegrasi dengan pusat ekonomi dan moda transportasi umum menjadi solusi untuk penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat di perkotaan. Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melonggarkan lelang konsolidasi atua lelang barang dan jasa dengan penyatuan sejumlah proyek konstruksi.

JAKARTA, KOMPAS — Lelang konsolidasi atau lelang barang dan jasa dengan penyatuan sejumlah proyek konstruksi sejenis untuk proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperlonggar mulai tahun 2018. Pada 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan lelang konsolidasi untuk efektivitas anggaran dan menjaga kualitas hasil proyek.

”Untuk rehab berat, dulu di atas Rp 100 miliar satu paket untuk sekitar 119 lokasi. Untuk tahun ini dibagi menjadi lima wilayah menjadi senilai di bawah Rp 100 miliar, denga nilai berbeda-beda,” kata Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Indrastuty Rosari Okita di Balai Kota DKI Jakarta seusai coffee morning dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadind) DKI Jakarta, Jumat (9/2).

Indrastuty mengatakan, lelang tetap dilakukan secara gabungan bersamaan. Bedanya, setiap paket tersebut dilelang per item. Dengan demikian, satu paket bisa ada beberapa pemenang sekaligus.

Setiap paket tersebut dilelang per item. Dengan demikian, satu paket bisa ada beberapa pemenang sekaligus.

Indrastuty mengatakan, tujuan dari penurunan nilai paket untuk paket ini bertujuan mengembangkan perusahaan dan usaha kecil dan menengah sesuai visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. Perubahan ini dilakukan secara internal tanpa peraturan baru.

”Sekarang kebijakannya mengembangkan perusahaan menengah dan kecil sehingga paket-paket proyek dengan jumlah kecil harus ada,” katanya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kedua dari kanan) mendorong berkas APBD yang telah disahkan, disaksikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kedua dari kiri) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik (kiri) setelah rapat paripurna pengesahan APBD DKI Tahun 2018 di DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Lelang konsolidasi ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Menurut Indrastuty, tidak ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut karena peraturan presiden itu hanya melarang memecah-mecah paket untuk menghindari lelang.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, selama dua tahun terakhir, penerapan lelang konsolidasi dikeluhkan pengusaha kecil dan menengah. Dengan nilai paket yang digabung menjadi tinggi, hanya perusahaan besar bisa memenangkannya.

Akibatnya, sekitar 4.000 perusahaan yang dulunya mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bisa menjadi subkontraktor dengan membayar sejumlah keuntungan pada perusahaan besar pemenang tender.

Menurut Sarman, ia memahami lelang konsolidasi awalnya diterapkan guna menghindari perusahaan abal-abal atau kualitas rendah menang dalam lelang. Namun, jumlahnya tak banyak sehingga bisa diantisipasi dengan pengawasan ketat. ”Masak karena segelintir pihak saja, semua harus jadi korban,” ujarnya.

Kompas/Irene Sarwindaningrum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilik proyek pembangunan jalur angkutan massal cepat (MRT) di sekitar Stasiun MRT Haji Nawi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017). Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melonggarkan lelang konsolidasi atau lelang barang dan jasa dengan penyatuan sejumlah proyek konstruksi.

Kadin DKI Jakarta juga bersedia ikut mengawasi dengan menerbitkan sertifikat untuk mencegah perusahaan berkualitas buruk ikut lelang.

Efisiensi anggaran

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan, dengan lelang konsolidasi, proyek-proyek pembangunan di DKI Jakarta terbukti lebih berkualitas. ”Sebelum diterapkan, ada pekerjaan pengerukan kali yang cuma beberapa karung terus ditinggal. Sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.

Namun, di sisi lain, lelang konsolidasi yang lalu juga membuat lelang berjalan lambat. Akibatnya, banyak proyek juga tak selesai atau berkualitas buruk karena dikerjakan cepat-cepat.

Namun, ia tak sepakat lelang konsolidasi dilonggarkan karena sudah terbukti membuat anggaran pembangunan efektif dan efisien. Lelang konsolidasi hanya perlu dilakukan lebih cepat di awal tahun.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Alat berat digunakan untuk mengeruk endapan lumpur Sungai Ciliwung di kawasan Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (8/2).

Menurut catatan, pada 2016 lelang dengan penyatuan proyek itu mengefektifkan proses lelang. Nilai penawaran pun lebih rendah. Realisasi lelang pada September 2016 telah mencapai 88,7 persen dengan nilai Rp 11 triliun. Angka itu 18 persen lebih rendah dari pagu yang dianggarkan dalam APBD 2016.

Selain mengefisienkan anggaran, penyatuan proyek ke dalam paket-paket secara otomatis menyeleksi peserta lelang.

Dalam proses ini, perusahaan-perusahaan kecil yang diragukan kemampuan teknisnya akan tersingkir karena keterbatasan modal dan sumber daya untuk menggarap satu paket penuh. Dengan digarap perusahaan kontraktor besar, mutu bangunan diharapkan lebih baik dan menguntungkan publik.