Jokowi-Kalla Beda Pendapat, Yasonna: Itu Urusan Bos-bos

KOMPAS/LASTI KURNIA

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat dengar pendapat dengan Badan Legislatif DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/4). Rapat membahas tentang revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3).

JAKARTA, KOMPAS — Perbedaan pendapat antara Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi memunculkan polemik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan tidak mengetahui pasti alasan Kalla bersikap demikian.

”Kalau soal pernyataan Presiden dan Wakil Presiden, saya juga tidak tahu, apakah Pak Kalla sudah bicara dengan Presiden? Itu bos-boslah yang tahu. Tapi saya kira, penting itu koordinasi dan integrasi,” ucap Yasonna.

Menurut Yasonna yang ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10), rencana pembentukan Densus Tipikor memang belum dibicarakan di rapat terbatas kabinet meski sudah ada permintaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Ia pun mendorong agar semua pemangku kepentingan segera berkoordinasi dan membicarakan konsep sistem pemberantasan korupsi ke depan.

”Memang itu akhirnya menimbulkan polemik. Makanya kita harus segera duduk bersama. Nanti kita lihat apakah ternyata dalam pemberantasan korupsi nanti road map-nya masih perlu lembaga baru atau apakah cukup yang ada sekarang yang kita berdayakan?” katanya.