Sosialisasi Peraturan Angkutan Aplikasi Digencarkan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan bersama Kepolisian Negara RI serta Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen menyosialiasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Dalam pertemuan yang dilanjutkan dengan konferensi video di ruang Pusat Data dan Analisis Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (21/3), Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan mengutamakan sosialisasi peraturan tersebut, terutama di wilayah yang masih rentan terjadi gejolak karena ketidakpahaman aturan itu, seperti Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Harapannya, terjadi persamaan pendapat untuk melaksanakan peraturan itu mulai dari pemerintah daerah hingga penyedia layanan transportasi konvensional dan aplikasi.

”Kami harapkan aturan itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini,” kata Tito, Selasa.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Selain itu, melalui konferensi video, pertemuan itu juga mendengarkan masukan dari kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Budi mengatakan, pemerintah daerah juga harus memberikan pemahaman mengenai Permenhub No 32/2016 untuk mencegah konflik antarpenyedia layanan transportasi umum. Ia menambahkan, di setiap daerah, pihaknya bersama kepolisian akan membentuk forum konsultasi agar sosialisasi aturan itu berjalan baik hingga resmi diberlakukan pada 1 April 2017.