Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto
Bima Arya Sugiarto merupakan politikus Partai Amanat Nasional yang menjabat Wali Kota Bogor dua periode. Ia resmi dilantik menjadi Wali Kota Bogor periode keduanya oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 20 April 2019. Selama memimpin, Bima bertekad mewujudkan Kota Bogor sebagai kota toleran yang secara tradisi sudah ada sejak kota itu berdiri.
Politikus muda dari Partai Amanat Nasional ini merupakan salah satu wali kota termuda Kota Bogor yang menjabat selama dua periode. Periode pertamanya, Bima Arya Sugiarto meluncurkan program untuk menjadikan Kota Bogor lebih baik dan manusiawi, di antaranya mereformasi birokrasi agar bisa melayani warga, menjadikan Bogor kota sejuta taman, membenahi masalah transportasi, sampah, dan perizinan, serta menyurukan anti diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Pada periode kedua, Bima yang berpasangan dengan Dedie A Rachim berjanji akan menuntaskan masalah kesemrawutan jantung kota. Melalui program Bogor Berlari, Bima--Dedie berjanji akan membenahi Kota Bogor, pembangunan karakter untuk mewujudkan kota layak dan ramah keluarga, serta membangun pemerintah yang bersih dan transparan.
Selain itu, Bima juga bertekad mengembalikan Bogor sesuai sejarahnya, yakni kota toleran yang keberagamannya sudah ada sejak kota tersebut didirikan. Sejumlah kegiatan dilakukan untuk meningkatkan nilai toleransi di Kota Bogor, antara lain, Pemerintah Kota Bogor mengizinkan perayaan “Cap Go Meh” dan perayaan kegiatan keagamaan lain.
Selain memimpin Bogor untuk periode 2019--2024, Bima Arya juga terpilih secara aklamasi menggantikan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi dalam Musyawarah Nasional VI Apeksi di Jakarta Februari 2021. Bima siap memperkuat sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya untuk pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Anak polisi
Bima Arya yang lahir pada 17 Desember 1972 berasal dari keluarga terpandang di Bogor. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Toni Sugiarto dan Melinda Susilarini. Sang ayah merupakan perwira tinggi polisi yang berpangkat brigadir jenderal polisi dan pernah bertugas sebagai anggota DPR dari fraksi ABRI. Ayahnya juga dikenal sebagai tokoh masyarakat Bogor dan salah satu pendiri Paguyuban Bogoriensis. Adapun sang ibu, pada masa mudanya, pernah mewakili Bogor meraih juara kedua Ratu Pariwisata Jawa Barat dan juara kedua Ratu Indonesia 1971.
Sang kakek dari ibu yang bernama Barna Muhammad adalah Kepala Rumah Tangga Istana Bogor pada era Presiden Soekarno, sementara sang kakek dari pihak ayah yang bernama R. Soekojo adalah pensiunan pegawai kehutanan yang tinggal di Bogor.
Bima kecil menghabiskan masa mudanya di “kota hujan” dan menamatkan pendidikan dasar hingga SMA di kota tersebut. Ia menamatkan pendidikan dasarnya di SDN Polisi IV tahun 1985, kemudian melanjutkan SMPN 1 Bogor dan lulus tahun 1988. Kemudian melanjutkan ke salah satu sekolah menegah favorit di kota tersebut, yakni SMAN I Bogor.
Setelah menamatkan SMA pada 1991, Bima hijrah ke Bandung untuk mengambil jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan. Jiwa kepemimpinanannya mulai tumbuh saat terlibat ia aktif di organisasi kemahasiswaan di kampus tersebut.
Setelah lulus dari Unpar, Bima melanjutkan studinya di Development Studies, Monash University, Melbourne dan meraih gelar Master of Arts, Studi Pembangunan Monash University Melbourne Australia pada tahun 1998.
Tahun 2002, dia mendapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk menempuh program doktor ilmu politik di Australian National University Canberra Australia. Ia meraih Doktor Ilmu Politik dari kampus tersebut pada 2008.
Bima Arya menikah dengan Yane Ardian, seorang gadis Bogor yang keluarganya tinggal di Gang Aut, do kawasan pecinan Bogor. Buah pernikahannya dengan Yane, ia dikaruniai seorang putri dan seorang putra yang bernama Kinaura Maisha (Kin) dan Kenatra Mahesha (Ken).
Karier
Setelah meriah gelar master dari Monash University, Melbourne 1998, Bima kembali ke almamaternya Universitas Katolik Parahyangan dan mengawali karier sebagai staf pengajar di Jurusan Hubungan Internasional kampus tersebut. Tiga tahun kemudian atau pada awal 2001, Bima memutuskan untuk hijrah dari Bandung ke Jakarta dan menjadi staf pengajar di Universitas Paramadina.
Tahun 2002, dia mendapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk menempuh program doktor. Bima pun pada Juni 2002 terbang ke Adelaide untuk memulai program doktor ilmu politik di Australian National University Canberra Australia. Setelah empat tahun tinggal di Australia untuk belajar ilmu politik, Bima pun akhirnya meriah gelar doktornya tahun 2006 dari kampus tersebut.
Usai meraih gelar doktor, Bima kembali ke Jakarta dan aktif mengajar di Universitas Paramadina. Ia juga memimpin the Lead Institute, sebuah pusat studi di bawah naungan Universitas Paramadina. Bima juga menjadi dosen di Pascasarjana Universitas Paramadina pada 2010.
Selain mengajar, Bima juga terlibat dalam lembaga konsultan politik Charta Politika Indonesia. Di lembaga tersebut ia pernah memegang jabatan sebagai direktur eksekutif (2008--2010) dan komisaris (2010). Kemudian pada 2009, ia dipercaya memegang jabatan Pemimpin Redaksi Majalah Rakyat Merdeka yang dia emban hingga tahun 2010.
Setelah malang melintang di bidang pendidikan dan jurnalistik, Bima Arya mulai terjun ke politik praktis dengan terlibat dalam kontestasi kepala daerah. Bima Arya yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) berpasangan dengan Usmar Hariman maju dalam Pilkada Kota Bogor 2013. Mereka diusung oleh PAN, Demokrat, PBB, PKB, dan Gerindra dalam Pilkada Kota Bogor 2013 yang diselenggarakan pada 14 September 2013.
Usai pemungutan suara, pasangan tersebut meraih suara terbanyak dengan perolehan 132.835 suara atau 33,14 persen, mengalahkan empat pasangan lainnya. Dalam Pilkada Bogor ini, pasangan Bima--Usmar menang tipis dengan pesaing terdekatnya, pasangan Achmad Ru\'yat-Aim Halim Hermana yang memperoleh 131.080 suara (32,70 persen). Bima--Usmar hanya unggul 1.755 suara (0,44 persen) dari Ru\'yat-Aim.
Bima Arya bersama Usmar Hariman kemudian dilantik oleh Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai Wali Kota Bogor pada 7 April 2014 di Gedung DPRD Kota Bogor.
Usai pelantikan, Bima menyampaikan berbagai program untuk menjadikan Kota Bogor lebih baik dan manusiawi, di antaranya akan mereformasi birokrasi agar bisa melayani warga, menjadikan Bogor kota sejuta taman, membenahi masalah transportasi, sampah, dan perizinan. Bima juga menyerukan anti diskriminasi suku, agama, ras dan antar golongan, serta mengupayakan warga Bogor mendapatkan haknya.
Pada Pilkada 2018, Bima Arya kembali mencalonkan diri sebagai wali kota mengandeng Dedie A Rachim, mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK sebagai wakilnya. Pasangan yang diusung oleh Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, dan Hanura itu bersaing dengan tiga pasangan lainnya, yakni pasangan Achmad Ru\'yat-Zaenul Mutaqin yang diusung PKS, PPP, dan Gerindra, pasangan dari jalur independen Edgar Suratman-Syefwelly Ginanjar, dan pasangan Dadang Danubrata-Sugeng Teguh Santoso yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Usai pemilihan yang digelar pada Juni 2018, KPU Kota Bogor menetapkan pasangan wali kota dan wakil wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto--Dedie A Rachim, sebagai pemenang Pilkada Kota Bogor 2018. Pasangan tersebut meraup suara terbanyak dengan jumlah 215.708 suara atau 43,64 persen suara.
Pada 20 April 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Bima Arya dan Dedie Rachim sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor masa jabatan 2019--2024 di Aula Barat Gedung Sate, Bandung. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
Kiprah dan meroketnya karier di dunia politik itu tak bisa lepas dari pengalamannya selama kuliah di Bandung. Ia sempat menjadi wakil ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI), kemudian Ketua II Senat Mahasiswa FISIP dan Badan Pekerja Sekretariat Forum Mahasiswa HI Indonesia. Beberapa kali dipilih untuk mengetuai organisasi kepanitiaan dengan puncaknya pada 1995 menjadi ketua umum Panitia Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) ke VII di Gedung Asia Afrika Bandung.
Bima Arya kemudian menjadi salah satu deklarator berdirinya PAN pada tahun 1998 dan menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Kota Bandung pada tahun 1998--2000. Setelah menjadi orang nomor satu di Bogor, Bima Arya terlibat dalam pengurusan DPP PAN. Bima pernah menjabat wakil ketua umum DPP PAN (2015--2020). Saat ini Bima menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Komunikasi.
Tak hanya di partai politik, Bima juga pernah terlibat aktif dalam sejumlah organisasi. Ia pernah menjadi Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia (2002--2004), Ketua Umum Ikatan Alumni Smansa Bogor (2009--2012), Ketua PP Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) (2010--2015), Ketua Dewan Pembina Gen A (2010--2015), Ketua Umum Paguyuban Bogor (2011--2016), dan Ketua Umum Matahari Nusantara atau Matara, organisasi kepemudaan DPP PAN (2013--2018)
Selain itu, Wali Kota Bogor Bima Arya juga terpilih secara aklamasi menggantikan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi dalam Musyawarah Nasional VI Apeksi di Jakarta Februari 2021.
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi dalam Musyawarah Nasional VI Apeksi, Kamis (11/2/2021), kepada Wali Kota Bogor Bima Arya yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi.
Penghargaan
Bima Arya menerima Penghargaan Anugerah Kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dalam puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Jakarta pada 9 Februari 2021. Penyerahan penghargaan yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo secara daring itu merupakan apresiasi insan pers terhadap para bupati/wali kota yang peduli kebudayaan dan literasi media.
Bima Arya juga meraih penghargaan Best Government Officer for Accelerated Growth pada ajang People Of The Year 2020 yang diselenggarakan Metro TV pada Juni 2020. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di daerahnya sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
Penghargaan tingkat nasional itu melengkapi sejumlah penghargaan yang pernah didapat Bima antara lain Media Sosial Award (2015), Wali Kota Entrepreneur Award 2017 Kellogg Inovation Network (KIN) ASEAN (2017), World No Tobacco Day Awards dari WHO (2019), Penghargaan Pramuka Lencana Pancawarsa II (2019), dan Earth Hour Leader 2019.
Merawat toleransi
Di tengah isu intoleransi yang tumbuh di masyarakat, Bima Arya sebagai pimpinan Pemerintah Kota Bogor berkomitmen menjaga toleransi, kerukunan umat beragama dan suku bangsa. Untuk itu Pemkot Bogor terus bergerak untuk mewujudkan persatuan, mulai dari ruang dialog, kegiatan kebudayaan, hingga memasukkan nomenklatur kerukunan toleransi dan perdamaian ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Bima Arya mengatakan, pemerintah memiliki peran penting untuk membuka dan membangun ruang dialog, komunikasi, dan kolaborasi yang melibatkan semua elemen. Ruang-ruang itu menjadi kuat untuk merawat nilai toleransi dan keberagaman yang sudah diwariskan di Kota Bogor melalui jejak sejarah dan kebudayaan masa lalu.
Ruang dialog ini juga sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan kebersamaan, keberagamaan, dan toleransi hingga ke akar rumput. Pesan dan nilai-nilai itu harus selalu disampaikan secara konsisten tidak hanya melalui pesan saat acara keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bima pun tak sungkan untuk masuk ke rumah-rumah ibadah saat perayaan besar keagamaan. Meski menimbulkan pro-kontra, kedatangan ingin memberikan pesan kerukunan dan kebersamaan.
Untuk menguatkan pesan dan nilai-nilai itu perlu ada langkah atau aturan kebijakan dari pemerintah. Pemkot Bogor pun memasukkan nomenklatur kerukunan toleransi dan perdamaian ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019--2024. Dalam RPJM itu mencantumkan kata-kata sakti, yaitu "kebersamaan dalam keberagaman".
”Seperti di satuan Dinas Pendidikan, muatan roh kebersamaan dan keberagaman harus sampai kepada siswa. Ini penting karena terkait pendidikan membangun karakter. Makanya saya titip ada muatan lokal, konten lokalitas kebudayaan untuk memperkuat pemahaman para murid tentang nilai keberagaman dan toleransi. Kita pun punya latihan character building untuk siswa-siswi. Ada pula beasiswa yang diselipi nilai-nilai tersebut,” jelasnya.
Selain di Dinas Pendidikan, dalam pelayanan publik, contohnya, tidak boleh ada diskriminasi, minoritas atau mayoritas, tidak boleh ada keberpihakan, semua hak dan kedudukan sama, termasuk izin pendirian rumah ibadah dan lainnya.
Untuk semakin menguatkan persatuan dan menjaga semangat toleransi, Pemkot Bogor pun menggelar berbagai festival kebudayaan, festival Merah Putih, dan berbagai agenda keagamaan lainnya. Acara itu bertujuan agar warga semakin merangkul dan menunjukkan sejarah panjang kehidupan toleransi yang tumbuh sejak lama.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Bima Arya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia memiliki total kekayaan Rp 6,08 miliar pada 2020. Ia menyerahkan LHKPN saat awal menjabat Wali Kota Bogor pada 31 Maret 2021.
Menurut laporan itu, Bima Arya tercatat memiliki tanah dan bangunan berupa warisan di Bogor senilai 5,89 miliar. Selain itu, ia tercatat memiliki alat transportasi berupa sepeda Trex Road Bike senilai Rp 100 juta. Kemudian harta bergerak lainnya Rp 194,5 juta, surat berharga senilai Rp 20 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 170 juta.
Dalam laporan itu, Bima Arya memiliki hutang sebesar Rp 300 juta, sehingga total kekayaaannya setelah dikurangi hutang sebesar Rp 6,08 miliar. Harta itu meningkat sekitar Rp 1,5 miliar dibandingkan kekayaannnya tahun 2018 yang dilaporkan ke KPK.
Saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bogor tahun 2018, Bima Arya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sebesar Rp 5,5 miliar, sementara pada awal menjabat Wali Kota Bogor tahun 2014, hartanya sekitar Rp 3,2 miliar.
