Dengan perolehan lebih dari 90 persen suara pada Pemilu 2019 di Papua, Presiden Joko Widodo memiliki modal kuat untuk berdialog dengan diiringi sikap tegas dan adil untuk Papua.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
PENERANGAN KODAM XVII/CENDERAWASIH
Evakuasi jenazah salah satu dari tiga anggota TNI yang gugur karena serangan KKB di Kabupaten Puncak ke Timika, Papua, Jumat (28/1/2022). Aksi kekerasan terus terjadi di Papua.
Kekerasan terus terjadi di Papua dengan korban yang beragam. Pendekatan untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua mesti lebih disempurnakan.
Kekerasan terbaru, kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang pekerja proyek Palapa Ring Timur dan prajurit TNI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3/2022). Delapan warga sipil, termasuk pekerja proyek telekomunikasi, tewas. Sementara satu prajurit TNI terluka tembak dalam peristiwa ini.
Penyerangan KKB terhadap pekerja tersebut bukan peristiwa pertama. Catatan Kompas, ada 11 kali penyerangan terhadap pekerja pembangunan jalan Trans-Papua serta infrastruktur lain di Puncak, Nduga, dan Yahukimo sejak 2016 hingga Maret 2022. Salah satu penyerangan itu dilakukan kelompok Egianus Kogoya terhadap 28 pekerja PT Istaka Karya di Bukit Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Sebanyak 17 orang meninggal, 7 orang selamat, dan 4 orang hilang dalam peristiwa pada akhir tahun 2018 itu.
Kondisi ini memprihatinkan karena korban kekerasan KKB di Papua semakin beragam. Sebelumnya, ada guru, tenaga kesehatan, dan bahkan pelajar yang menjadi korban. Peristiwa yang terjadi di Beoga itu juga menimbulkan tanya. Pasalnya, menurut juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Sebby Sambom, penyerangan di Beoga merupakan bagian dari penolakan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Indonesia di Papua (Kompas, 4/3/2022).
Namun, peristiwa-peristiwa kekerasan itu tak boleh menghentikan pembangunan infrastruktur di Papua. Pembangunan itu merupakan bagian dari pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah. Adapun upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu amanat konstitusi. Pendekatan kesejahteraan juga jalan yang dipilih pemerintah untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.
Kini, yang perlu lebih diupayakan adalah menyelaraskan pendekatan kesejahteraan itu dengan budaya, harapan, dan kebutuhan masyarakat Papua. Terkait hal itu, dialog perlu lebih diintensifkan untuk mencari pemahaman bersama. Dengan demikian, dapat dihindarkan, misalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak menghargai kepemilikan tanah adat atau mengganggu kenyamanan hidup warga setempat.
Kini, yang perlu lebih diupayakan adalah menyelaraskan pendekatan kesejahteraan itu dengan budaya, harapan, dan kebutuhan masyarakat Papua.
Selain dengan tokoh adat dan masyarakat, dialog juga perlu melibatkan generasi muda Papua. Perkembangan teknologi informasi dan pendidikan membuat generasi muda Papua punya pandangan dan pemikiran yang mesti didengar.
Namun, pada saat yang sama, sikap tegas dan adil juga dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan di Papua. Kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap harus ditegakkan di Papua.
Dengan perolehan lebih dari 90 persen suara pada Pemilu 2019 di Papua, Presiden Joko Widodo memiliki modal kuat untuk berdialog dengan diiringi sikap tegas dan adil untuk Papua.
