Simulasi Kursi DPRD Jakarta, Meneropong Kontestasi Gubernur
Simulasi perolehan kursi DPRD Jakarta dan peta koalisi untuk pemilihan gubernur Jakarta mendatang.
Hasil simulasi perolehan kursi DPRD Jakarta menempatkan Partai Keadilan Sejahtera berpeluang memimpin lembaga legislatif di wilayah ini. Peta koalisi dari kursi legislatif ini menjadi gambaran potensi kontestasi di pemilihan gubernur Jakarta mendatang.
Simulasi perolehan kursi ini dilakukan Litbang Kompas dengan merujuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tertanggal 9 Maret 2024.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Simulasi yang dilakukan di 10 daerah pemilihan (dapil) Jakarta pada Pemilu 2024 ini menghasilkan adanya perubahan konstelasi penguasaan kursi DPRD Jakarta untuk periode 2024-2029.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang pada periode sebelumnya menguasai perolehan kursi, pada periode kali ini tampaknya harus mengakui keunggulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meraih kursi terbanyak.
Hasil simulasi Litbang Kompas menyimpulkan, dari 106 kursi yang diperebutkan di DPRD Jakarta yang tersebar di 10 dapil, di periode ini ada penambahan jumlah partai politik yang meraih kursi. Jika di periode sebelumnya terbagi kepada 10 partai politik, di periode ini menjadi 11 partai politik.
Menariknya, dari 11 partai politik yang meraih kursi tersebut, tiga partai politik yang di tingkat nasional menjadi koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni PKS, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meraih peningkatan jumlah kursi DPRD Jakarta di Pemilu 2024 ini.
PKS meraih perolehan kursi paling banyak, yakni 18 kursi dengan rata-rata tingkat perolehan kursinya di angka 1,8 dari semua dapil di Jakarta. Perolehan kursi PKS ini naik 12,5 persen dibandingkan pemilu sebelumnya dengan rata-rata perolehan kursi di tiap dapil tercatat paling tinggi dibandingkan partai politik lainnya.
Kemudian Nasdem meraih 11 kursi atau naik 57,1 persen dibandingkan jumlah kursinya di pemilu sebelumnya dengan rata-rata meraih kursi 1,1 di tiap dapil. Sementara itu, kenaikan jumlah kursi paling tajam diraih PKB. Dari sebelumnya pada Pemilu 2019 hanya meraih 5 kursi di DPRD Jakarta, pada Pemilu 2024 ini naik 100 persen menjadi 10 kursi. Rata-rata raihan kursi PKB di tiap dapil mencapai 1 kursi.
Sementara itu, di luar tiga partai politik di atas, parpol yang juga mengalami kenaikan jumlah kursi adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang pada Pemilihan Presiden 2024 ini mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Perolehan kursi Golkar di DPRD Jakarta mencapai 10 kursi atau mengalami kenaikan 66,7 persen dibandingkan periode sebelumnya dengan rata-rata meraih kursi di tiap dapil tercatat 1 kursi. Sementara PAN hanya naik satu kursi menjadi 10 kursi pada pemilu tahun ini.
Baca juga: PKS Berpeluang Unggul di Jakarta
Banyak Parpol Kehilangan Kursi DPRD Jakarta
Sebaliknya, di luar empat partai politik di atas, mayoritas mengalami kehilangan banyak kursi di Pemilu 2024 ini. PDI-P menjadi partai politik yang paling banyak mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD Jakarta.
Jika pada pemilu sebelumnya PDI-P meraih 25 kursi dan mampu menduduki kursi ketua DPRD Jakarta, pada Pemilu 2024 ini kursi yang diraih hanya 15 atau menurun 40 persen dari periode sebelumnya.
Penurunan tidak hanya dialami PDI-P. Partai Gerindra yang pada Pemilu 2019 meraih 19 kursi DPRD Jakarta, pada pemilu tahun ini menurun menjadi 14 kursi dengan rata-rata tingkat meraih kursi berada di angka 1,4.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F03%2F12%2Fb213440e-3be5-496a-a52c-607177bdf0ff_jpg.jpg){kind=logo}
Suasana rapat pleno rekapitulasi suara nasional panel B di dalam tenda tambahan di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Jakarta, Selasa (12/3/2024).
Jumlah kursi Gerindra ini setara dengan penurunan sekitar 26,4 persen dibandingkan pemilu periode sebelumnya. Nasib yang sama dialami Partai Demokrat yang perolehan kursinya menurun 20 persen, dari periode sebelumnya mampu meraih 10 kursi pada pemilu tahun ini hanya 8 kursi.
Sementara itu, partai-partai politik lainnya cenderung mengalami stagnasi. Sebut saja Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pada pemilu tahun ini bertahan dengan meraih delapan kursi DPRD Jakarta.
Hal yang sama juga dialami Partai Persatuan Pembangunan yang masih bertahan dengan hanya satu kursi. Kemudian satu kursi diraih Partai Perindo yang merupakan pendatang baru di DPRD Jakarta di Pemilu 2024 ini.
Baca juga: Rekapitulasi DKI Jakarta: Once dan Uya Kuya Bertahan di Papan Atas Perolehan Suara
Ajukan calon gubernur Jakarta, semua parpol harus koalisi
Jika merujuk hasil simulasi Litbang Kompas terkait perolehan kursi di DPRD Jakarta ini, bisa dipastikan semua partai politik harus melakukan koalisi dengan partai politik lainnya untuk bisa mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di pilkada November 2024 mendatang.
Merujuk regulasi pilkada bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi 20 persen kursi DPRD Jakarta atau 25 persen suara dalam pemilu, mau tidak mau mengharuskan semua partai politik menjalin koalisi karena belum ada satu pun partai yang memenuhi persyaratan tersebut. PKS yang meraih kursi terbanyak saja hanya mampu mendulang 17 persen dari total kursi DPRD.
Lalu, bagaimana peta persaingan pemilihan gubernur jika dilihat dari komposisi kursi berbasis simulasi perolehan kursi versi Litbang Kompas ini?
Jika mengacu format koalisi nasional di Pemilihan Presiden 2024, sepertinya yang mampu merajut koalisi berbasis kursi ini hanya parpol pengusung pasangan Anies-Muhaimin dan pasangan Prabowo-Gibran. Sementara parpol pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum mampu memenuhi syarat minimal kursi.
Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin, yakni PKS, PKB, dan Nasdem, total kursi yang dikumpulkan sebanyak 39 kursi atau setara 36,8 persen. Kemudian parpol pengusung Prabowo-Gibran, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI, total kursinya mencapai 50 atau setara 47,2 persen. Sementara parpol pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI-P, PPP, dan Perindo, hanya mengumpulkan 17 kursi atau 16 persen dari total kursi DPRD Jakarta.
Sejauh ini baru partai politik pengusung Anies-Muhaimin yang menyatakan akan melanjutkan koalisi di tingkat nasional tersebut ke tingkat pemilihan gubernur Jakarta. Nama Anies juga sempat muncul di ruang publik untuk kembali berlaga di pemilihan gubernur ini meskipun belum ada pernyataan resmi.
Di luar nama Anies muncul nama-nama lainnya, seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Bendahara Umum Partai Nasdem Sahroni, dan sejumlah nama lainnya.
Sebagai mantan Gubernur Jakarta, popularitas Anies bisa saja menjadi modal awal yang besar meskipun pada Pemilihan Presiden 2024 lalu suaranya kalah tipis dari pasangan Prabowo-Gibran di Jakarta. Namun, nama-nama beken lainnya tak kalah populer sehingga bakal meramaikan pilkada di Jakarta.
Jika partai-partai pendukung Anies-Muhaimin sudah menunjukkan sinyal melanjutkan format koalisinya di Jakarta, dua koalisi nasional lainnya belum menunjukkan arah dan sinyal yang serupa.
Namun, tentu peluang ini hanya dicapai oleh koalisi pengusung Prabowo-Gibran sebab parpol pengusung Ganjar-Mahfud di Jakarta ini belum memenuhi syarat kursi. Bisa jadi bukan format koalisi pemilihan presiden yang nanti dilakukan, tetapi dengan format koalisi lain yang bergantung dengan dinamika politik di Jakarta. Kita tunggu saja. (LITBANG KOMPAS)
Baca juga : Kursi DPR di Jabar I Direbut Caleg Petahana dan Pesohor
