PKS berpeluang menguasai perolehan suara dan turut menentukan konstelasi politik jelang pemilihan gubernur Jakarta.
Oleh
GIANIE
·4 menit baca
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersorak dalam Puncak Milad Ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menorehkan sejarah baru di DKI Jakarta yang dalam waktu dekat akan berganti nama menjadi Daerah Khusus Jakarta. Hasil sementara rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif tingkat provinsi menunjukkan perolehan suara PKS unggul dibandingkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P yang sudah berkuasa selama satu dekade di ibu kota negara tersebut.
Berdasarkan data per tanggal 3 Maret 2024, perolehan suara PKS mencapai 16,75 persen dari total suara sah di Jakarta. Pencapaian ini mengungguli perolehan suara PDI-P yang pada pemilu lima tahun sebelumnya menjadi juara di DKI Jakarta. Perolehan suara PDI-P pemilu kali ini sebanyak 14,36 persen. Di posisi selanjutnya ada Partai Gerindra dengan 12,29 persen.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Dibandingkan hasil Pemilu 2019, perolehan suara PKS saat itu hanya 15,55 persen. Jumlah ini menempatkannya pada posisi ketiga setelah PDI-P dan Partai Gerindra dengan perolehan suara masing-masing 22,2 persen dan 15,81 persen.
Potensi unggulnya PKS pada Pemilu 2024 ini menggeser dominasi PDI-P yang telah bertahan di legislatif Provinsi Jakarta selama satu dekade sejak Pemilu 2014. Jika ditelusuri ke belakang, pada Pemilu 2004 pemenang di Jakarta adalah PKS. Artinya, PKS di Pemilu 2024 ini mengulang kembali pencapaian yang diraihnya 20 tahun yang lalu. Pada 2009, partai yang unggul di Jakarta adalah Partai Demokrat.
Pada Pemilu 2004, PKS berhasil mendudukkan wakilnya di DPRD Jakarta sebanyak 18 orang, lebih banyak dibandingkan wakil dari PDI-P (11 orang). Jumlah itu sama dengan hasil Pemilu 2009.
Namun, di Pemilu 2014, wakil dari PKS jumlahnya turun menjadi 12 orang (urutan keempat) dan di Pemilu 2019 naik menjadi 16 orang (urutan ketiga). Sementara PDI-P selama dua pemilu berturut-turut berhasil menempatkan wakilnya di posisi teratas dengan 28 orang (2014) dan 25 orang (2019).
Dengan perolehan suara yang lebih banyak pada pemilu kali ini, PKS berpotensi mendapatkan 18 kursi (17 persen) untuk wakilnya di DPRD Provinsi Jakarta dari total 106 kursi yang tersedia. Jumlah itu masih rendah dibandingkan yang diraih PDI-P ketika unggul di DKI Jakarta. Namun, jumlah itu sama dan mengulang kondisi pada tahun 2004 dan 2009.
Setelah PKS, posisi kedua dan ketiga adalah PDI-P yang berpotensi mendapatkan 15 kursi untuk wakilnya dan Partai Gerindra dengan potensi 14 kursi untuk wakilnya. Pada Pemilu 2024 ini terdapat sepuluh partai yang berpeluang menempatkan wakilnya di DPRD Jakarta. Selain ketiga partai tadi, ada pula Partai Nasdem, Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat, PSI, dan PPP.
Jika dilihat per daerah pemilihan, penguasaan PKS cukup menyebar dengan unggul di banyak dapil Jakarta (7 dapil). Hal ini berbeda dengan hasil Pemilu 2019 di mana PKS hanya berhasil unggul di dua dapil, yakni Dapil Jakarta 5 dan Dapil Jakarta 6.
Meski dalam waktu dekat, menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, posisi Jakarta tetaplah strategis dalam perpolitikan dan demokrasi Indonesia.
Hal itu, selain karena masih menjadi kantor pusat atau kantor utama hampir semua partai, Jakarta juga masih menjadi barometer bagi provinsi lain karena keunggulannya di bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan sebagainya.
Oleh sebab itu, penting bagi partai untuk bisa menentukan arah kebijakan di Jakarta melalui dinamika di parlemen. Begitu juga di eksekutif lewat kepala daerah yang didukung. Apalagi, Jakarta menjadi batu loncatan untuk posisi RI 1. Bagi PKS, ketika ada kepala daerah yang diusung dan didukungnya, maka harus mampu membuat, membangun, dan warisan terbaik bagi masyarakat (Presiden PKS Ahmad Syaikhu, 2021).
Dalam riwayat pemilihan gubernur Jakarta, PKS aktif mengusung dan mendukung calon untuk kursi nomor satu di ibu kota negara. Pada pemilihan gubernur Jakarta tahun 2007, setelah otonomi daerah berlaku dan kepala daerah dipilih secara langsung, tidak lagi oleh DPRD, PKS mengusung kadernya untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni Adang Daradjatun yang berpasangan dengan Dani Anwar. Namun, dalam Pilkada 2007 itu pasangan tersebut kalah dan yang menjadi gubernur Jakarta adalah Fauzi Bowo dari Partai Demokrat, didampingi oleh wakilnya, Prijanto dari PDI-P.
Pada Pilkada Jakarta 2012, PKS kembali mengusung kadernya menjadi calon gubernur, yakni Hidayat Nur Wahid didampingi calon wakil gubernur Didik J Rachbini dari PAN. Sayangnya, pasangan ini kalah di putaran pertama dan Joko Widodo (PDI-P) terpilih menjadi gubernur Jakarta didampingi Basuki Tjahaja Purnama (Partai Gerindra).
Baru pada Pilkada Jakarta 2017, PKS berhasil mengantarkan calon yang diusungnya menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta berkoalisi dengan Partai Gerindra. Pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih untuk periode 2017-2022 itu adalah Anies Baswedan (nonpartai) didampingi Sandiaga Uno (Partai Gerindra).
Sesuai dengan ketentuan, partai politik baru bisa mengajukan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur jika ia memiliki 20 persen kursi (22 kursi) atau lebih di DPRD. Jika kurang dari itu, partai baru bisa mengajukan calon jika ia memperoleh dukungan atau berkoalisi dengan partai lainnya hingga memenuhi syarat.
Dengan ketentuan itu, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2024, PKS membutuhkan satu partai untuk berkoalisi. Karena berdasarkan perhitungan sementara, potensi perolehan kursi PKS sekitar 18 kursi.
Potensi koalisi PKS untuk mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2024 bisa saja dengan Partai Nasdem atau PKB atau keduanya sekaligus. Hal itu karena koalisi antara ketiga partai ini telah berjalan ketika mengajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu presiden yang baru berlalu.
Dalam Pemilu 2024 ini, berdasarkan perhitungan sementara, Partai Nasdem mendapatkan 8,51 persen suara dengan potensi 11 kursi untuk DPRD Jakarta. Sementara PKB memperoleh 7,17 persen suara dan berpotensi mendapatkan 9 kursi.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tinggal delapan bulan lagi. Siapa saja yang akan menjadi kandidatnya menarik untuk ditunggu. (LITBANG KOMPAS)
