Pemilu 2024 di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Isu ekonomi penting diangkat dalam perhelatan pemilu-pemilu di dunia, termasuk di Indonesia.
Pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Januari lalu, membahas khusus tentang hajatan pemilihan umum di banyak negara sepanjang tahun 2024 ini. Sorotan ditujukan terhadap demokrasi yang sehat karena hal itu memengaruhi keberlanjutan pembangunan dan tercapainya kesejahteraan.
Menurut WEF, diperkirakan 71 negara akan memilih pemimpin dan anggota legislatif yang baru pada tahun 2024. Januari lalu, Bangladesh dan Bhutan sudah lebih dulu menggelar pemilu. Kurang dari dua minggu lagi, menyusul Indonesia yang akan menggelar pemilihan umum legislatif dan presiden.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Masih pada bulan ini, tiga negara lain, yaitu Italia, Kamboja, dan Senegal, juga menggelar pemilu pada tanggal yang sama, 25 Februari. Setiap bulan, setidaknya satu negara melaksanakan pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun lokal. Bulan November, Amerika Serikat juga akan memilih presiden baru.
Pemilihan umum menjadi pesta demokrasi bagi negara-negara yang sudah memilih sistem demokrasi untuk menjalankan pemerintahan. WEF menyebutkan, selama satu abad, antara tahun 1922 hingga 2022, porsi populasi global yang hidup di bawah sistem demokrasi yang memungkinkan warganya memilih pemimpin secara langsung, bebas, dan adil meningkat dari 15 persen menjadi hampir 51 persen.
Lebih lanjut, menurut WEF, dari 71 negara yang diperkirakan akan menyelenggarakan pemilu tahun ini, hanya 43 negara yang pemilihnya benar-benar memberikan suara sepenuhnya bebas dan adil. Hal itu dilihat berdasarkan Indeks Demokrasi dari The Economist Intelligence Unit.
Negara-negara demokrasi menghadapi tantangan dalam menyelenggarakan pemilu. Mulai dari rendahnya angka partisipasi pemilih, adanya masalah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, terjadinya polarisasi karena politik yang keras, hingga munculnya sentimen antipetahana yang menimbulkan riak-riak panas.
Namun, demokrasi yang sehat menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan harus ditingkatkan sehingga partisipasi meningkat. Dari perbincangan di Davos, para pembicara beranggapan penyelenggaraan pemilu tahun ini akan berjalan semestinya tanpa masalah yang berarti.
Para pemilih di negara demokrasi harus menyadari bahwa suara mereka penting dalam menentukan nasib bangsa yang lebih baik. Suara pemilih begitu penting karena pemilu menjadi sarana untuk sirkulasi kepemimpinan, sekaligus sirkulasi kebijakan.
Pemimpin atau legislator yang terpilih akan menentukan kebijakan apa yang akan diterapkan, mulai dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan luar negeri. Jika Donald Trump terpilih kembali dalam pemilu AS di November nanti, misalnya, publik pemilih akan tahu kebijakan luar negeri apa yang akan diterapkannya terkait dengan geopolitik dan ekonomi global.
Baca juga: Siklus Super Pemilu Dunia 2024
Pertimbangan ekonomi
Permasalahan ekonomi menjadi isu utama yang menjadi prioritas pertimbangan masyarakat memilih pemimpin di banyak negara. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masalah pengangguran yang besar, inflasi yang tinggi, pertumbuhan yang stagnan, isu lingkungan, dan sebagainya. Pemimpin yang peduli dengan masalah lingkungan dan perubahan iklim serta isu-isu global kerap mendapat perhatian.
Prioritas pada masalah ekonomi yang dibawa calon pemimpin menjadi dasar pertimbangan memilih bukan tanpa alasan. Masalah ekonomi adalah masalah keseharian yang dekat dengan pemilih. Apalagi, tahun 2024 ini, pemimpin terpilih akan dihadapkan pada situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Di Indonesia, misalnya, presiden baru yang terpilih dalam pemilu tahun ini akan menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Presiden baru harus menerapkan formula baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa bangkit pascapandemi Covid-19.
Sejak 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5 persen. Saat pandemi, pertumbuhan anjlok selama dua tahun. Keuangan negara untuk mendorong pertumbuhan mengalami keterbatasan karena pendapatan yang menurun, sementara belanja bertambah, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Akibatnya, utang pemerintah meningkat tajam.
Di sisi lain, masyarakat banyak yang belum sejahtera. Persentase penduduk miskin 9,36 persen. Tingkat pengangguran 5,32 persen. Banyak kalangan menengah yang terancam menjadi miskin karena penghasilan yang menurun sejak pandemi, sementara harga-harga kebutuhan pokok membubung tinggi.
Bagi pemimpin yang terpilih tahun ini, ujiannya terletak pada sejauh mana kebijakannya nanti dapat membawa bangsa keluar dari pemburukan ekonomi. Keberlanjutan pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan ditingkatkan.
Penyelenggaraan pemilu yang damai dan lancar akan mendorong demokrasi yang sehat. Hal itu berkontribusi besar memberikan iklim yang kondusif untuk perekonomian. (LITBANG KOMPAS)
Baca juga: Meneropong Arah Angin Politik Global 2024
