Dilema Pendidikan Politik di Indonesia

Pendidikan politik dinilai penting oleh publik. Kedewasaan demokrasi muskil dibayangkan tanpa ada pendidikan politik.

Pentingnya pendidikan politik terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 16-18 Oktober 2023. Sebanyak 88,3 persen responden menyatakan pendidikan politik krusial untuk diusahakan sebagai bagian penguatan demokrasi. Bahkan, 30,2 persen dari angka tersebut menilai pendidikan politik sangat penting.

Pentingnya pendidikan politik yang diungkapkan publik dapat dimaknai sebagai hal positif. Di tengah fenomena dinamika politik praktis yang cenderung dipandang sekadar transaksi di kalangan elite, publik tetap menaruh harapan sistem politik Indonesia tetap berjalan sebagaimana idealisme demokrasi dibangun.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Kokohnya bangunan demokrasi bertumpu pada kesadaran politik rakyat. Pendidikan politik bertujuan mencapai kesadaran politik ini secara kolektif. Akan tetapi, di tengah penilaian publik terkait pentingnya pendidikan politik, pada saat yang sama pendidikan politik dipandang belum berjalan lancar.

Kokohnya bangunan demokrasi bertumpu pada kesadaran politik rakyat.

Hanya tiga dari sepuluh responden (31,7 persen) yang menyatakan proses pendidikan politik di Indonesia sudah berlangsung lancar. Sebanyak 52,1 persen yang lain menilai proses ini belum lancar. Ada 4,6 persen responden menilai pendidikan politik tidak berjalan lancar sama sekali.

Apabila pendidikan politik belum berjalan lancar, sulit membayangkan sistem demokrasi dapat berjalan secara utuh. Namun, keutuhan pendidikan politik perlu terus dibangun dalam struktur yang sistematik, termasuk lewat pendidikan formal.

Hal itu tampak dilematis bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan formal. Pelaku di dunia pendidikan dituntut netral dan tak mengikuti arus politik yang negatif seperti politik praktis dan politik identitas.

Baca juga : Bekal Pendidikan Demokrasi di Sekolah Belum Optimal

Tujuan pendidikan politik

Di sisi lain, pendidikan politik perlu terus dilakukan secara menyeluruh untuk menguatkan demokrasi. Pendidikan politik yang juga bertujuan untuk pendewasaan politik warga negara ini dapat ditempuh dengan mendiskusikan praktik politik secara utuh dan faktual.

Publik meyakini pendidikan politik semestinya menyeluruh dalam setiap jenjang pendidikan. Sebanyak 37,8 persen responden menyatakan bahwa pendidikan menengah menjadi jenjang yang tepat untuk mulai diberikannya pendidikan politik bagi seorang warga negara. Sebanyak 33,6 persen responden lainnya menilai pendidikan politik dapat dimulai dari tingkat sekolah dasar.

Setelah itu, ada 22 persen responden yang menyatakan jenjang pendidikan tinggi paling tepat bagi pemberian pendidikan politik secara formal. Dengan angka yang kurang lebih sama, dapat dimaknai publik melihat dalam setiap jenjang pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi, harus dikenalkan dan diberikan pendidikan politik terhadap peserta didik.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga dengan disabilitas pendengaran menyimak penjelasan dari petugas melalui bahasa isyarat saat mengikuti pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (19/6/2022).

Aspek lain yang dipandang mendasar bagi publik ialah tujuan pendidikan politik. Sebanyak 39,6 persen responden menganggap pendidikan politik bermanfaat untuk menghindari politik uang. Selain praktik politik transaksional, tak kurang dari 23,9 persen responden menilai pendidikan politik mampu menangkal hoaks politik.

Pada urutan berikutnya, pendidikan politik dinilai oleh 20,4 persen responden akan membuat proses pemilu lebih aman. Tampak bahwa harapan besar publik pada pendidikan politik yang dipandang mampu membuat proses demokrasi terutama pemilu berjalan mendekati ideal.

Tiga substansi yang menjadi perhatian publik, yakni politik uang, hoaks politik, dan tanggung jawab untuk menciptakan pemilu aman, dapat menjadi materi pendidikan politik yang diajarkan di ruang-ruang pendidikan formal di Indonesia. Pemilihan materi ini sekaligus dapat menepis kecurigaan munculnya praktik-praktik yang tidak netral dalam pendidikan politik.

Baca juga : Guru Berperan Kembangkan Pendidikan Politik di Sekolah

Kontribusi partai politik

Selain lewat pendidikan formal, pendidikan politik juga selayaknya diusahakan oleh aktor politik, terutama partai. Dalam penilaiannya terhadap aktor-aktor politik, yakni parpol dan politisi, hanya sekitar 25,7 persen responden yang menilai mereka sudah melakukan pendidikan politik secara maksimal.

Tak kurang dari 40,6 persen responden menilai bahwa peran parpol dan politisi dalam pendidikan politik belum maksimal. Bahkan 17,4 persen responden menilai peran aktor politik ini masih sangat minim.

Lembaga negara seperti KPU dan kementerian-kementerian terkait juga dipandang cenderung belum maksimal dalam mengusahakan pendidikan politik. Tak kurang dari 40,6 persen responden menilai lembaga negara belum maksimal menjalankan pendidikan politik.

Tak hanya itu, ada 14,1 persen responden yang bahkan menilai lembaga negara sangat minim menjalankan proses pendidikan politik. Hanya sekitar 24,9 persen responden yang melihat lembaga negara tersebut sudah maksimal dalam menjalankan pendidikan politik. Artinya, lebih dari separuh publik melihat baik aktor politik maupun lembaga negara belum mampu berperan secara maksimal dalam menjalankan politik.

Meski demikian, pengetahuan tentang politik perlu terus ditumbuhkan secara dialektik antara aktor politik, lembaga negara, dan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari substansi demokrasi yang memberikan kedaulatan penuh rakyat atas pemerintahan sebuah negara.

Sistem ini dibangun atas konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, subyek utama demokrasi ialah rakyat yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini perlu mendapat pendidikan mumpuni tentang sistem demokrasi.

Sayangnya, dalam praktik demokrasi yang transaksional, rakyat rentan dipandang sebagai obyek dan suaranya dikomodifikasi. Transaksi politik yang terjadi pun terkonsentrasi energinya secara penuh terbatas dalam proses pemilu yang singkat. Dalam kondisi ini, kontrak politik jangka panjang yang semestinya menjadi kelanjutan dari proses pemilu sangat sulit terwujud.

Keberlanjutan kontrak politik jangka panjang membutuhkan daya kritis masyarakat untuk terus mengingatkan aktor-aktor politik sesudah tahapan pemilu selesai. Pada akhirnya, tantangan pendidikan politik di Indonesia juga bertumpu pada keterbukaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendewasaan politik.

Upaya menguatkan kultur politik yang demokratis tak begitu saja dapat terjadi tanpa peran aktif masyarakat. Tanpa daya kritis dan peran masyarakat, aktor-aktor politik bisa mudah mereduksi pemilu sebagai komodifikasi suara karena subyek yang seharusnya memiliki kesadaran politik belum mencapai titik tersebut. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Pendidikan Politik di Sekolah