Eksistensi Polwan Menjawab Tantangan Pengamanan Pemilu 2024

Eksistensi Polisi Wanita diharapkan berperan optimal dalam upaya pengamanan Pemilu 2024. Survei Litbang Kompas menunjukkan tren positif citra polisi di mata publik.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Bagikan Tips Berkendara Aman Polisi wanita (polwan) membagikan selebaran berisi tips berkendara secara aman di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/12).

Momentum peringatan 75 tahun Polwan semakin meneguhkan peran Polri dalam menjawab tantangan pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Setiap unsur di tubuh Korps Bhayangkara, termasuk Polwan, diharapkan dapat berperan optimal dalam menjaga kepercayaan publik untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat di tahun politik.

Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Polisi Wanita atau Polwan yang jatuh pada 1 September 2023 mengusung tema ”Polri Presisi untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju”.

Tajuk perayaan tersebut secara mendetail memproyeksikan ada tanggung jawab besar bagi Polri, termasuk Polwan, untuk dapat menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pesta demokrasi selayaknya memang menjadi perayaan besar bagi bangsa ini yang diharapkan dapat berjalan kondusif. Oleh karena itu, urusan penyelenggaraan pemilu jadi tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari unsur Polri yang juga memiliki andil besar di dalamnya.

Asisten Kepala Polri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo saat membuka webinar dalam rangkaian HUT ke-75 Polwan menyampaikan, peran Polwan sangat penting dalam mengawal pemilu damai.

”Peran Polwan sangat besar, sama dengan personel laki-laki. Kehadirannya di tengah masyarakat, di tempat pemungutan suara (TPS),” jelas Dedi (Kompas.id, 29/8/2023)

Lebih lanjut, Dedi Prasetyo mengungkapkan, profesionalitas Polwan yang ditunjukkan dalam menjaga TPS dan mengawal proses pemilu dari tingkat Bhabinkamtibmas sangat diapresiasi pada Pemilu 2019.

Polwan telah bekerja keras tanpa lelah dan rasa takut saat berhadapan dengan persoalan dan dinamika di lapangan ketika penyelenggaraan pemilu.

Berkaitan dengan itu, Polri pun telah melakukan langkahlangkah persiapan untuk mengawal Pemilu 2024. Termasuk meningkatkan kompetensi Polwan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti kerja sama langsung dengan lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemahaman bersama mengenai pelaksanaan dan seluruh rangkaian dalam pemilu sangat penting sebagai pijakan untuk menjalankan koordinasi di lapangan.

Langkah kolaboratif tersebut sebetulnya telah dilakukan sekitar pertengahan Juli 2022, satu bulan setelah tahapan pemilu dimulai. Saat itu, Bawaslu menjalin kerja sama dengan Polri untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sembari membawa tameng anggota Polri membubarkan barisan setelah mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan KTT ASEAN di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023). TNI-Polri melakukan Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-43 di Jakarta. Sekitar 18 ribu personel TNI-Polri akan mengamankan jalannya KTT ASEAN. KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN (FAK) 01-09-2023

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Polisi berusaha menghalau oknum warga yang anarkis saat Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) Pemilu 2024 di Parkir Timur Kompleks GOR Sidoarjo, Rabu (23/8/2023). Simulasi sebagai persiapan pengamanan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Dalam kegiatan ini, Polda Jatim berkolaborasi dengan TNI dan sejumlah instansi terkait. Berbagai adegan dalam pengamanan tahapan pemilu diperagakan pada simulasi ini. Mulai tahapan awal kampanye, hingga pengamanan dari tahapan akhir penghitungan suara. Seluruh satuan kerja (Satker) Polda Jatim diterjunkan seperti anggota Intelijen, Reskrim, Sabhara, Brimob, Dokkes dan Humas.

Pertemuan kedua lembaga itu menyepakati untuk membangun kerja sama dalam penegakan hukum pemilu melalui penguatan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) penanganan pidana pemilu. Bawaslu dan Polri juga bekerja sama untuk penanggulangan cepat kejahatan siber.

Adanya kerja kolaboratif tersebut diharapkan dapat menguatkan upaya untuk mencegah munculnya faktor kendala maupun juga proses penanganan persoalan yang lebih efektif. Peran Polri sangat signifikan untuk memastikan keamanan, bahkan hingga penanganan jika ditemukan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam hal ini, keberadaan Polwan yang sejauh ini eksis dengan tugas-tugas humanis, baik dalam penanganan kasus maupun kemampuan untuk dekat dengan masyarakat sangat diperlukan.

Baca juga : Survei Litbang ”Kompas”, Citra Polri Mulai Pulih

Kepercayaan publik

Dalam konteks pemilu, selain fungsi ketegasan penegakan hukum, penting pula upaya merangkul masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan hajatan demokrasi ini. Keberadaaan Polri di tengah masyarakat sebagai pengayom dan penjamin keamanan sudah semestinya harus kuat pada masa pemilu.

Survei Litbang Kompas untuk periode Agustus 2023 menangkap, peran Polri dalam pengayoman dan perlindungan masyarakat dipandang positif oleh publik. Lebih dari tiga per empat bagian responden sepakat Polri telah mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan baik.

Begitu pula dengan eksistensi Polri dalam menunjukkan tugas-tugas memelihara keamanan masyarakat. Tak kurang dari 75,3 persen responden menilai Polri telah berhasil dan bekerja dengan baik, terutama dalam mengupayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Apresiasi atas kerja nyata Polri di tengah masyarakat itu pun sejalan dengan citra positif yang terbangun. Temuan survei pada periode Agustus 2023 itu menunjukkan, ada 66,8 persen responden yang menyatakan citra Polri baik. Capaian ini meningkat dari temuan survei sebelumnya yang menempatkan citra posistif lembaga Polri pada angka 61,6 persen (Mei 2023).

Citra Polri yang konsisten terus membaik menandai adanya komitmen dan pembuktian kepada masyarakat terkait pembenahan Polri. Pemilu 2024, dengan berbagai tantangannya, tentu menjadi momen pertaruhan besar bagi Polri.

Tren kenaikan yang signifikan terhadap citra Polri dalam dua periode survei itu secara umum sebetulnya juga menunjukkan besarnya modal kepercayaan publik yang kembali terbangun.

Penilaian positif publik ini menjadi sangat penting bagi Polri untuk dapat hadir di tengah masyarakat sebagai lembaga yang dipercaya dan solutif di tengah hangatnya kontestasi politik.

Kepercayaan masyarakat yang mulai kembali membaik sudah sepatutnya dapat terus dipupuk. Polri perlu disiplin dan tegas dapat mengawasi personelnya yang tersebar sampai tingkatan wilayah penugasan terkecil untuk dapat terus berfokus dan bertindak sesuai dengan wewenang serta profesionalitasnya sebagai pengabdi bangsa dan negara.

Besarnya kepercayaan yang diberikan masyarakat, kini juga akan dihadapkan pada godaan untuk terlibat politik praktis bagi personel Polri. Kerentanan tersebut sudah semestinya diantisipasi Polri dengan mekanisme kedisiplinan dan ketegasan bahwa posisi Polri jelas tidak memihak dan menjadi bagian dari politik praktis.

Baca juga : Polri Berupaya Perbaiki Citra Institusi

Netralitas Polri

Harus diakui, isu netralitas lembaga-lembaga negara mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga Polri dan TNI tetap mengiringi agenda penyelenggaraan pemilu.

Berkaitan dengan isu netralitas Polri ini, survei Litbang Kompas juga mencatatkan adanya keyakinan publik yang tinggi terhadap kepolisian untuk dapat bekerja secara profesional dan menjaga netralitasnya selama pemilu.

Sebanyak 65 persen responden yang menyatakan keyakinannya pada Polri untuk tetap dapat menunjukkan sikap netral dalam mendukung kerjakerja penyelenggaraan pemilu. Selebihnya, sekitar seperempat bagian responden berpandangan sebaliknya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu poin yang ditekankan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat menyampaikan pidatonya ketika memimpin Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan Untuk Menyukseskan Pemilu 2024 di Hotel Westin, Jakarta, Senin (29/5/2023). Dalam rapat yang juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran pimpinan TNI / Polri ini Menkopolhukkam mengingatkan lagi kecenderungan kecurangan dalam Pemilu yang memicu konflik horisontal dan berdampak pada keamanan. Mahfud MD juga mengatakan kecenderungan kecurangan partai politik sendiri dari setiap Pemilu cukup tinggi. Kecurangan tersebut salah satunya praktik dengan modus jual beli suara. Selain itu, Mahfud MD juga menegaskan bahwa TNI dan Polri harus senantiasa menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 mendatang. Terkait maraknya isu bocornya sistem Pemilu 2024, Mahfud MD meminta Polisi dan Mahkamah Konstitusi untuk melacak sumber informasi tersebut agar meresahkan masyarakat karena keputusan sistem yang hendak diterapkan belum diputuskan Mahkamah Konstitusi.

Menjaga komitmen untuk terus memupuk kepercayaan dan keyakinan publik terhadap Polri dalam mengawal pemilu bukanlah hal yang mudah. Semua jajaran dan unsur personel Polri perlu terlibat aktif.

Terlebih peran personel Polwan yang memiliki keunggulan dalam pengabdiaannya sebagai personel Polri. Dalam syukuran perayaan hari jadi Polwan tahun lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, Polwan patut diunggulkan dengan segala kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya.

Menurut dia, kemampuan Polwan tak diragukan dalam membangun kedekatan dengan masyarakat karena bisa mengedepankan rasa simpati, kemanusiaan, bahkan menunjukkan sisi keibuan. Keunggulan inilah yang sejatinya bisa memperkuat eksistensi Polwan yang diperlukan guna menjawab tantangan pemilu yang kompleks.

Tentu, seluruh pihak berharap, Pemilu 2024 akan semakin mematangkan masyarakat, juga institusi pemerintahan, termasuk Polri dalam kehidupan demokrasi. Dirgahayu Polwan. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Meneguhkan Komitmen Polri