Meneguhkan Komitmen Polri
Eksistensi Polri sebagai institusi negara di bidang keamanan, penegakan hukum, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Diperlukan komitmen untuk menjawab tantangan besar agar Polri terus memenuhi harapan masyarakat.
Grup musik Slank dan Putri Ariani tampil dalam acara peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7/2023). Dalam upacara tersebut, Presiden Joko Widodo hadir sebagai inspektur upacara.
Survei Kompas periode Mei 2023 menempatkan citra positif lembaga Polri di angka 61,6 persen. Citra baik Polri terbaca meningkat cukup signifikan setelah dalam dua periode survei sebelumnya, Oktober 2022 dan Januari 2023, terus bertahan pada titik terendah.
Keberhasilan mengembalikan kepercayaan publik memang bukan pekerjaan mudah. Capaian itu sekaligus menjadi pembuktian nyata bahwa Polri memiliki komitmen yang kuat untuk berbenah. Polri mampu menunjukkan dapat menyudahi berbagai kemelut di dalam institusi dan menindak tegas oknum yang terbukti terlibat kasus hukum.
Sebagai sebuah institusi negara yang memiliki peran komprehensif dan langsung bersentuhan dalam kehidupan keseharian, apa yang dicitrakan terhadap Polri tentu tak dapat dipisahkan dari perwujudan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Lebih lanjut, hasil survei Kompas juga menangkap penilaian publik terhadap Polri dalam menjalankan peran dan fungsinya cukup positif.
Artinya, peran yang diambil Polri di tengah masyarakat telah dilaksanakan profesional dan mendatangkan kemanfaatan luas. Tak hanya saat ini, jika dilihat pada periode Oktober 2022, ketika citra baik Polri tengah terguncang dan mengalami penurunan drastis, penilaian publik pada fungsi pokok yang ditunjukkan Polri justru masih terbaca baik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian terdiri dari memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum. Selain itu, Polri juga diamanati dapat berperan dalam tujuan kemanusiaan yang memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan ke masyarakat.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Tak Boleh Lagi Ada Patron-patronan di Polri
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F07%2F01%2Ff995e8b0-d22b-4ec7-9324-4ada494fa15e_jpg.jpg){kind=logo}
Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Toni Harmanto memotong kue untuk diberikan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seusai upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di Gedung Negara Grahadi. Surabaya, Sabtu, (1/7/2023).
Dalam hal menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan dan sebagai pengayom, serta menjalankan pelayanan kepada masyarakat, tingkat kepuasan publik terbaca stabil pada survei Oktober 2022 dan Mei 2023. Tak kurang tujuh dari sepuluh responden menilai Polri telah dengan baik menjalankan ketiga fungsinya tersebut.
Adapun peran memberikan pelayanan kepada masyarakat mendapat apresiasi tertinggi. Dalam survei Kompas terbaru, sekitar empat per lima bagian responden menyatakan Polri telah menghadirkan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Sementara itu, penilaian untuk fungsi penegakan hukum yang dilakukan Polri memang terbaca masih lebih rendah ketimbang fungsi lainnya. Pada Oktober 2022, ada sekitar 62,1 persen responden yang menilai peran ini dijalankan dengan baik. Penilaian positif itu sedikit meningkat jadi 67,8 persen pada Mei 2023.
Harapan
Selayaknya lembaga penegakan hukum lainnya, ketegasan, keadilan, dan transparansi yang ditunjukkan Polri memang akan terus jadi sorotan. Adanya kenaikan apresiasi dari publik terhadap fungsi ini tentu pula tak lepas dari langkah pembenahan yang secara konsisten dilakukan Polri.
Komitmen Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti bersalah, termasuk pula yang berasal dari kalangan internal lembaga Polri, tak diragukan. Sejumlah kasus yang menyeret oknum, bahkan petinggi Polri sekalipun, dapat diselesaikan.
Baca Juga: HUT Bhayangkara, Kapolri: Adaptasi dengan Keinginan Publik
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F06%2F30%2Fde55a82d-60e6-450f-affa-57dfb93c9e35_jpg.jpg){kind=logo}
Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Wakil Pemimpin Umum Kompas Budiman Tanuredjo
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Benny Mamoto, dalam diskusi dengan Litbang Kompas, Senin (26/6/2023), menjelaskan pentingnya ketegasan yang ditunjukkan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsi di tengah masyarakat, terutama dalam urusan penegakan hukum. ”Sekarang ini publik memerlukan ketegasan, keadilan, juga proses penegakan hukum yang dilakukan secara transparan. Termasuk pada oknum internal Polri. Harapan masyarakat ini harus terpenuhi,” katanya di Kantor Kompolnas, Jakarta.
Lebih lanjut, Benny menyoroti pula fenomena media sosial yang makin masif memviralkan kasus dan keterlibatan oknum polisi di dalamnya. Hal itu membuat penegakan hukum perlu dilakukan dengan transparan serta tentunya berkeadilan dan obyektif.
Berkaitan dengan hal itu, dalam jajak pendapat melalui telepon yang dilakukan Litbang Kompas terhadap 1.005 responden pada 12-16 Juni 2023, terekam sejumlah hal yang dapat dipetakan menjadi harapan yang disematkan masyarakat terhadap kinerja institusi Polri. Sepertiga bagian responden menyatakan harapan kinerja Polri dapat lebih baik di waktu mendatang.
Hal-hal yang lebih mendetail terkait dengan fungsi Polri untuk dapat lebih mengayomi, mengefektifkan layanan, serta bersikap lebih adil tak luput diutarakan oleh responden sebagai harapan yang nantinya dapat terwujud bagi kemajuan Polri di waktu mendatang. Selain itu, sebagian kecil responden juga mengungkapkan harapannya pada kepolisian yang dapat bekerja dengan penuh integritas dan penegakan hukum yang tegas.
Peran masyarakat
Komitmen untuk membangun Polri yang dapat terus hadir di tengah masyarakat dengan penuh integritas serta tak meninggalkan keutamaan fungsi pengayom yang humanis, tentulah perlu didukung peran aktif masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia dalam institusi Polri perlu pula berselaras dengan kesadaran dari masyarakat untuk dapat kritis dan bersedia mengawasi Polri.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono menempelkan stiker khusus angkutan terbatas dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada kaca depan bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020).
Polri merupakan lembaga besar dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 500.000 personel yang terdiri dari berbagai tingkatan serta satuan fungsi dan penempatannya pun tersebar ke seluruh wilayah. Tentulah unsur pengawasan internal yang tanggung jawabnya diemban oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) menjadi terbatas untuk bisa selalu hadir dan mengawasi kinerja semua personel.
Maka dari itu, peran masyarakat untuk mengisi keterbatasan tersebut sangat diharapkan sebagai bentuk kolaborasi positif yang saling mendukung. Dalam hal ini, salah satu langkah strategis yang konsisten dilakukan oleh Polri, terutama melalui Divisi Propam, dengan mengoptimalkan kanal-kanal pengaduan yang dapat diakses oleh publik secara mandiri.
Saat ini, selain laporan aduan masyarakat melalui kantor polisi ataupun bersurat, pengaduan publik terhadap pelanggaran disiplin dan etik anggota polisi juga dapat dilakukan dengan mengakses layanan dari aplikasi digital hingga Whatsapp layanan aduan. Komitmen mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik pada Polri juga disampaikan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Syahar Diantono dalam keterangannya kepada Litbang Kompas.
”Divisi Propam Polri tetap fokus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang penegakan hukum secara internal. Kami tetap membuka diri untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat agar jadi lebih baik lagi,” katanya.
Perluasan saluran yang dapat diakses publik untuk menyampaikan aduan jadi penting. Terlebih dengan pemanfaatan teknologi digital yang tentu akan jauh lebih efektif untuk dapat diakses masyarakat. Jajak pendapat Kompas juga merekam adanya kemauan publik untuk melakukan aduan pada pelanggaran anggota polisi yang terbilang tinggi (84,5 persen).
Hanya sekitar seperenam bagian responden menyatakan tidak berkenan melakukan pengaduan jika menemukan anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Berbagai alasan yang ditangkap dari hasil survei terkait keengganan itu, mulai dari tidak mau berurusan dengan aparat, dianggap merepotkan, hingga tak tahu cara menyampaikan aduan. Alasan-alasan tersebut juga dapat menjadi masukan baik bagi Polri untuk terus meningkatkan pelayanan aduan masyarakat. Termasuk dalam hal sosialisasi kepada publik sehingga kanal pengaduan dapat lebih dikenal dan diakses.
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (tengah) berjalan keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/8/2022) dini hari. Ferdy Sambo disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Masukan terkait perlunya pengoptimalan informasi layanan aduan masyarakat ini disampaikan setidaknya dari seperempat bagian responden jajak pendapat. Selain itu, ada sekitar seperlima bagian responden lain yang menyoroti pentingnya peningkatan respons pengaduan juga transparansi saat proses pengaduan dilakukan.
Pada akhirnya, komitmen Polri untuk dapat terus menunjukkan kinerja terbaiknya memang perlu pula ditopang dengan keterlibatan aktif masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang membangun. Perayaan Hari Bhayangkara Ke-77 pada 1 Juli 2023 menjadi momentum baik untuk dapat membangun keselarasan dan semangat optimisme bersama sehingga Polri terus tumbuh sebagai institusi yang dapat memenuhi harapan publik. Dirgahayu Polri.
