Tren kepuasan terhadap kinerja pemerintahan di bidang ekonomi terus menguat. Meskipun demikian, peningkatan kepuasan ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, salah satunya terkait pengangguran.
Oleh
Gianie
·4 menit baca
Hasil survei berkala Kompas periode Agustus 2023 secara umum menunjukkan terjadi peningkatan kepuasan terhadap kinerja pemerintah hingga mencapai titik tertinggi sejak awal periode kedua Presiden Joko Widodo, yaitu di tingkat 74,3 persen. Angka kepuasan ini melampaui tingkat kepuasan pada periode Januari 2022 yang mencapai 73,9 persen.
Peningkatan kepuasan pada periode ini disumbang oleh membaiknya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan, hukum, serta ekonomi. Kepuasan di bidang politik dan keamanan meningkat lebih besar sebanyak 4,9 persen, disusul bidang hukum sebanyak 2,9 persen. Sementara kepuasan di bidang ekonomi naik 2 persen. Adapun tingkat kepuasan di bidang kesejahteraan sosial turun 1,6 persen.
Meskipun kepuasan di bidang ekonomi naik 2 persen menjadi 61,5 persen, posisinya belum menyamai tingkat kepuasan di periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 persen. Tingkat kepuasan pada Januari 2022 merupakan yang tertinggi sejak Joko Widodo menjabat presiden pada 2014.
Tingginya tingkat kepuasan pada periode tersebut tidak lepas dari kondisi ekonomi Indonesia yang mulai bangkit dari terpaan pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2021 mencatatkan kenaikan tajam ke level 7,07 persen. Indonesia berhasil keluar dari krisis ekonomi setelah selama empat triwulan berturut-turut mencatat pertumbuhan yang negatif.
Kepuasan ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, salah satunya adalah terkait pengangguran.
Namun, pada periode setelahnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja ekonomi turun drastis ke level 50 persen akibat persoalan harga minyak goreng yang berlarut-larut. Kemelut harga dan ketersediaan minyak goreng mendera ekonomi keluarga, sekaligus memengaruhi citra Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kondisi ini turut menurunkan penilaian terhadap kepuasan kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Sejak periode Juni 2022, pemerintah terus berupaya membenahi persoalan ekonomi agar ketidakpuasan masyarakat tidak meningkat. Terutama dalam mengatasi inflasi tinggi dan melemahnya pertumbuhan karena faktor dari dalam dan kondisi global.
Hingga periode Januari 2023, penilaian kepuasan terhadap kinerja di bidang ekonomi merupakan yang terendah dibandingkan bidang lainnya. Baru pada periode Mei 2023, kepuasan terhadap kinerja ekonomi terangkat lebih tinggi dan berlanjut ke periode Agustus 2023.
Kepuasan responden terhadap kinerja ekonomi meningkat di semua indikator. Peningkatan yang terbesar dilihat responden terletak pada upaya pemerintah memberdayakan petani dan nelayan, yaitu naik sebanyak 5,3 persen. Sementara peningkatan terkecil terdapat pada indikator upaya pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa, yaitu hanya naik 0,2 persen.
Tingkat kepuasan tertinggi ditujukan responden pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah. Angkanya pada periode ini mencapai 68,4 persen. Pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diyakini akan menghela perekonomian dan kemajuan di kawasan Indonesia bagian timur.
Tingkat kepuasan yang terendah dialamatkan responden pada upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. Hanya 46,3 persen responden yang mengaku puas dengan upaya pemerintah mengatasi pengangguran. Sedikit lebih tinggi, yaitu sebanyak 47,2 persen menyatakan tidak puas.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan selama periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, angka pengangguran sempat naik hampir 3 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 9,77 juta jiwa (7,07 persen). Pemicunya tak lain karena pandemi Covid-19.
Pemerintah lalu berhasil mengurangi angka pengangguran menjadi 7,99 juta orang (5,45 persen) per Februari 2023. Namun, jumlah ini belum kembali seperti masa sebelum pandemi. Pada awal tahun 2020, jumlah pengangguran berhasil ditekan ke angka 6,88 juta jiwa (4,99 persen).
Tren pengurangan jumlah pengangguran ini diharapkan terus berlanjut. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi di tengah bayang-bayang ketidakpastian global. Perekonomian Nasional diharapkan tumbuh stabil dan berkelanjutan.
Sejak triwulan keempat tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran angka 5 persen. Pada triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,17 persen. Pengendalian harga-harga barang dan jasa juga berhasil dilakukan. Terlihat dari angka inflasi di awal tahun 2023 yang mencapai 5,5 persen bisa ditekan menjadi 3,08 persen pada Juli lalu.
Potensi inflasi kembali tinggi akibat rembetan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve atau The Fed) yang baru-baru ini menaikkan tingkat suku bunga acuannya, masih terukur. Bank Indonesia belum merespons kebijakan tersebut dengan menaikkan suku bunga acuan di dalam negeri (BI 7-day [Reverse] Repo Rate).
Hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada akhir Juli lalu tetap mempertahankan suku bunga acuan Repo Rate di tingkat 5,75 persen. Dengan demikian, tingkat suku bunga ini sudah berlangsung sejak Januari 2023 dan tidak terpengaruh kebijakan The Fed yang selama tahun 2023 ini telah menaikkan suku bunga acuannya empat kali.
Jika dirunut, kepuasan responden terhadap kinerja ekonomi pemerintah bervariasi. Berdasarkan status sosial-ekonomi, tingkat kepuasan kalangan masyarakat bawah terhadap kinerja ekonomi sedikit menurun, yakni 62,3 persen (Mei 2023) menjadi 61,5 persen (Agustus 2023). Tingkat kepuasan pada kalangan menengah meningkat dalam periode yang sama. Sementara pada kalangan atas tingkat kepuasan terhadap kinerja ekonomi cenderung tetap.
Hal ini bisa jadi kalangan masyarakat bawah melihat kebijakan ekonomi pemerintah belum diprioritaskan pada kelompok mereka. Padahal, kalangan ini yang lebih rentan jika terjadi guncangan ekonomi dan kenaikan harga-harga barang.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Aktivitas jual beli barang bekas di pasar loak Jembatan Hitam, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (29/7/2023). Pasar yang mulai ramai sejak 1997 tersebut menjadi gudang barang bekas yang kerap diburu pembeli karena harga yang terjangkau.
Jika dilihat per generasi, terjadi kenaikan kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintah pada kalangan gen Z (6,7 persen) dan gen Y-muda (4 persen) di periode ini dibandingkan periode sebelumnya. Di kalangan gen Y-madya dan gen X, tingkat kepuasannya relatif sama.
Adapun pada kalangan baby boomers tingkat kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintah turun, yakni dari 65,9 persen (Mei 2023) menjadi 60,8 persen (Agustus 2023). Kalangan baby boomers ( di atas 56 tahun) yang menjelang nonproduktif ini merupakan kelompok masyarakat yang juga rentan terhadap guncangan ekonomi dan kenaikan inflasi.
Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kemampuan keuangan dan daya beli akan mudah memunculkan ketidakpuasan pada kelompok masyarakat bawah dan baby boomers. (LITBANG KOMPAS)
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F07%2F29%2Fb111fae4-54e4-4e7d-86c2-d9500997a66c_jpg.jpg){kind=logo}
