Kesetaraan Menjaga Kepercayaan Publik

Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum mengalami tren positif. Kemampuan pemerintah memberi jaminan perlakuan setara di mata hukum menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Hasil survei periodik Kompas periode Agustus 2023 menunjukkan, 61,9 persen responden menyatakan puas dengan kerja-kerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Tingkat kepuasan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan survei periode Mei 2023.

Membandingkan dengan survei-survei sebelumnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum ini bukanlah yang tertinggi. Dari 11 kali survei yang pernah dilakukan Litbang Kompas sejak 2019, rekor kepuasan publik pada kerja-kerja pemerintah di bidang hukum tercatat tertinggi terjadi pada survei periode Januari 2022 dengan tingkat kepuasan mencapai 65,9 persen.

Meski demikian, dibandingkan dengan survei yang digelar sepanjang tahun ini, kepuasan publik pada kinerja pemerintah di bidang hukum kali ini tercatat paling baik. Pada survei Januari 2023, angka kepuasan berada di 55,1 persen. Angka ini kembali naik pada survei Mei 2023 dengan 59 persen dan kembali meningkat pada survei periode Agustus (61,9 persen).

Jika ditelaah lebih dalam, kenaikan tingkat kepuasan pada kinerja bidang hukum ini salah satunya ditopang pada aspek kinerja pemerintah dalam hal menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga. Pada aspek ini, terdapat 57,9 persen responden menyatakan kepuasannya.

Dibandingkan dengan hasil survei periode Mei 2023, pencapaian ini mengalami peningkatan 2,6 persen. Semakin tingginya kepuasan terhadap kesetaraan di mata hukum ini tidak lepas dari komitmen penegak hukum dalam memperlakukan sama semua warga negara. Kasus penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dalam dugaan kasus korupsi boleh jadi turut memengaruhi persepsi publik terkait hal ini.

Kasus ini penting karena melibatkan perwira tinggi TNI yang masih aktif. Kemampuan aparat penegak hukum mengungkap kasus tersebut menjadi poin plus yang meningkatkan kepuasan publik. Perhatian publik yang meluas terhadap kasus ini mau tidak mau akan menjadi indikator penting apakah perlakuan yang sama di muka hukum akan tetap terjaga dengan baik.

Kasus kriminal

Selain soal kesetaraan dan perlakuan yang sama di muka hukum, penuntasan kasus hukum atau penanganan kriminalitas juga mengalami kenaikan tingkat kepuasan di mata publik. Kali ini, aspek kinerja ini meningkat 2,5 persen dibandingkan survei Mei 2023. Kenaikan ini membuat penuntasan kasus kriminal menjadi aspek dengan tingkat kepuasan paling tinggi, yakni 60,2 persen.

Baca juga: Kepuasan Kinerja Bidang Polkam Tertinggi, Mahfud: Ini Dampak Konsistensi Jaga Pemilu

Lebih lanjut, survei kali ini juga menangkap adanya peningkatan kepuasan publik terhadap upaya pemerintah memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di mana pada aspek ini kepuasan publik ada di angka 55,9 persen atau naik 2,1 persen dibandingkan survei Mei 2023.

Dari lima aspek yang menjadi pengukuran kinerja pemerintah di bidang hukum, aspek penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran hak asasi manusia cenderung stagnan. Pada aspek ini, kepuasan publik berada di angka 56,3 persen. Dibandingkan pengukuran di Mei 2023, tingkat kepuasan di aspek ini hanya naik 0,8 persen.

Upaya pemerintah cenderung belum menunjukkan arah signifikan pada aspek ini. Apalagi baru-baru ini publik dipertontonkan kasus kekerasan Dago Elos di Kota Bandung, Jawa Barat, yang mengekspresikan tindakan represif aparat kepada warga sipil. Kasus ini menambah serentetan kasus kekerasan oleh aparat yang hingga kini masih belum tuntas betul, termasuk salah satunya Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Hingga saat ini, kasus ini masih menimbulkan tanda tanya publik karena belum semua penembak gas air mata dihukum (Kompas, 12/8/2023).

Pemberantasan suap

Meski secara umum publik puas dengan kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum, masih ada aspek kinerja yang sangat membutuhkan perbaikan, yaitu pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Hasil survei menunjukkan, hanya 44,5 persen responden yang puas dengan kinerja pemerintah dalam memberantas suap dan jual-beli hukum.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Hakim Agung Sudrajad Dimyati mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (23/9/2022). KPK melakukan operasi tangkap tangan suap terkait pengurusan kasasi gugatan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung sebesar Rp 2,2 miliar.

Aspek ini tercatat paling rendah tingkat kepuasannya dibandingkan aspek menuntaskan kasus hukum atau kriminal, penuntasan kasus-kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM, penjaminan perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga, dan pemberantasan KKN.

Masih rendahnya tingkat kepuasan pada aspek pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah dalam hal penegakan hukum masih bertumpuk.

Apalagi secara umum, jika dibandingkan dengan kinerja pemerintah di bidang lainnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum juga relatif rendah. Di bidang politik dan keamanan, misalnya, tingkat kepuasan publik bisa mencapai 79,3 persen. Tak berbeda jauh, tingkat kepuasan pada bidang kerja kesejahteraan sosial juga cukup tinggi di kisaran 76,4 persen. Adapun kinerja pemerintah di bidang hukum relatif masih setara dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi.

Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat di aspek hukum perlu dijadikan bahan refleksi oleh pemerintah. Apalagi harapan publik pada peningkatan kinerja di bidang penegakan hukum ini relatif tinggi. Publik memiliki keyakinan yang cukup besar pemerintah bisa terus memperbaiki kinerja di bidang penegakan hukum. Setidaknya, 76 persen responden di survei kali ini meyakini kinerja penegakan hukum bisa lebih baik lagi hingga masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin berakhir pada tahun depan.

Untuk bisa menjawab harapan tersebut, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bisa membuktikan keseriusannya. Salah satunya melalui upaya penyelesaian kasus-kasus hukum yang menyita perhatian publik. Sebut saja di antaranya dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Upaya penyelesaian kasus-kasus ini akan memengaruhi persepsi publik terhadap tekat pemerintah dalam memberantas KKN.

Seperti yang disebutkan dalam temuan survei terkait kinerja pemerintah di bidang hukum ini bahwa menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga menjadi penopang kepercayaan publik pada kerja-kerja pemerintah di bidang hukum. Jika perlakuan sama tidak dijamin, bukan tidak mungkin kepercayaan publik pada penegakan hukum akan melemah. Tak pelak menjamin kesetaraan dalam hukum menjadi kunci merawat kepercayaan publik pada kinerja penegakan hukum.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Terdakwa bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menghadiri sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/7/2023).