Survei Litbang "Kompas" : Pengendalian Harga Belum Memuaskan

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengunjung berebut bingkisan sembako yang diberikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/2/2023). Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Surabaya dengan mendatangi Pasar Wonokromo untuk mengecek harga dan ketersediaan bahan ppkok. Menurut pantauannya, harga stabil dan ketersediaan bahan pokok, khususnya beras dan minyak goreng, melimpah.

Inflasi yang tinggi menjadi ganjalan dalam kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Meski kinerja ekonomi dinilai publik sudah lebih baik dibandingkan tiga bulan sebelumnya, tingkat kepuasannya masih yang terendah dibandingkan kinerja bidang politik-keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial.

Sejak semester II-2022, harga-harga barang membubung tinggi. Perekonomian Indonesia pun menghadapi inflasi tinggi pada saat pandemi Covid-19 sudah lebih terkendali. Inflasi bulan September bahkan mencapai titik tertinggi pada angka 5,95 persen secara tahunan.

Penyebabnya bertemali dengan kondisi global, saat rantai pasok dunia terganggu akibat perang Rusia-Ukraina dan sanksi yang diterapkan terhadap Rusia. Sejumlah komoditas mengalami krisis, terutama pangan dan energi.

Inflasi tahun 2022 diumumkan Badan Pusat Statistik sebesar 5,51 persen. Angka ini tertinggi sejak 2015. Padahal, selama pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, inflasi bisa ditekan di bawah 2 persen.

Inflasi yang tinggi menjadi ganjalan dalam kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan inflasi agar tidak menjadi lebih tinggi, termasuk meminta kepala daerah mengendalikan inflasi di daerahnya dan melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga.

Sepanjang 2022, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak lima kali. Suku bunga yang stabil sepanjang semester I harus dinaikkan dari angka 3,50 persen menjadi 5,50 persen pada akhir semester II.

Dalam kondisi demikian, survei periodik Kompas pada Januari 2023 merekam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi yang sedikit naik, tetapi memberikan catatan untuk pengendalian harga.

Baca juga : Tantangan Menguatkan Kesejahteraan Sosial

Pasca-PPKM

Kali ini tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 53,5 persen, naik dibandingkan periode Oktober 2022 di angka 50,8 persen. Tingkat kepuasan ini relatif sama dengan periode Agustus 2020 di tengah suasana perjuangan meredam penyebaran Covid-19.

Akan tetapi, tingkat kepuasan bidang ekonomi ini masih jauh di bawah penilaian kepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara umum. Pada periode ini, penilaian kepuasan terhadap keseluruhan kinerja pemerintahan meningkat dari 62,1 persen (Oktober 2022) menjadi 69,3 persen (Januari 2023).

Kepuasan tertinggi disematkan publik pada kinerja bidang politik dan keamanan (79,2 persen) serta kesejahteraan sosial (77,3 persen). Adapun untuk kinerja bidang penegakan hukum, tingkat kepuasannya 55,1 persen.

Meningkatnya kepuasan bidang ekonomi tidak lepas dari pulihnya roda ekonomi setelah pemerintah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akhir tahun lalu. Kegiatan ekonomi dan bisnis kembali normal. Sektor yang memiliki dampak berganda cukup besar, seperti pariwisata dan transportasi, kembali menggeliat.

Selain itu, kebijakan lewat pengalokasian anggaran untuk kesejahteraan turut memengaruhi kepuasan publik. Pemerintah masih mengucurkan dana perlindungan sosial sebagai bantalan bagi masyarakat miskin agar daya belinya tetap terjaga. Sampai akhir 2022 alokasinya sebesar Rp 502,6 triliun. Anggaran ini lebih tinggi daripada tahun 2020 (Rp 498 triliun) dan 2021 (Rp 468,2 triliun).

Dana perlindungan sosial diberikan kepada 10 juta keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta keluarga penerima Kartu Sembako, subsidi listrik untuk 38,5 juta pelanggan, 2,9 juta peserta program Kartu Prakerja, serta bantuan langsung tunai desa (BLT desa) kepada 7,5 juta keluarga penerima manfaat.

Juga ada pemberian BLT minyak goreng kepada 23 juta penerima serta bantuan bagi pedagang kaki lima dan nelayan. Bagi kalangan atas, yang menonjol adalah rencana pemerintah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor.

Jika kepuasan dilihat berdasarkan status sosial ekonomi masyarakat, kelompok menengah dan atas lebih puas terhadap kinerja ekonomi pemerintah.

Sebanyak 55,5 persen responden kelompok menengah bawah, 53,2 persen kelompok menengah atas, dan 53,7 persen kalangan atas menyatakan puas terhadap kinerja ekonomi pemerintah. Sementara jumlah responden kelompok ekonomi bawah yang menyatakan puas lebih rendah, yakni 51,5 persen.

Dilihat berdasarkan wilayah, responden yang berada di luar Pulau Jawa lebih banyak menyatakan puas dengan kinerja ekonomi pemerintah (56,7 persen) ketimbang responden di Jawa (51,1 persen).

Baca juga : Survei ”Kompas”: Apresiasi Kinerja Pemerintahan Kembali Meningkat

Berlanjut

Jika dirunut lebih spesifik, kinerja bidang ekonomi yang mendapat penilaian kepuasan lebih tinggi adalah upaya pemerintah dalam memeratakan pembangunan antarwilayah (65 persen). Kepuasan terhadap pemerataan pembangunan ini selalu mendapat angka tertinggi dalam survei periodik. Hal ini tidak mengherankan karena pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dari barat sampai timur.

Sementara kinerja yang mendapatkan penilaian kepuasan rendah dengan angka di bawah 50 persen adalah upaya memberdayakan petani dan nelayan (47 persen), membuka lapangan kerja (43 persen), serta mengendalikan harga barang dan jasa (38 persen).

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Anak-anak nelayan bersepeda sepulang sekolah di Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Senin (20/6/2022). Pemerataan pembangunan prasarana dan sarana transportasi serta utilitas, termasuk telekomunikasi, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pesisir. Anak-anak nelayan dapat menikmati pendidikan berkualitas setara dengan masyarakat perkotaan.

Upaya pengendalian harga selalu menyisakan ketidakpuasan yang besar selama survei periodik. Hal itu semakin membesar sejak semester II-2022. Ketidakpuasan ini bertemali dengan upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran.

Ketika pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, kemiskinan berpotensi meningkat. Hal ini akan bermuara pada penurunan daya beli masyarakat yang bisa semakin rendah di tengah krisis komoditas dan melambungnya harga-harga.

Sisa 1,5 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua masih akan dibayangi kenaikan inflasi. Tahun 2023 masih diliputi ketidakpastian. Pada awal tahun ini, angka inflasi masih tinggi, yakni 5,28 persen.

Tantangan pengendalian harga akan meningkat karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan. Antisipasi harus dilakukan sejak dini untuk memperbaiki kepuasan publik. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Pemerintahan Jokowi-Amin Perlu Atasi Tujuh Tantangan untuk Beri Warisan Baik