Survei "Kompas": Apresiasi Kinerja Pemerintahan Kembali Meningkat

Apresiasi publik pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali meningkat. Penguatan apresiasi ini menjadi kekuatan signifikan yang potensial terwariskan dalam estafet kepemimpinannya.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Presiden Joko Widodo bersilaturahmi secara langsung dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta (9/5/2022).

Peningkatan apresiasi publik pada berbagai bidang kerja kabinet terjadi jelang paruh akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Capaian ini semakin memperkokoh kekuatan simbolik pemerintah yang dapat terwariskan pada kepemimpinan mendatang.

Indikasi semakin meningkatnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan ditunjukkan dari hasil survei periodik Kompas. Saat ini, derajat kepuasan publik terekspresikan pada lebih dari dua pertiga bagian (69,3 persen) responden. Besaran tersebut, terbilang positif dan terpaut jauh dengan proporsi responden yang merasa tidak puas terhadap segenap kinerja pemerintahan (30,7 persen).

Dibandingkan dengan periode survei sebelumnya, Oktober 2022 lalu, derajat kepuasan publik yang terekspresikan kali ini berbeda. Saat itu, apresiasi publik justru mengalami penurunan. Tidak sampai dua pertiga bagian responden yang merasa puas pada capaian kinerja pemerintah. Itulah mengapa, capaian kali ini sekaligus menunjukkan titik balik pergerakan apresiasi yang positif. Bahkan, apabila dibandingkan dengan sentimen persepsi publik yang terbentuk semenjak paruh awal periode kedua masa kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Oktober 2019), capaian kepuasan publik kali ini menjadi salah satu yang tertinggi.

Apabila ditelusuri, peningkatan kepuasan publik tampak pada setiap bidang persoalan. Dari sekitar 20 indikator penilaian persoalan bangsa yang terangkum dalam aspek politik keamanan, penegakan hukum, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, semua meningkat dengan besaran capaian yang relatif beragam.

Dari berbagai peningkatan yang dirasakan, kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan tampak paling tinggi. Berdasarkan hasil survei, lebih dari tiga perempat bagian responden menyatakan rasa puas. Begitu pula dibandingkan aspek lainnya yang dikaji, seperti kesejahteraan sosial, perekonomian, dan upaya penegakan hukum, capaian peningkatan apresiasi di bidang politik dan keamanan terbesar.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta (10/1/2023). Dalam aksi tersebut para buruh menyerukan agar DPR tidak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan oleh presiden.

Pada bidang politik dan keamanan, apabila ditelusuri lebih jauh, upaya pemerintah dalam menjaga iklim politik negeri tetap berjalan secara demokratis, menjadi sumbangan terbesar dari kepuasan publik. Tiga indikator yang mendasarinya, yaitu: “upaya pemerintah dalam membangun sikap menghargai perbedaan”, “upaya menjamin kebebasan berpendapat”, dan “kesempatan masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan”.

Hanya, pada indikator politik dan keamanan lainnya, masih terdapat persoalan. Sekalipun meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, kinerja pemerintah dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, masih menjadi catatan publik. Berbagai upaya yang dilakukan, seperti “menangani konflik antarkelompok, upaya mencegah dan penanganan gerakan separatis”, mendapat apresiasi yang rendah.

Selain aspek politik dan keamanan, hasil survei kali ini juga mencerminkan gerak perubahan lebih positif pada berbagai bidang persoalan yang pada periode sebelumnya justru menjadi persoalan paling dikhawatirkan publik.

Pada aspek penegakan hukum, misalnya, beranjak positif sejalan dengan kepuasan yang diungkapkan sekitar 55,1 persen responden. Periode sebelumnya, penegakan hukum justru paling signifikan penurunannya, tatkala tinggal separuh bagian responden saja menyatakan rasa puas. Padahal, awal tahun 2022 lalu, masih dua pertiga bagian responden menyatakan puas pada kinerja penegakan hukum.

Berbagai problem penegakan hukum yang terjadi belakangan ini tampaknya berkontribusi terhadap perubahan kepuasan publik. Saat ini, sekalipun mulai terekam perubahannya, namun sebagian besar publik masih tidak puas terhadap praktik penegakan hukum. Pada indikator “upaya aparat penegakan hukum dalam memberikan jaminan penegakan hukum yang sama pada setiap warga negara”, misalnya, diapresiasi belum sampai separuh bagian responden.

Terlebih, pada indikator “upaya penuntasan kasus-kasus hukum, seperti pemberantasan suap, sogok-menyogok, jual beli kasus hukum”, masih menjadi batu sandungan. Pada periode survei kali ini, sekalipun mulai terjadi peningkatan kepuasan, namun masih lebih besar proporsi ketidakpuasan.

Indikasi perubahan apresiasi publik di bidang penegakan hukum ini tidak lepas dari penanganan berbagai persoalan hukum belakangan ini yang menempatkan para aparat penegak hukum sebagai bagian dari masalah. Penanganan berbagai kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan oleh aparat, peredaran narkoba, dan sogok-menyogok yang melibatkan oknum aparat kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, menguak sebersit harapan baru adanya kesungguhan pemerintah dalam menegakan hukum di negeri ini.

Itulah mengapa, peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum, sekalipun relatif kecil, namun berjalan paralel terhadap peningkatan citra kelembagaan hukum di negeri ini. Hasil survei kali ini menunjukkan, citra positif kepolisian beranjak membaik. Jika pada survei sebelumnya, tidak sampai separuh bagian responden menyatakan baik citra kepolisian, kali ini sudah mencapai 50 persen. Peningkatan citra juga terjadi pada kelembagaan penegakan hukum lain, seperti KPK, Kejaksaan, hingga MA, kendati belum berubah signifikan.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo, yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/11/2022).

Selain penegakan hukum, gerak perubahan lebih positif juga terjadi pada aspek perekonomian. Apabila pada periode sebelumnya, problem perekonomian kian memperparah penurunan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan, kali ini lebih menggeliat. Hasil survei mengungkapkan, masih lebih banyak responden yang merasa puas (53,5 persen).

Kendati demikian, dari berbagai bidang persoalan ekonomi, masih terdapat berbagai persoalan yang kerap dikeluhkan. Indikator “upaya pemerintah dalam mengendalikan harga barang kebutuhan dan jasa”, misalnya, paling banyak dipersoalkan. Kali ini, hanya sekitar 38 persen yang menyatakan rasa puas. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, memang terjadi peningkatan kepuasan. Hanya saja, peningkatan ekspresi kepuasan semacam itu belum diungkapkan bagian terbesar publik.

Selain persoalan harga barang kebutuhan, persoalan bernuansa perekonomian dan kesejahteraan lainnya, seperti “upaya penyediaan lapangan kerja”, “mengatasi kemiskinan”, hingga “pemberdayaan petani maupun nelayan” juga masih menjadi penghambat, kendati mulai dirasakan perbaikan.

Berdasarkan hasil survei, meningkatnya apresiasi publik akan tampak berbeda-beda berdasarkan pemilahan kelompok identitas responden. Kecenderungannya, semakin tinggi status sosial ekonomi maupun pendidikan seseorang, semakin kritis dalam menyatakan kepuasan. Sebaliknya, pada kelompok responden berpendidikan menengah ke bawah, cenderung semakin tinggi kepuasan yang diekspresikan. Pada survei kali ini, kelompok menengah bawah dalam status perekonomian dan sosial tampaknya lebih banyak terpuaskan.

Perbedaan pola penyikapan lain juga tampak pada latar belakang politik reponden. Bagi mereka yang tergolong sebagai pendukung Jokowi-Amin dalam Pemilu 2019 lalu, misalnya, tidak kurang dari 80 persen yang mengungkapkan rasa puas. Namun menariknya, pada survei kali ini bagi mereka yang bukan menjadi pendukung Jokowi-Amin, sebagian besar juga menyatakan rasa puas.

Peningkatan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dengan sendirinya semakin menguatkan legitimasi simbolik kualitas kepemimpinan Jokowi-Amin di hadapan publik. Menjadi semakin nyata, tatkala hasil survei mengungkapkan pula adanya peningkatan ekspektasi publik terhadap kemampuan kabinet pemerintahan dalam mengatasi persoalan bangsa di paruh akhir kepemimpinannya.

Apabila pada hasil survei sebelumnya masih 52 persen responden meyakini pemerintah mampu mengatasi segenap persoalan, kini menjadi 65,7 persen. Sejalan dengan peningkatan tersebut, jurang perbedaan antara harapan publik yang selama ini dibangun terhadap presiden dan realisasi yang mereka rasakan pun kian menyempit.

Di sisi lain, semakin kokohnya legitimasi simbolik pada pemerintah juga kian memperkuat posisi dan pengaruh politik pemerintah Presiden Joko Widodo. Di tengah semakin dinamisnya agenda perpolitikan jelang Pemilu 2024, penguasaan modal simbolik semacam ini menjadi penting. Dalam arena persaingan politik antar-kekuatan partai, calon presiden, ataupun kepala daerah, Presiden Joko Widodo menjadi rujukan politik.

Kendati bagian terbesar publik, sebagaimana yang juga terekam dalam hasil survei, tidak menghendaki adanya perpanjangan masa kekuasaan Presiden Joko Widodo, namun penguatan apresiasi publik yang terekam dalam survei kali ini menjadi kekuatan signifikan yang potensial terwariskan dalam estafet kepemimpinannya. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Pemerintahan Jokowi-Amin Perlu Atasi Tujuh Tantangan untuk Beri Warisan Baik