Suap dan Jual Beli Kasus Tantangan Pemerintah Jokowi untuk Beri Warisan Baik

Pemerintah perlu membuat terobosan untuk meningkatkan kinerja di sejumlah aspek yang dinilai belum optimal terutama terkait suap dan jual beli kasus.

JAKARTA, KOMPAS — Kendati tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali meningkat, ada tujuh tantangan di aspek penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang perlu diatasi melalui terobosan kebijakan. Di sekitar 20 bulan sisa masa jabatan Presiden Jokowi dan Wapres Amin, terobosan itu perlu menjadi prioritas agar dapat memberikan warisan yang baik kepada pemerintahan selanjutnya.

Naiknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan secara umum bisa menjadi modal melanjutkan perbaikan di berbagai lini. Hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2023, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen atau meningkat 7,2 persen dari survei Oktober 2022. Tingkat kepuasan survei kali ini menjadi yang kedua tertinggi selama periode kedua Jokowi setelah pada survei Januari 2022 yang tercatat sebesar 73,9 persen.

Dari 20 indikator dalam empat aspek yang disurvei, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, semua mengalami kenaikan tingkat kepuasan secara bervariasi. Namun, ada tujuh indikator yang masih di bawah 50 persen.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tersangka Muhajir Habibie bersiap memasuki mobil tahanan seusai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, terkait kasus suap di Mahkamah Agung, Januari 2023. Muhajir Habibie, staf di kepaniteraan MA, tertangkap dalam OTT kasus suap bersamaan dengan penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimyati.

Di bidang penegakan hukum, indikator itu ialah memberantas suap dan jual beli kasus, memberantas KKN, dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum kepada semua warga. Sementara itu, di bidang ekonomi serta kesejahteraan sosial indikator itu ialah memberdayakan petani dan nelayan, menyediakan lapangan pekerjaan, mengendalikan harga barang dan jasa, serta mengatasi kemiskinan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ditemui di Jakarta, Kamis (16/2/2023), menuturkan, peningkatan kepuasan di hampir semua sektor menjadi cerminan atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang telah dibuat agar capaian ini bisa terus ditingkatkan.

Justru karena sedang baik, wariskan kebaikan ini kepada yang meneruskan sehingga pemilu tahun 2024 kita jalankan dan siapkan dengan sebaik-baiknya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menko Polhukam Mahfud MD saat mendampingi Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keterangan tekait korupsi, khususnya anjloknya indeks persepsi korupsi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Meski secara umum kepuasan publik meningkat, Mahfud MD mengingatkan, hal itu jangan ditafsirkan sebagai alasan memperpanjang masa jabatan Presiden dan menunda pemilu. Capaian ini justru bisa menjadi warisan kepada pemerintahan selanjutnya agar bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebaik-baiknya. ”Justru karena sedang baik, wariskan kebaikan ini kepada yang meneruskan sehingga pemilu tahun 2024 kita jalankan dan siapkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Di sisa waktu 20 bulan, pemerintah ingin memberikan warisan signifikan di bidang pemberantasan korupsi kepada pemerintahan selanjutnya. Karena itu, kata Mahfud, pihaknya terus mengupayakan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Jika dua RUU itu disahkan, ia yakin bisa menekan potensi korupsi sekaligus mengembalikan kerugian negara yang diambil koruptor. ”Ini sebagai modal bagi pemerintah yang baru agar lebih mudah mencegah dan menindak korupsi melalui penyediaan instrumen hukum,” katanya.

Mahfud menilai, pada aspek politik dan keamanan serta penegakan hukum, kerja pemerintah membuat masyarakat merasa puas. Penegakan hukum dan penuntasan kasus-kasus hukum yang digantungkan oleh aparat penegak hukum terus berkurang setelah pemerintah membuat sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. Masyarakat bisa memantau penanganan perkara sehingga potensi kasus yang hilang di tengah jalan bisa berkurang. Penangkapan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe juga dilakukan pemerintah di tengah isu kekhawatiran gejolak keamanan. ”Maka, di situ masyarakat merasa ada kepuasan sehingga mengatakan bagus, pemerintah bisa mengendalikan itu,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Mahfud MD: Saatnya Peta Jalan Baru

Dia tetap optimistis beberapa indikator yang tingkat kepuasannya masih di bawah 50 persen akan terus naik. Pemerintah melakukan berbagai perbaikan, di antaranya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mempersempit potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Vonis pengadilan terhadap bekas kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, juga banyak dipuji publik sehingga bisa meningkatkan kepuasan masyarakat.

Aspek lain relatif mudah diperbaiki melalui komunikasi publik dan program populis, tetapi untuk sektor hukum harus memperbaiki akar persoalan.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai, kepuasan publik di aspek penegakan sering kali menempati urutan terendah. Sebab, kepuasan di aspek penegakan hukum relatif sulit diperbaiki tanpa ada perubahan mendasar dalam bentuk reformasi hukum, yakni reformasi pada institusi penegak hukum dan reformasi hukum melalui perundang-undangan.

”Aspek lain relatif mudah diperbaiki melalui komunikasi publik dan program populis, tetapi untuk sektor hukum harus memperbaiki akar persoalan,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah bersama DPR harus segera membahas RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Selain itu, perlu ada reformasi institusi penegak hukum yang dimulai dari kepolisian dan kejaksaan.

Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam

Sektor ekonomi

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menuturkan, ada keterkaitan erat antara pengendalian harga barang, jasa, atau inflasi; penyediaan lapangan kerja, serta upaya mengatasi kemiskinan. ”Arahan Presiden Jokowi, (seperti) terakhir di pertemuan forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) dan rapat-rapat di kabinet menunjukkan concern (kepedulian) sangat tinggi untuk pengendalian harga, terutama harga pangan,” kata Arif Budimanta.

Proses pengawasan pengendalian harga atau inflasi di daerah dilanjutkan dan menjadi salah satu dari tiga fokus Kementerian Dalam Negeri. Dua fokus lainnya adalah penanganan tengkes dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. Secara teknis, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan setiap bulan mendukung Kemendagri dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja itu. Dukungan diwujudkan dengan memberikan data Indeks Perkembangan Harga yang mencakup 20 komoditas, termasuk beras.

”Memang PR besar bagi pemerintah saat ini adalah job creation karena memang ada tantangan otomasi, tekanan efisiensi, dan belum pulihnya perekonomian global secara keseluruhan,” kata Arif.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Deretan hunian semipermanen berdiri tepian Kali Ciliwung di kawasan Kebun Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Senin (16/1/2023). Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan September 2022 sebesar 9,57 persen atau lebih tinggi dari Maret 2022 yang 9,54 persen.

Namun, di sisi lain, kata dia, ada arahan jelas dari Presiden Jokowi untuk menjaga aspek ketenagakerjaan atau penciptaan lapangan kerja. Maka, kemudian ada dorongan agar proyek-proyek pemerintah atau badan usaha milik negara, terutama terkait belanja modal ataupun pemeliharaan, sedapat mungkin dikerjakan dengan mekanisme padat karya.

”Selain juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mem-booster kecepatan realisasi investasi. Perppu (Cipta Kerja) itu, kan, salah satu tujuannya bagi dunia usaha agar kemudian dengan cepat dapat membuka lapangan kerja yang baru,” katanya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, peningkatan kepuasan berdasar survei Kompas pada Januari 2023 karena guncangan ekonomi yang dirasakan masyarakat di Oktober 2022 lebih besar. Guncangan ini terutama dari sisi inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa, seperti harga BBM yang dinaikkan pada September 2022. Selain itu, juga ada gelombang PHK yang dirasakan sebagian masyarakat, terutama yang bekerja di sektor industri tekstil dan alas kaki.

Menurut Faisal, peningkatan tingkat kepuasan pada Januari 2023 tidak terlepas dari makin jauhnya ingatan masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa pada September 2022 dan Oktober 2022. ”Artinya mereka sudah agak lupa. Namun, dalam keseharian yang mereka rasakan tetap sama tekanannya,” ujarnya.