Warga Apresiasi Kinerja Pemprov DKI di Pengujung Periode

Publik mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan A Riza Patria. Masyarakat berharap Jakarta makin lebih baik lagi ke depannya.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Patung Dirgantara di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2015). Patung dari bahan perunggu dengan bobot 11 ton tersebut dirancang Edhei Soenarso pada 1964.

Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria secara resmi akan meletakkan tampuk kepemimpinan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada pertengahan Oktober 2022.

Di pengujung periode jabatan itu, dengan segala capaian keberhasilan dan catatan pembenahan, warga Ibu Kota mengapresiasi kinerja yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola megapolitan Jakarta.

Kurang dari 3 bulan mendatang, kepemimpinan kepala daerah di DKI Jakarta akan berakhir. DKI Jakarta menjadi salah satu dari 24 provinsi yang akan diisi oleh penjabat kepala daerah hingga masa pemilihan serentak pada 2024 mendatang.

Warga Ibu Kota mengapresiasi kinerja yang ditunjukan oleh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola megapolitan Jakarta.

Di satu periode kepemimpinannya, Gubernur Anies Baswedan mengupayakan banyak hal untuk mewujudkan Jakarta menjadi lebih baik. Terlepas dari dinamika yang banyak bermunculan, berbagai realisasi dari program strategis oleh Pemprov DKI Jakarta telah menorehkan banyak perubahan, baik bagi ruang fisik maupun tata pengelolaan pemerintahan daerah.

Penilaian positif terhadap kinerja yang ditunjukkan Pemprov DKI Jakarta pun terekam dari hasil Jajak Pendapat Litbang Kompas pertengahan Juni 2022.

Dalam sejumlah aspek utama yang diukur, mayoritas responden secara merata mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta, mulai dari bidang politik keamanan, perekonomian, hingga kesejahteraan sosial.

Bidang politik keamanan, yang menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas roda pemerintahan, keamanan warga, hingga hubungan dengan legislatif, pun mendapat apresiasi paling tinggi. Tak kurang dari tiga perempat bagian responden menyatakan kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini tergolong baik.

Meskipun demikian, sederetan polemik yang kerap terjadi antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta dapat dievaluasi dan dapat menemukan input untuk keselarasan gerak membangun daerah.

Pembenahan tentunya juga diharapkan tak hanya berada pada harmonisasi pengelolaan di elite pemerintahan dan para wakil rakyat, tetapi pengoptimalan komunikasi semestinya juga menyentuh kepada seluruh akar rumput.

Tak jauh berbeda, apresiasi juga mengalir untuk kinerja Pemprov DKI Jakarta di bidang kesejahteraan sosial yang juga dinilai baik oleh tak kurang dari 75 persen responden. Berbagai program batuan sosial yang secara konsisten terus direaliasasikan pemerintah Ibu Kota telah memberikan dampak positif yang secara langsung dirasakan warga.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga antre mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng saat banjir rob di halaman Markas Koramil 0830/01 Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, kamis (19/5/2022). Di Kota Surabaya jumlah total keseluruhan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebanyak 85.328 keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka mendapat uang tunai Rp 300.000.

Kucuran bantuan langsung bagi warga kurang mampu, bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan layanan kesehatan merupakan sebagian dari banyak program Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu.

Tak hanya itu, kebijakan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 juga menjadi deretan kebijakan populis yang ditorehkan pemerintahan Anies.

Termasuk di antaranya juga di pengujung periodenya, Gubernur Anies Baswedan juga telah meresmikan selesainya pembangunan 33 menara dan 7.421 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di sejumlah wilayah di Jakarta.

Sementara itu, dalam bidang perekonomian, sekalipun tak setinggi dua bidang lainnya, penilaian positif juga disematkan oleh separuh bagian responden. Berkaitan dengan ini, ada sekitar 44 persen bagian responden lainnya yang masih menilai pemprov belum menunjukkan kinerja terbaiknya.

DKI Jakarta yang terus bertumbuh dalam gemerlap megapolitannya tentu menjadikan perekonomian ini menjadi salah satu persoalan kompleks untuk diurai. Masalah pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan, yang juga bermuara pada kemiskinan menjadi masalah klasik kota-kota besar untuk dapat teratasi secara tuntas.

Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta per tahun 2021 mencatatkan tingkat kemiskinan Ibu Kota mencapai 4,72 persen. Kondisi menempatkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada angka tertingginya sejak 15 tahun terakhir.

Sekalipun demikian, kemiskinan di DKI Jakarta masih jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak daerah lain dan secara nasional sekalipun dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,71 persen (September 2021).

Persoalan tersebut tentu banyak dipengaruhi situasi krisis multidimensi sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sejak lebih dua tahun terakhir.

Tak jauh berbeda dengan itu, potret ketimpangan sosial di kota Jakarta juga terbaca mengalami peningkatan dan perlu mendapatkan penanganan optimal. Selama dua tahun ke belakang, rasio gini DKI Jakarta memburuk, dari 0,399 pada tahun 2020 menjadi 0,409 untuk tahun 2021.

Baca Juga: Kemiskinan di Jakarta Kembali ke 15 Tahun Lalu

Pergeseran persoalan

Gejolak kesejahteraan dan persoalan sosial tersebut tampaknya memang menjadi perhatian publik di tengah situasi krisis dalam pusaran ketidakpastian pandemi saat ini.

Terkait hal ini, hasil jajak pendapat Litbang Kompas periode Juni 2022 menangkap persoalan sosial melingkupi kemiskinan, pengangguran, hingga akses pendidikan dan kesehatan sebagai aspek yang paling mendesak untuk diselesaikan Pemprov DKI Jakarta. Pandangan yang mengarah pada masalah sosial ini diungkap oleh 23,6 persen responden.

Persoalan lain yang mendesak untuk diselesaikan secara merata diungkap oleh kurang dari seperlima bagian responden, di antaranya banjir, kriminalitas, serta infrastruktur kota yang terkait jembatan penyeberangan, trotoar, dan air bersih.

Dalam proporsi yang lebih kecil, terdapat sejumlah hal lainnya yang tertangkap sebagai persoalan mendesak untuk diselesaikan jajaran pemerintahan DKI Jakarta mulai dari permukiman, persampahan, reformasi birokrasi, lingkungan, hingga parkir liar.

Menariknya, dalam hal pengungkapan persoalan terdapat pergeseran jika dibandingkan dengan hasil survei jajak pendapat yang pernah dilakukan pada awal masa jabatan Gubernur Anies Baswedan tahun 2017 silam.

Saat itu, sebanyak 43,9 persen responden mengungkapkan, transportasi (kemacetan, transportasi massal, dan lain sebagainya) menjadi persoalan dianggap paling mendesak untuk diselesaikan. Urgensi untuk penyelesaian masalah sosial justru hanya diungkap oleh tak lebih dari 15 persen bagian responden.

Bergeraknya pandangan publik terhadap persoalan yang perlu diselesaikan di Jakarta tersebut tentulah menjadi refleksi atas kinerja pemerintah daerah lewat realisasi berbagai program strategis di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

ELSA EMIRIA LEBA

Salah satu sudut permukiman kumuh di RW 005, Kelurahan Duri Selatan, Jakarta Barat,

Dalam hal transportasi, misalnya, yang tak lagi dinilai mayoritas responden sebagai persoalan paling mendesak, menjadi gambaran nyata atas program Pemprov DKI Jakarta yang berpihak pada pengoptimalan layanan transportasi publik.

Lewat JakLingko, yang menjadi merek konsep sistem integrasi antarmoda transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen mewujudkan layanan optimal untuk dapat digunakan warganya.

Penambahan armada dan ekspansi koridor layanan Transjakarta yang tak henti dilakukan menjadi bukti nyata adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mengurusi transportasi publik ini.

Kini, tercatat Transjakarta telah memiliki setidaknya 2.092 unit armada Mikrotrans untuk 72 rute. Sementara armada Bus Rapid Transit (BRT) maupun non-BRT mencapai 3.620 unit yang melayani 173 rute perjalanan.

Pembenahan tentunya juga terus dilakukan dengan peningkatan kualitas kenyamanan armada serta halte pemberhentian. Sebagai bentuk upaya berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengoperasikan 30 unit dari target 100 unit armada bus listrik hingga akhir tahun 2022 nanti.

Baca Juga: Atasi Kemacetan, Optimalkan Integrasi Transportasi Publik

Keyakinan

Segenap penilaian positif yang mencakup di berbagai lini pengelolaan kota megapolitan Jakarta tentulah di satu sisi juga menyisakan catatan untuk perbaikan di waktu mendatang. Kecenderungan penilaian publik yang terbilang tak mendominasi pada satu persoalan aspek tertentu untuk diselesaikan justru dapat diartikan bahwa pekerjaan rumah untuk terus membenahi Jakarta masih menjadi jalan panjang.

Dalam hal ini, sejalan dengan penilaian positif atas kinerja yang ditunjukan, publik pun terbilang optimis dalam melihat komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk dapat bekerja secara tuntas.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menangkap tiga perlima bagian responden mengungkapkan keyakinannya bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat terus bekerja optimal menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Ibu Kota sampai periode jabatan kepemimpinan gubernur berakhir.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Rangkaian kereta MRT Jakarta di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2022).

Bertolak dengan itu, sekitar sepertiga bagian responden yang menyatakan tak yakin bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat menyelesaikan persoalan di masa jabatan yang tersisa. Pada konteks ini, tingkat keyakinan responden tentu lebih didasarkan pada rasionalitas atas kompleksitas persoalan kota dan tata kelola lainnya tentu memerlukan upaya panjang untuk dapat dituntaskan.

Sepatutnya kelanjutan atas keberhasilan kinerja Pemprov DKI Jakarta secara konsisten dapat dirawat dan ditingkatkan untuk kemaslahatan ruang kota dan warganya. Dengan begitu, langkah mewujudkan Jakarta menjadi lebih baik dapat terus berkesinambungan. (LITBANG KOMPAS)

Baca Juga: Warga Tagih Janji Anies Cabut Pergub ”Penggusuran”