Pertahankan Sumber Daya di Natuna
Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Pemerintah jangan gentar mempertahankan wilayah ini meskipun ada negara besar yang tidak menghormati legitimasi internasional itu.
Petugas Bakamla RI berpatroli dekat pengeboran lepas pantai Noble Clyde Boudreaux di Blok Tuna, Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, pada awal Juli 2021.
Laut Natuna Utara atau LNU yang berada di kawasan Laut China Selatan adalah milik Indonesia dan dunia secara resmi telah mengakui kedaulatan wilayah tersebut.
Pengakuan batas wilayah yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 membuat Indonesia berhak untuk memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam di kawasan tersebut.
Oleh sebab itu, pemerintah jangan gentar untuk mempertahankan wilayah tersebut meskipun ada negara besar yang tidak menghormati legitimasi internasional itu.
Keberatan Pemerintah China atas kegiatan eksplorasi migas di wilayah kerja (WK) Blok Tuna yang berada di lepas Pantai Natuna Timur, tepat di perbatasan Indonesia-Vietnam, tidak perlu disikapi secara reaktif.
Dengan tetap mengedepankan diplomasi internasional yang baik dan berpijak pada hasil konvensi United Nations Convention for the Law of the Sea, UNCLOS tahun 1982, posisi Indonesia semakin kuat berada pada pihak yang benar.
Klaim China bahwa sebagian wilayah LNU merupakan bagian dari nine dash line yang menjadi kawasan teritori negaranya sangat mudah untuk dipatahkan. Pasalnya, nine dash line itu merupakan klaim sepihak dari Pemerintah China sejak 1947 yang meliputi sejumlah wilayah perairan di Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
Sejumlah negara tersebut juga menyatakan keberatannya karena sembilan garis putus-putus berbentuk huruf ”U” itu tidak memiliki pijakan legitimasi internasional.
Selain itu, China merupakan salah satu negara anggota UNCLOS sehingga sepatutnya juga menghormati keputusan yang menjadi ketetapan organisasi yang diikutinya.
Tangkapan layar dari video nelayan menunjukkan kapal destroyer China, Kunming-172, berlayar di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (13/9/2021). Kehadiran kapal-kapal China di Laut Natuna Utara meningkat sejak akhir Agustus 2021.
Oleh sebab itu, nota diplomatik China yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menghentikan sementara pengeboran dari anjungan lepas pantai di WK Blok Tuna tersebut tidak perlu menyulut ketegangan yang berpotensi mengarah pada konflik.
Cukup dengan mengedepankan upaya diplomasi tanpa harus mengerahkan gelar kekuatan alutsista militer di LNU. Terlepas dari pro dan kontra terkait sejumlah isu, China hingga saat ini merupakan salah satu mitra strategis dalam upaya pembangunan Indonesia sehingga penyelesaian baik-baik secara diplomasi lebih diutamakan.
Baca Juga: China Kirim Surat Protes pada Indonesia, Desak Pengeboran di Laut Natuna Utara Dihentikan
Natuna lumbung energi
LNU merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam (SDA). Selain berlimpah sumber daya perikanan, juga menjadi salah satu lumbung energi penting bagi Indonesia. Kawasan ini menyimpan potensi minyak bumi dan gas alam, meski tak sebanyak yang dikandung sejumlah daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan data Statistik Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Tahun 2020, menunjukkan cadangan migas di Natuna menguasai sekitar 3 persen dari seluruh cadangan migas nasional.
Cadangan minyak bumi secara akumulasi, baik itu yang terbukti, mungkin, dan harapan mencapai kisaran 135 million stock tank barrels (MMSTB). Angka ini terpaut sangat jauh dengan cadangan minyak bumi terbanyak di Indonesia yang berada di Jawa Barat yang berkisar 1.029 MMSTB atau menyumbang sekitar 25 persen cadangan nasional.
Meskipun tidak terlalu besar, cadangan minyak di Natuna itu mengalahkan jumlah cadangan minyak yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi, dan Papua.
Untuk cadangan gas bumi juga demikian. Natuna tidak menjadi yang terbesar di Indonesia. Kontribusi cadangan di wilayah Natuna, baik itu yang sudah terbukti, mungkin, dan harapan hanya berkisar 1.260 billions of standard cubic feet (BSCF) atau sebesar 2,3 persen dari cadangan nasional.
Besaran ini terpaut sangat jauh dengan cadangan gas bumi di wilayah Maluku yang mencapai 19.600 BSCF atau menyumbang sekitar 31 persen cadangan nasional.
Untuk cadangan gas alam ini, wilayah Natuna hanya mampu mengalahkan cadangan sejumlah kawasan, seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera bagian tengah.
Sebuah kapal perang asing dengan nomor lambung 171 tengah mengawal kapal-kapal ikan berbendera Vietnam yang menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/3/2021).
Satu hal yang menjadi keunikan wilayah Natuna dibandingkan wilayah lain adalah sebaran potensi SDA migasnya hampir 100 persen berada di perairan.
Dari luas wilayah Kabupaten Natuna sebesar 164.198 kilometer persegi, luas daratannya hanya 2.001 kilometer persegi. Artinya, luas daratan hanya sebesar 1,2 persen dan sisanya lebih dari 98 persen adalah perairan laut. Wajar, jika hampir sebagian besar sumber perekonomiannya bersumber di wilayah perairan laut.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna tahun 2010-2020 menunjukkan hanya dua sektor lapangan usaha saja yang menjadi tulang punggung perekonomian setempat. Sektor itu adalah pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian.
Sektor pertanian dalam skala luas ini bila dikerucutkan bersumber dari subsektor perikanan. Untuk sektor pertambangan mengerucut pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi SDA migas yang tersebar di sejumlah WK di kawasan perairan laut.
Dari kedua sektor unggulan ini, sektor pertambangan merupakan penyumbang perekonomian terbesar bagi Natuna. Sekitar 70 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Natuna berasal dari sektor pertambangan migas.
Untuk sektor agraris (perikanan) menyumbang sekitar 10-an persen bagi PDRB Natuna setiap tahunnya. Jadi, dari kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa laut memiliki arti yang sangat vital bagi Natuna karena sebagian besar kemajuan perekonomian berasal dari kawasan air ini.
Khusus untuk pertambangan migas, saat ini ada sejumlah WK yang sudah berproduksi. Terdiri dari South Natuna Sea ”B” dan Natuna Sea Block ”A” yang mampu menghasilnya minyak bumi dan kondensat sekitar 17.600 MMSTB.
Kedua WK itu dikerjakan masing-masing oleh kontraktor Petrochina International Jabung LTD dan Pertamina Hulu Energi Siak. Untuk WK North West Natuna yang dikerjakan oleh kontraktor dari ENI East Sepinggan LTD saat ini masih dalam tahap eksplorasi sehingga belum menghasilkan minyak.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fddd1f5eb-77c5-4e01-af73-fd34eb956d94_jpeg.jpg){kind=logo}
Personel Badan Keamanan Laut atau Bakamla berbaris di atas KN (Kapal Negara) Pulau Marore-322 yang bersandar di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (7/3/2020), untuk mengamankan nelayan Indonesia yang mencari ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara.
Untuk gas bumi yang saat ini sudah berproduksi juga berada di WK Natuna Sea Block ”A” dan South Natuna Sea ”B”. Hanya, kontraktor pelaksananya berbeda.
Natuna Sea Block ”A” dikerjakan oleh Kontraktor Premier Oil Indonesia dan South Natuna Sea ”B” dikerjakan oleh Medco E&P Natuna. Blok gas bumi yang masih dalam tahap eksplorasi berada di WK North West Natuna yang dikerjakan oleh kontraktor AWE (Northwest Natuna) PTE. LTD.
Setiap hari produksi gas yang mampu dihasilkan dari WK gas bumi di Natuna mencapai kisaran 385 million standard cubic feet per day (MMSCFD).
Wilayah yang saat ini menjadi nota keberatan China atas kegiatan eksplorasi migas di LNU adalah WK Blok Tuna yang berada di Natuna Timur yang berbatasan dengan Vietnam.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FUntitled_1616569624.jpg){kind=logo}
Titik berwarna merah di peta menunjukkan koordinat lokasi nelayan lokal bertemu dengan sejumlah kapal ikan berbendera Vietnam yang dikawal kapal aparat asing di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/3/2021). Sementara titik berwarna kuning menunjukkan koordinat lokasi Kapal Polisi Bisma-8001 saat menangkap dua kapal ikan berbendera Vietnam pada 18 Maret 2021.
WK ini dikerjakan olek kontraktor Premier Oil Tuna B.V. yang belum lama ini menemukan cadangan migas di area tersebut. Keberhasilan ini dapat membuka peluang penemuan hidrokarbon lainnya di area tersebut sehingga dapat membantu target pemerintah dalam mencapai produksi 1 juta BOPD (barel minyak per hari) dan 12 BSCFD (miliar standar kaki kubik per hari) gas di tahun 2030.
Baca Juga: Drama yang Berulang di Laut Sengketa
Pertahanan negara
Lokasi SDA yang berada di wilayah perbatasan dan berpotensi memicu konflik perlu untuk mendapat dukungan yang optimal dari segi pertahanan negara. Lokasi LNU yang berada pada jalur strategis pelayaran dunia sekaligus kaya SDA migas dan perikanan perlu untuk mendapatkan perhatian serius guna menjaga kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional.
Upaya China yang terus mereklamasi beberapa hamparan terumbu karang di sebelah utara Spartly Island untuk menjadi sejumlah pangkalan militer harus disikapi secara serius dari sisi pertahanan.
Selain memicu ketegangan dengan sejumlah negara di sekitar kawasan, upaya ini juga kian menyakinkan bahwa China memiliki agenda tertentu di masa depan terkait jalur startegis perdagangan ini.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fc3616c77-1725-45a5-b84b-031f3afad370_jpg.jpg){kind=logo}
Dua nakhoda dan 28 anak buah kapal berbendera Vietnam ditahan di atas Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 yang sandar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (23/3/2021). Sebelumnya, KP Bisma-8001 milik Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri menangkap dua kapal berbendera Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepri, Kamis (18/3/2021).
Nilai ekonomi yang diperkirakan melintasi jalur ini diperkirakan mencapai kisaran 5 triliun dollar AS per tahun. Dapat dibayangkan apabila terjadi konflik di jalur tersebut, akan terjadi gejolak ekonomi di sejumlah negara yang dapat memperkeruh suasana.
Oleh sebab itu, dengan terbentuknya komando gabungan wilayah pertahanan (Kogabwilhan) sejak tahun 2019 merupakan langka mitigasi ancaman yang patut diapresiasi.
Komando lintas matra TNI ini bertugas sebagai penangkal apabila terjadi ancaman dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Selain itu, juga bertugas untuk memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayah yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
Kogabwilhan merupakan komando utama operasi (Kotamaops) TNI yang dipimpin oleh perwira tinggi dan berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.
Overlay Lintasan Kapal Patroli Indonesia dan Deteksi Sebaran Kapal Ikan Vietnam Di Laut Natuna Utara pada Maret-April 2021. Dari gambar itu terlihat patroli aparat Indonesia tidak menjangkau wilayah rawan penangkapan ilegal di Laut Natuna Utara.
Satuan baru tersebut bertugas sebagai penindak awal dan pemulih bila terjadi konflik di wilayahnya, termasuk operasi militer perang (OMP) ataupun operasi militer selain perang (OMSP).
Terkait dengan potensi ancaman yang terjadi di Nantuna, Kogabwilhan I akan bertanggung jawab secara penuh untuk mengamankan pertahanan di wilayah tersebut.
Kogabwilhan I meliputi wilayah darat, laut, dan udara yang berada di Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) 1 beserta perairan sekitarnya. Markas komandonya berkedudukan di Tanjung Pinang.
Patroli kapal TNI di perairan Natuna, 23 Juni 2016. Indonesia harus menegaskan kedaulatannya atas kawasan Laut Natuna Utara sehingga kapal asing tak bisa sembarangan masuk kawasan itu tanpa izin.
Dengan terbentuknya Kogabwilhan I tersebut, potensi ancaman yang mengganggu pertahanan dan kedaulatan bangsa dapat dimitigasi secepat mungkin.
Beroperasinya sejumlah alutsista canggih dan mutakhir, seperti kapal perang dan pesawat tempur merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadirkan di Natuna.
Deterence effect perlu dihadirkan untuk menjaga kewibawaan bangsa sekaligus tetap mengutamakan diplomasi untuk menjaga perdamaian antarnegara. (LITBANG KOMPAS)
Baca juga: DPR Minta Jenderal Andika Siapkan Langkah Taktis Amankan Laut Natuna Utara
