Kasus BLBI Menjadi Perhatian Media

Hari Rabu, 26 April 2017, sejumlah media massa menempatkan penetapan tersangka Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 Syarifuddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers menyebutkan, ”Syarifudin diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas Bank Dagang Nasional Indonesia milik Syamsul Nursalim. Diduga ada kerugian negara Rp 3,7 triliun.”

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basariah Panjaitan (kanan) didampingi juru bicara KPK Febri Disnyah menggelar jumpa pers soal penetapan tersangka kasusn BLBI.Kompas/Alif Ichwan

Harian The Jakarta Post menulis di berita utama, KPK goes all in on BLBI Case. The Jakarta Post juga menulis bahwa Syarifuddin Tumenggung adalah Kepala BPPN pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Koran Sindo mengangkat tema serupa dengan judul, Mantan Kepala BPPN Tersangka SKL BLBI. Koran Tempo menyoroti kasus ini dengan judul, Babak Baru Korupsi BLBI. Sementara Rakyat Merdeka dengan gaya pemberitaannya menulis, Teri Duluan Kakapnya Belakangan.

Sedang Harian Kompas menulis soal pemerintahan Jakarta setelah Basuki Tjahaja Purnama kalah dalam pilkada putaran kedua. Kompas menulis, Program E Budgeting Mesti Berlanjut. Kasus BLBI ditempatkan Kompas di halaman politik dan hukum. Adapun Republika menulis soal penganugerahan tokoh perubahan yang diadakan koran itu. Republika menulis, Bersama Atasi Kesenjangan.

Isu politik identitas diangkat Media Indonesia. Media Indonesia menulis, Elite Mainkan Politik Identitas. Harian Indopos mengangkat dinamika politik di Partai Golkar. Harian ini menulis, Golkar belum copot Setnov.

Tiga harian ekonomi: Bisnis Indonesia dan Kontan mengangkat tema berbeda. Kontan menulis, Pajak Penghasilan Akan Dipangkas. Sementara Bisnis Indonesia mengangkat isu sikap banker yang membuka pintu soal akses data pajak, Investor Daily menulis berita dengan judul, Pemerintah Jaga Inflasi di Level 4 Persen.

Warta Kota menulis soal perombakan kabinet. Mengutip Presiden Joko Widodo, Warta Kota menulis, Hari Ini Tidak Reshuffle. Kinerja Menteri Terus Dievaluasi.

Dalam pekan ke depan, isu korupsi dan KPK tampaknya akan menjadi perhatian media massa. Ketegangan KPK dan DPR berkaitan dengan pengungkapan korupsi KTP elektronik tampaknya akan terus berlanjut. DPR menggalang hak angket untuk KPK karena KPK tidak mau menyerahkan rekaman pemeriksaan anggota DPR Miriam S Haryani dengan penyidik KPK. Penetapan tersangka kasus BLBI akan menambah riuh pengungkapan kasus korupsi dan perlawanan DPR secara politik.

(*/BDM)