Rivalitas Pilpres Tak Pengaruhi Kerja Sama Parpol di Pilkada
Pilkada menunjukkan gambaran kerja sama parpol yang lebih kedepankan dinamika politik daerah. Ini beda dengan pilpres.
JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama partai politik di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dinilai akan lebih cair. Rivalitas yang sempat muncul pada Pemilihan Presiden 2024 disebut tidak akan memengaruhi kerja sama antarpartai di Pilkada 2024 yang akan digelar pada November 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/5/2024), mengatakan, secara empiris, pilkada serentak menunjukkan gambaran kerja sama parpol yang lebih mengedepankan dinamika politik daerah sesuai kultur dan peta politik di daerah yang begitu beragam. Karena itu, pola kerja sama antarpartai pada pilkada nanti menunjukkan perpaduan kompleks yang membedakan dengan kerja sama pilpres.
”Bagi PDI Perjuangan, kerja sama dalam pilkada dilakukan dengan melihat kultur, karakteristik daerah, peta politik, dan gerak para calon yang ikut mewarnai kerja sama politik,” ujar Hasto.
Baca juga: Pilkada DKI Jakarta, PDI-P Pertimbangkan Risma, Azwar Anas, dan Hendrar Prihadi
Hasto mengungkapkan, selain menjalin kerja sama dengan partai koalisi di Pilpres 2024, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura, partainya juga membuka ruang kerja sama dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Meski demikian, pendekatan kesesuaian ideologi tetap dikedepankan oleh PDI-P.
Bagi PDI Perjuangan, kerja sama dalam pilkada dilakukan dengan melihat kultur, karakteristik daerah, peta politik, dan gerak para calon yang ikut mewarnai kerja sama politik.
Pada Pilpres 2024, Gerindra, Golkar, dan PAN mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun PKB merupakan salah satu partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Terlepas dari itu, Hasto menyatakan, secara khusus, PDI-P juga telah mempersiapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru menjabat satu periode dan berprestasi, baik bagi rakyat maupun partai, untuk mendapatkan kesempatan dicalonkan lagi. Namun, semuanya tetap harus melalui tahap evaluasi terhadap kinerjanya, khususnya di dalam mengangkat harkat dan martabat wong cilik, komitmen terhadap lingkungan, serta prestasinya dalam membangun kemajuan berdasarkan platform partai.
Pekerjaan rumah terbesar sebelum pilkada adalah memastikan agar berbagai hal terkait dengan abuse of power tidak terjadi lagi di dalam pilkada, khususnya penggunaan sumber daya dan alat-alat negara. Di sini keterlibatan civil society dan pelembagaan lembaga-lembaga independen pemantau pilkada sangat penting.
”Pekerjaan rumah terbesar sebelum pilkada adalah memastikan agar berbagai hal terkait dengan abuse of power tidak terjadi lagi di dalam pilkada, khususnya penggunaan sumber daya dan alat-alat negara. Di sini keterlibatan civil society dan pelembagaan lembaga-lembaga independen pemantau pilkada sangat penting,” tutur Hasto.
Utamakan kader internal
Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Daerah Khusus Jakarta Pantas Nainggolan membenarkan, untuk pemilihan gubernur Jakarta, partainya akan mengutamakan kader internalnya terlebih dahulu. Sejumlah kader internal yang masuk bursa calon gubernur Jakarta di antaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Nama lain yang juga dipertimbangkan PDI-P untuk diajukan sebagai calon gubernur Jakarta ialah mantan Panglima TNI yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andika Perkasa, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono Basuki Hadimuljono.
”Jadi, semua nama itu masih akan dipertimbangkan. Sampai saat ini masih sangat cair karena masing-masing partai di Jakarta, kan, tidak ada yang mencapai (ambang batas pencalonan kepala daerah) 20 persen. Jadi, masih sangat terbuka. PDI-P harus kerja sama dengan partai lain,” ujar Pantas.
Jadi, semua nama itu masih akan dipertimbangkan. Sampai saat ini masih sangat cair karena masing-masing partai di Jakarta, kan, tidak ada yang mencapai (ambang batas pencalonan kepala daerah) 20 persen. Jadi, masih sangat terbuka. PDI-P harus kerja sama dengan partai lain.
Pantas mengatakan, setidaknya calon yang nantinya diusung oleh PDI-P harus memenuhi sejumlah hal. Pertama, komitmen terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945. Kedua, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, mengingat Jakarta akan menjadi kota global. Ketiga, calon tersebut harus siap mengatasi tantangan-tantangan di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan.
Terakhir, calon tersebut setidaknya sudah memiliki modal popularitas dan elektabilitas di Jakarta. Perlu diingat bahwa waktu pencoblosan hanya tinggal 6 bulan lagi.
”Nah, dalam waktu yang singkat ini, masih mungkin enggak elektabilitasnya dan popularitasnya ditingkatkan. Itu, kan, jadi pertimbangan juga,” ucap Pantas.
Untuk Pilgub Jawa Barat, Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono menambahkan, sejumlah kader internal sudah masuk radar cagub Jabar. Di antaranya, dirinya sendiri; politisi senior PDI-P, TB Hasanuddin; eks Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata; Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari; dan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka.
”Nama-nama ini terus dikonsultasikan ke DPP (PDI-P), yang nanti DPP akan lakukan pendalaman,” ujar Ono.
Selain itu, DPD Jabar juga terus menjajaki koalisi dengan parpol lain. Ono mengaku sudah bertemu dengan perwakilan dari Gerindra, Selasa (30/4/2024) malam. Kedua partai sepakat untuk menindaklanjuti komunikasi tersebut dengan memetakan kerja sama yang bisa dilakukan di pemilihan bupati dan wali kota di 27 kabupaten/kota serta di Pilgub Jawa Barat.
Intinya sampai saat ini komunikasi cair dengan seluruh partai. Kami harap, dengan kondisi di Jabar yang tidak ada satu pun partai yang bisa mengusung sendiri di Pilgub Jabar, maka ini akan membuka peluang komunikasi dengan partai lain.
”Kami juga akan terus berkomunikasi dengan parpol lain di minggu ini, 2-3 partai. Termasuk juga kami akan jajaki komunikasi dengan figur-figur yang saat ini masuk radar berdasarkan hasil survei atau pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Intinya sampai saat ini komunikasi cair dengan seluruh partai. Kami harap, dengan kondisi di Jabar yang tidak ada satu pun partai yang bisa mengusung sendiri di Pilgub Jabar, maka ini akan membuka peluang komunikasi dengan partai lain,” kata Ono.
Menurut Ono, PDI-P sangat fleksibel bekerja sama dengan partai mana pun di Pilgub Jabar nanti, baik dengan Golkar, Gerindra, PKB, PKS, maupun PPP. ”Makanya, dalam komunikasi itu, kami jajaki peluang koalisi, termasuk dipasangkannya figur-figur yang sudah diusung partai tersebut dengan figur PDI-P. Jadi, masih sangat mungkin cair, fleksibel,” tegasnya.
Lawan tandingan
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid sependapat dengan Hasto. Menurut dia, peta koalisi di pilkada akan lebih cair dan tidak terpaku hanya pada peta koalisi partai pada pilpres.
Peta koalisi di pilkada akan lebih cair dan tidak terpaku hanya pada peta koalisi partai pada pilpres.
Karena itu, pada Senin (29/4/2024) digelar pertemuan antara Ketua Umum PPP Mardiono dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Dalam pertemuan tertutup selama hampir satu jam itu, diakui salah satu yang dibahas ialah kerja sama politik dalam Pilkada 2024.
Baca juga: PDI-P Masih Butuh Konsolidasi untuk Pilkada Surabaya
Ada sejumlah daerah yang sudah terpetakan untuk mewujudkan kerja sama tersebut, salah satunya di Pilgub Jawa Timur. Namun, Jazilul enggan mengungkapkan siapa pasangan yang akan diusung di Pilgub Jatim nanti. Yang pasti, pasangan itu akan menjadi lawan tandingan Khofifah Indar Parawansa. ”Pada waktunya akan kami umumkan,” katanya.
Untuk diketahui, Khofifah menyatakan dirinya akan fokus maju menjadi calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024. Khofifah akan maju kembali bersama kader Partai Demokrat, Emil Elestianto Dardak. Hingga saat ini setidaknya empat partai sudah menugasinya untuk maju di Pilkada Jatim. Keempat partai itu ialah Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN.
Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menambahkan, PPP sudah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah sejak 22 April. Ratusan calon sudah mendaftar, dari internal PPP dan menjalin kerja sama dengan PKB di beberapa daerah.
”Dan, insya Allah di bulan Juni kami akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan pilkada, terutama sekali kami akan menyampaikan surat tugas ke beberapa calon kepala daerah, baik dari kader PPP maupun juga dari teman-teman partai lain atau peserta lain,” tutur Arwani.