Meski Apresiasi, ICW Pertanyakan Tersangka Baru Kasus Timah Cuma Operator

Operasi tata niaga timah ilegal yang masif dan lama dipastikan diketahui pemerintah dan aparat.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal di PT Timah Tbk, (26/4/2024) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Meski sesuai harapan, penetapan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk 2015-2022 dinilai baru sebatas operator. Penyidik diharapkan menelusurinya sampai penanggung jawab tertinggi dalam tata niaga timah.

Pada Jumat (26/4/2024), penyidik Kejaksaan Agung menetapkan bekas Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Bangka Belitung dan yang saat ini sedang menjabat sebagai tersangka. Mereka adalah Suranto Wibowo (SW) selaku Kadis ESDM tahun 2015-2019; Rusbani (BN) selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kadis ESDM 2019; serta Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kadis ESDM tahun 2020-2021 dan Kadis ESDM sekarang.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Yassar Aulia, berpandangan, penetapan ketiga orang itu sebagai tersangka menjadi jawaban setelah selama ini penyidik hanya menetapkan tersangka dari pihak swasta. Sebab, berkaca dari kasus yang terkait dengan sumber daya mineral, semuanya melibatkan unsur pemerintah dan aparat penegak hukum.

Baca juga: Lima Tersangka Baru Ditetapkan, Tiga di Antaranya Kepala Dinas ESDM Provinsi

”Kami apresiasi. Tapi, kalau dilihat dari tingkat atau latar belakang tersangka, rasanya mereka masih level operator dan belum menyasar ke pihak yang memiliki andil paling besar. Terlebih ini menyangkut dokumen, tentu persetujuannya tidak berada di level operator,” terang Yassar, Senin (29/4/2024).

Kami apresiasi. Tapi, kalau dilihat dari tingkat atau latar belakang tersangka, rasanya mereka masih level operator dan belum menyasar ke pihak yang memiliki andil paling besar. Terlebih, ini menyangkut dokumen, tentu persetujuannya tidak berada di level operator.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pesohor Sandra Dewi keluar setelah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/4/2024). Istri dari Harvey Moeis, salah satu tersangka korupsi penambangan ilegal timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 tersebut diperiksa sebagai saksi. Di dalam kasus tersebut, Harvey berperan mengakomodasi penambangan ilegal sebagai perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin.

Suranto Wibowo, Rusbani, dan Amir Syahbana diduga menerbitkan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) secara tidak sah kepada 5 perusahaan pemurnian dan pengolahan timah (smelter), yakni PT Tinindo Inter Nusa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Bina Sentosa. Padahal, RKAB tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Ketiga tersangka itu juga diduga mengetahui RKAB tersebut tidak digunakan untuk menambang di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) masing-masing perusahaan tersebut, melainkan hanya untuk melegalkan penjualan timah yang diperoleh secara ilegal dari IUP PT Timah Tbk.

Bukan tanpa alasan

Menurut Yassar, dugaan adanya pihak lain yang lebih tinggi untuk diminta pertanggungjawaban bukan tanpa alasan. Selain operasi pertambangan ilegal yang luas dan terjadi dalam kurun waktu yang lama, diduga terjadi pula manipulasi dokumen sebagaimana persetujuan RKAB yang tidak memenuhi persyaratan.

Dugaan adanya pihak lain yang lebih tinggi untuk diminta pertanggungjawaban bukan tanpa alasan. Selain operasi pertambangan ilegal yang luas dan terjadi dalam kurun waktu yang lama, diduga terjadi pula manipulasi dokumen sebagaimana persetujuan RKAB yang tidak memenuhi persyaratan.

Melihat proses hukum hingga saat ini, Yassar masih meyakini penyidik akan dapat mengungkap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Sebab, penyidik bisa menetapkan pemilik manfaat (beneficial owner) dalam kasus ini, seperti Hendry Lie selaku pemilik manfaat dari PT Tinindo Inter Nusa beserta adiknya, Fandy Lingga, selaku pemasaran dari PT Tinindo Inter Nusa. Hal itu dinilai positif karena biasanya pihak pemilik manfaat tidak tercantum dalam struktur organisasi perusahaan dan jarang tersentuh jika terjadi kejahatan finansial.

KOMPAS

Mengungkap “Sang Kepala” Kasus Tambang Timah Ilegal

Pasti tidak hanya sebatas orang (tersangka) ini yang kami lihat masih di level operator.

”Pasti tidak hanya sebatas orang (tersangka) ini yang kami lihat masih di level operator. Banyak faktor yang tidak mungkin tidak diketahui oleh negara, termasuk oleh mereka yang duduk di jabatan strategis,” ujarnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan pejabat yang lebih tinggi dari Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung, termasuk pejabat Kementerian ESDM, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan, pihaknya tidak menutup mata terhadap hal itu. ”Terkait Kementerian ESDM, tentunya sepanjang itu ada urgensinya, pasti akan kami lakukan pemeriksaan," kata Kuntadi.

Baca juga: Tambang Timah Ilegal Masih Beraktivitas karena ”Kolektor” Berkeliaran

Demikian pula tentang RKAB yang juga memerlukan persetujuan kepala daerah, yakni Gubernur Bangka Belitung, Kuntadi memastikan hal itu tetap terbuka sepanjang ada keterkaitan. ”Pasti akan kami minta keterangan karena kami ingin perkara ini bisa terungkap dengan terang dan sempurna,” kata Kuntadi.

Jika pada Jumat lalu penyidik memeriksa para pejabat di jajaran Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, pada Senin ini penyidik memeriksa lima orang saksi dari pihak swasta. Mereka adalah MRZ selaku Direktur CV Semar Jaya Perkasa; ARM selaku Kepala Teknik Tambang PT Menara Cipta Mulia; SYN selaku Kuasa Direktur CV Mega Belitung; YF selaku Karyawan CV Mutiara Alam Lestari; dan YS alias YGW selaku pihak swasta.