Dugaan permufakatan jahat yang dilakukan jaksa Pinangki Sirna Malasari, Anita Kolopaking, dan Joko Tjandra terkait pengurusan fatwa MA diharapkan dapat terungkap di persidangan yang akan mulai digelar Rabu (23/9/2020)

Kewenangan penyadapan kejaksaan hanya dalam koridor hukum pidana. Penyadapan dalam ranah ketertiban umum bukan tugas kejaksaan.

Kebakaran gedung Kejaksaan Agung menjadi bukti kelalaian pemerintah memenuhi standar keamanan dan keselamatan gedung. Pemerintah perlu mengevaluasi lagi kondisi seluruh gedung agar peristiwa yang sama tak terulang.

Pengadilan menjadwalkan sidang perdana kasus Pinangki pada 23 September 2020. ICW mengkritisi kecepatan penyidikan karena masih banyak yang belum diungkap oleh penyidik kejaksaan.

Kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang terjadi beberapa waktu lalu kini ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Polri.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman hari ini direncanakan kembali menyambangi KPK untuk menyerahkan bukti tambahan terkait rangkaian perkara terpidana ”cessie” Bank Bali, Joko Tjandra.

Polri menyimpulkan kebakaran Gedung Kejaksaan Agung sebagai peristiwa pidana. Kebakaran itu dipicu oleh api terbuka. Publik menanti pihak yang bertanggung jawab.

Polisi membuka segel garis polisi di Kejaksaan Agung.

Meski Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Kejaksaan untuk dilanjutkan pembahasannya di Komisi III DPR sebelum menjadi RUU inisiatif DPR, RUU tersebut sebaiknya dikaji lagi agar tak bermasalah beberapa pasalnya.

Polri dan Kejagung masih berupaya melengkapi berkas perkara terkait pelarian Joko Tjandra. Polri menargetkan dalam pekan ini mampu melimpahkan berkas perkara yang sudah dilengkapi ke jaksa penuntut umum.