Ucapan Hakim MK Arief Hidayat Bangun Persepsi Presiden Kebal Hukum

Ucapan Hakim MK Arief Hidayat perihal tak memanggil Kepala Negara dinilai dapat membangun persepsi Presiden kebal hukum.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) berdiskusi dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra saat sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan presiden dalam Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Ucapan hakim konstitusi soal alasan tidak memanggil Presiden ke sidang perselisihan hasil sengketa pemilu dinilai tidak perlu disampaikan. Pasalnya, ucapan tersebut bisa membangun persepsi bahwa Presiden kebal hukum. Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi dirinya sendiri.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyampaikan, Presiden dapat dipanggil ke sidang sesuai kebutuhan. Ungkapan hakim konstitusi seolah membenarkan mitos bahwa Presiden tidak bisa diadili.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Sikap hakim MK ini politis, kan, Presiden bisa dipanggil (sesuai kebutuhan). Lebih baik hal itu tidak diucapkan. Ketika terucap, MK justru membuat postulat seolah tak bisa mengadili presiden. Bagaimana tidak (seperti itu), dipanggil ke sidang pun tak bisa,” ujar Kaka saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

Baca juga: Hakim MK Tanyakan Penggunaan Bansos, Ingin Buka Cawe-cawe Presiden

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (kiri) berbincang dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat rapat pleno pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Alasan tidak memanggil Presiden tersebut diungkapkan hakim konstitusi Arief Hidayat saat sidang perselisihan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU), Jumat (5/4/2024). Arief menilai, Presiden tidak sekadar berstatus kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara.

”Apa iya kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia? Kelihatannya, kan, kurang elok karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekadar kepala pemerintahan, akan kita hadirkan di persidangan ini,” kata Arief.

Baca juga: Hakim MK: Kurang Elok Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang PHPU

Menurut Kaka, hakim konstitusi tidak seharusnya mengungkapkan hal tersebut. Sebab, ungkapan itu membangun kesepahaman tidak tertulis dalam peradilan. MK sebagai pengadil juga telah membatasi kewenangannya sendiri.

Apa iya kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia? Kelihatannya, kan, kurang elok karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan.

KOMPAS

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan, kurang elok jika presiden sebagai kepala negara yang juga simbol negara dihadirkan dalam persidangan.

Perkara PHPU yang tengah berjalan tidak sekadar mengadili Presiden semata, tetapi juga masalah elektoral. ”Kalau memang Presiden perlu hadir, ya, dihadirkan saja. Apalagi, jawaban keempat menteri yang dipanggil juga normatif,” ujar Kaka.

Baca juga: Politik Anggaran Pemerintahan Jokowi di Antara Proses MK dan RAPBN 2025

Empat menteri Presiden Joko Widodo tidak secara mendalam digali keterangannya oleh MK. Keempatnya sekadar menjelaskan program kerja belaka. Menurut Kaka, masih ada sikap ewuh pakewuh—perasaan sungkan atau tidak enak—terhadap Presiden beserta pembantunya.

Kalau memang Presiden perlu hadir, ya, dihadirkan saja. Apalagi, jawaban keempat menteri yang dipanggil juga normatif.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (dari kanan ke kiri) hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang PHPU di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Kaka pun menilai, masih banyak hal yang perlu didalami MK sehingga perlu memanggil pihak lainnya. Ia menyinggung tudingan keterlibatan aparat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, hingga aparatur sipil negara (ASN) yang lewat tanpa kejelasan.

Baca juga: Politisasi Birokrasi Penyebab Kasus Ketidaknetralan ASN Meningkat

”Kami berharap MK bisa komprehensif dalam membuat keputusan nanti. Putusan perlu menerangkan secara gamblang permasalahan dan mengembalikan marwah demokrasi nasional,” tambahnya.

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menyebutkan, proses pembuktian sudah selesai pada Jumat kemarin. Karena itu, kalau ingin memanggil Presiden, seharusnya bisa dilakukan kemarin.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah bundelan berkas dan buku yang dibawa para anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saat menjadi saksi dalam sidang PHPU di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Kehadiran empat menteri Presiden Jokowi pun dinilai tidak mengungkap secara menyeluruh apa yang terjadi dalam praktik politisasi bantuan sosial. Semua pernyataan dijawab normatif dan umum.

”Meski begitu, pengetahuan dan keyakinan hakim dalam konteks politisasi bantuan sosial serta lainnya, kan, tidak hanya bersumber dari keterangan menteri. Tentu nanti akan diverifikasi dengan keterangan, bukti, dan petunjuk lain. Mungkin ini nanti yang bisa membuat terang perkara PHPU,” tutur Fadli.

Baca juga: Hasil Akhir Pilpres Segera Diputus Delapan Hakim MK