Kejaksaan Diminta Tidak Berhenti pada Harvey Moeis

Yang harus jadi target utama adalah ”king maker” atau ”beneficial ownership”, jangan dilokalisasi cuma ke Harvey Moeis.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Robert Bonosusatya seusai diperiksa penyidik di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk, Senin (1/4/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Harvey Moeis dinilai hanya merupakan operator dalam perkara dugaan korupsi penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022. Penerapan pasal pencucian uang terhadap suami Sandra Dewi tersebut diharapkan membawa penyidik kepada pihak pengendali serta penyelenggara negara yang hingga saat ini masih belum tersentuh.

Harvey Moeis merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi penambangan ilegal di IUP PT Timah Tbk 2015-2022. Dalam kasus tersebut, Harvey disebut hanya sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin. Selain pasal korupsi, penyidik juga menjerat Harvey dengan pasal pencucian uang serta menyita beberapa aset, seperti mobil mewah dan barang lainnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, berpandangan, terdapat kekhawatiran bahwa kasus ini hanya akan dilokalisasi sampai pihak tertentu, termasuk hanya sampai pada Harvey. Padahal, Harvey dinilai hanya berperan sebagai operator, bukan pihak yang mengendalikan semuanya.

Justru yang harus menjadi target utama adalah king maker atau beneficial ownership, yakni mereka yang sebenarnya menjadi penerima manfaat dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum itu.

”Justru yang harus menjadi target utama adalah king maker atau beneficial ownership, yakni mereka yang sebenarnya menjadi penerima manfaat dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum itu,” kata Zaenur.

Baca juga: Sudah Lima Jam Sandra Dewi Diperiksa, Apa yang Didalami Penyidik?

DOK/PUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Harvey Moeis dibawa penyidik untuk ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024) malam.

Tak harus tercantum di akta

Menurut Zaenur, nama para penerima manfaat itu tidak harus tercantum sebagai pengurus perusahaan di akta, misalnya sebagai komisaris. Bisa jadi mereka adalah orang di luar perusahaan meski dalam kenyataannya merekalah yang mengendalikan perusahaan dan menerima manfaat terbesar dari kegiatan itu.

Di dalam kasus ini, lanjut Zaenur, Harvey dinilai hanya sebagai operator. Sebagaimana pernah disebutkan bahwa Harvey adalah perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin. Hal itu berarti di atas Harvey masih terdapat pihak dengan kekuasaan dan kepentingan yang jauh lebih besar. Peran pihak itu diduga jauh lebih besar karena mengendalikan semuanya.

”Jadi, jangan hanya berhenti di level operator. Yang paling penting adalah bagaimana menjangkau top levelnya karena merekalah penerima manfaat sesungguhnya,” terang Zaenur.

Jangan hanya berhenti di level operator. Yang paling penting adalah bagaimana menjangkau top levelnya karena merekalah penerima manfaat sesungguhnya.

Selain pihak tersebut, Zaenur juga mempertanyakan tidak adanya penyelenggara negara, baik di bidang pengawasan maupun penegakan hukum, yang tersentuh hingga saat ini. Padahal, praktik penambangan ilegal itu sudah terjadi selama bertahun-tahun.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mobil Rolls-Royce dan Mini Cooper S Countryman F 60 milik tersangka dugaan korupsi PT Timah, Harvey Moeis, disita penyidik dan ditempatkan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (2/4/2024). Kendaraan mewah tersebut diduga hanya sebagian kecil harta yang dikumpulkan dari kegiatan penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Selain dua mobil mewah, dari rumah suami aktris Sandra Dewi tersebut, penyidik juga menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait kasus, serta sejumlah barang lainnya.

Oleh karena itu, penerapan pasal pencucian uang terhadap para tersangka, termasuk Harvey, dinilai sudah tepat. Dengan mengikuti aliran uang, setiap orang atau pihak yang menerimanya harus didalami oleh penyidik. ”Kalau memang berasal dari kejahatan, harus diproses secara hukum,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, dalam memeriksa seseorang, penyidik selalu berdasarkan saksi atau alat bukti. Mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Kuntadi tidak bisa memastikan karena hal itu harus berdasarkan alat bukti yang cukup.

Kalau memang berasal dari kejahatan, harus diproses secara hukum.

Penyidik pun belum melakukan pencekalan terhadap saksi, seperti terhadap Robert Bonosusatya, karena hal itu didasarkan pada urgensi seturut pertimbangan penyidik. Sebagaimana diberitakan, Robert telah diperiksa penyidik dalam kaitannya dengan PT Refined Bangka Tin.

Baca juga: Robert Bonosusatya Bungkam soal Tersangka Kasus Timah Harvey Moeis

”Kami tidak bicara kemungkinan. Penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti,” kata Kuntadi.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi (kanan) dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers, Senin (1/4/2024).

Menurut Kuntadi, pihaknya telah meminta keterangan dari penyelenggara negara terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Namun, ia memastikan untuk menelusuri dugaan keterlibatan pejabat publik dalam kasus tersebut.