Bisa Ada Sentimen Negatif jika Pengumuman Pemilu 2024 Dilakukan Dini Hari

Pengumuman hasil pemilu di waktu dini hari oleh KPU bisa mengundang sentimen negatif, terutama dari pihak yang kalah.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin rapat koordinasi Pengamanan Bidang Informasi dan Komunikasi Pasca-Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kemenko Polhukam, Selasa (19/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Tidak ada aturan khusus waktu kapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus mengumumkan hasil rekapitulasi nasional. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengumumannya tidak boleh melewati waktu 35 hari setelah hari pemungutan suara atau pada 14 Februari lalu. Namun, berkaca pada Pemilu 2019, pengumuman waktu yang dilakukan pada dini hari bisa mendapatkan sentimen negatif dan berdampak pada pengaruh publik yang memang tidak menerima hasil pemilu.

Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Ihsan Maulana, Selasa (19/3/2024), pengumuman dini hari seolah-olah sengaja dilakukan pada saat banyak publik tidak ikut mengawasi atau memperhatikan. Pengumuman tersebut juga membuat adanya gap informasi di masyarakat terkait dengan waktu. Merujuk pada Pemilu 2019 lalu, KPU juga mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu pada dini hari sehingga memicu kecurigaan sebagian publik, terutama pihak yang kalah,

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Menko Polhukam Klaim Situasi Keamanan Kondusif

”Untuk mencegah (sentimen negatif) ini terjadi, KPU seharusnya memberikan informasi kepada publik bahwa tidak ada ketentuan waktu kapan penetapan rekapitulasi itu harus dilakukan. Rabu dini hari adalah waktu yang potensial untuk melakukan penetapan karena sudah hampir semua provinsi menyelesaikan rekapitulasi. Publik harus terinformasikan soal ini,” kata Ihsan.

Untuk mencegah (sentimen negatif) ini terjadi, KPU seharusnya memberikan informasi kepada publik bahwa tidak ada ketentuan waktu kapan penetapan rekapitulasi itu harus dilakukan. Rabu dini hari adalah waktu yang potensial untuk melakukan penetapan karena sudah hampir semua provinsi menyelesaikan rekapitulasi. Publik harus terinformasikan soal ini.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana berbicara dalam diskusi media bertajuk ”Sengketa Pilkada: Dalil Hoaks dan Model Baru Penggembosan Suara di Pilkada 2020” secara daring, Senin (25/1/2021)

Jaga peredaran informasi

Sementara itu, seusai memimpin rapat koordinasi ”Pengamanan Bidang Informasi dan Komunikasi Pasca-Pemungutan Suara Pemilu 2024” di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Menteri Koordinator Bidang Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, pemerintah mengambil langkah-langkah dan antisipasi untuk menjaga peredaran informasi di media massa dan media sosial. Tujuannya, agar tidak mengganggu kondusivitas jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU. Upaya menjaga peredaran informasi itu di antararanya dengan men-take down semua informasi yang berisikan hoaks dan tidak benar tersebut.

Hadi juga meminta agar masyarakat ikut serta dan terus menjaga situasi kondusif dan aman itu sampai berakhirnya tahapan Pemilu 2024. Hal itu untuk menjaga peredaran informasi di media massa dan media sosial agar tidak mengganggu kondusivitas jelang pengumuman dan penetapan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret esok.

Saya juga mengimbau kepada rekan-rekan media agar dapat ikut menyampaikan narasi-narasi yang baik dan menyejukkan tentunya. Di samping itu, juga mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menangkal informasi palsu atau hoaks demi menjaga kondusivitas saat ini.

”Saya juga mengimbau kepada rekan-rekan media agar dapat ikut menyampaikan narasi-narasi yang baik dan menyejukkan tentunya. Di samping itu, juga mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menangkal informasi palsu atau hoaks demi menjaga kondusivitas saat ini,” kata Hadi.

Rapat koordinasi itu dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada, Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Kepala Pusat Penerangan TNI, dan Asisten Intelijen Panglima TNI.

Saat ditanya soal kondisi elite politik jelang pengumuman hasil pemilu, Hadi menilai, saat ini relatif kondusif dan aman. Ia menyebut bahwa bangsa Indonesia sejatinya adalah bangsa yang penuh dengan keramahtamahan, toleransi, sehingga ia yakin setelah pemilu, semuanya bisa selesai dan kembali ke situasi sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa para elite sudah saling berkomunikasi sehingga kemungkinan situasinya aman.

Aparatur sipil negara di lingkup Kementerian Dalam Negeri mengikuti apel bersama untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan damai serta menolak kampanye ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah di kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Acara yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini dilanjutkan dengan simulasi pelaksanaan Pemilu 2019.

Biasa pesta demokrasi hangat-hangat itu ada. Kalau tidak hangat, bukan demokrasi. Kalau tidak tidak hangat, itu pesta pernikahan. Ini pesta demokrasi, jadi sudah biasa, sebentar lagi juga akan kondusif.

”Biasa pesta demokrasi hangat-hangat itu ada. Kalau tidak hangat, bukan demokrasi. Kalau tidak tidak hangat, itu pesta pernikahan. Ini pesta demokrasi, jadi sudah biasa, sebentar lagi juga akan kondusif,” katanya. Jadi, tambah Hadi, sejauh ini kondisinya kondusif dan aman.

Terkait dengan rencana KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024 pada Selasa dini hari, Hadi menyebut, KPU pasti sudah memiliki cara-cara agar pengumuman itu bisa tepat waktu. Pemerintah tidak akan mengintervensi kapan waktu yang tepat untuk pengumuman itu.

Tangguhkan konten hoaks

Menkominfo Budi Arie Setiadi menambahkan, rapat koordinasi itu juga membahas antisipasi dan langkah-langkah di ranah komunikasi, khususnya menjaga ruang digital. Menurut data dari Kominfo, suasana di ruang digital lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2019. Dari 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024, ada sekitar 3.235 hoaks di medsos yang ditemukan Kominfo. Dari data itu, sebanyak 1.974 hoaks sudah berhasil ditangguhkan.

Sisanya kami ’stempelin’ hoaks. Itu hoaks yang enggak perlu di- ’take down’, cukup distempel saja dengan stiker hoaks karena isu dan judulnya tidak masuk akal.

”Sisanya kami stempelin hoaks. Itu hoaks yang enggak perlu di-take down, cukup distempel saja dengan stiker hoaks karena isu dan judulnya tidak masuk akal,” kata Budi.

REBIYYAH SALASAH

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, berbicara kepada media seusai acara silaturahmi antara kelompok sukarelawan pendukung Presiden Joko Widodo di pemilihan presiden lalu dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (7/11/2022).

”Kebisingan” karena ulah ”buzzer”

Hampir 92 persen kebisingan ruang digital kami ini ternyata diisi para buzzer. Karena itulah, saya ingin menyampaikan di bulan baik, dan sebentar lagi akan menyelenggarakan Idul Fitri makanya temanya adalah suarakan mudik ceria penuh makna"

Saat ini, tambah Budi Arie, pihaknya memantau semuaplatform media sosial, mulai dari Google, Meta, sampai Tiktok. Tiktok disebutkan juga sudah melapor ke Kominfo bahwa selama Pemilu 2024 ini sudah menangguhkan sekitar 10,8 juta hoaks. Hal itu dilakukan penyedia platform berdasarkan inisiatif mereka sendiri dan sesuai dengan kebijakan komunitas mereka. Adapun Google, Meta, dan Instagram juga sudah menangguhkan hampir 2 juta konten secara mandiri.

Baca juga: Ritual Pemilu dan Pertaruhan Nilai di Pilpres 2024

”Hampir 92 persen kebisingan ruang digital kami ini ternyata diisi para buzzer. Karena itulah, saya ingin menyampaikan di bulan baik dan sebentar lagi akan menyelenggarakan Idul Fitri, makanya temanya adalah suarakan mudik ceria penuh makna,” ujar Budi.

Terkait dengan target KPU yang ingin mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilu 2024 pada Senin (18/3/2024) malam, tetapi ternyata diundur menjadi Selasa (19/3/2024) dini hari, Hadi Tjahjanto mengatakan, pengumuman di KPU masih sesuai dengan rencana, yaitu 35 hari setelah pemilu, yakni batas akhirnya 20 Maret esok. Oleh sebab itu, menurut dia, pengumuman hasil rekapitulasi nasional berjenjang di KPU masih on the track.

Terkait dengan hasil rekapitulasi hasil pemilu sendiri, KPU saat ini tengah menjadwalkan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Provinsi Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan, yang hasilnya segera diumumkan kepada masyarakat.