90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Pemerintah Sudah Tambah Lagi 14 Proyek Baru

Presiden menyetujui 14 PSN baru yang dilakukan oleh swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono ketika memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Meski ada 77 Proyek Strategis Nasional dan 13 proyek atau total 90 PSN yang masih dalam tahap konstruksi dan produksi sebagian atau beroperasi sebagian dengan total nilai Rp 2.960,7 triliun, pemerintah sudah menambah 14 PSN.

Pemerintah telah merampungkan 195 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah beroperasi penuh dengan nilai Rp 1.519 triliun. PSN itu digarap pada kurun waktu 2016 hingga Februari 2024.

Proyek PSN itu tersebar di seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua. ”Kita dalam pengembangan, kan lebih besar di luar Jawa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono ketika memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/3/2024).

Selain itu, Airlangga menyebut terdapat 41 PSN yang akan selesai pada 2024. Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu membahas tentang pengadaan tata ruang hingga akhir 2024 yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sebanyak 41 PSN itu dengan rincian 5 proyek ditargetkan selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember tahun ini.

”Dari 36 PSN yang selesai di April sampai Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang, tadi sudah dibahas, dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholders,” ujarnya. Sebanyak 36 proyek berasal dari 24 proyek periode April-September dan 12 proyek periode Oktober-Desember.

Baca juga: Proyek Strategis Tidak Boleh Mandek

Diubah jadi inisiasi pemerintah

Rapat kali ini juga membahas pembangunan ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Provinsi Bali, yang merupakan proyek yang diinisiasi badan usaha (unsolicited) yang diubah jadi solicited yang diinisiasi oleh pemerintah. Selain itu, pengembangan PSN di kawasan industri pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, juga masih menyisakan masalah terkait tanah ulayat. Rapat khusus juga akan digelar untuk membahas kawasan industri terpadu Batang.

Dari 36 PSN yang selesai di April sampai Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang, tadi sudah dibahas, dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholders.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono ketika memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/3/2024).

”Dan juga dilaporkan ke Pak Presiden, ada 14 PSN baru. Periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN dan ini disetujui oleh Presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri,” ujar Airlangga.

Dan juga dilaporkan ke Pak Presiden, ada 14 PSN baru. Periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN dan ini disetujui oleh Presiden.

PSN baru ini adalah pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, Kawasan Industri Wiraraja di Pulau Galang, North Hub Development Project, Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate di Parigi Moutong Sulawesi Tengah, dan Kawasan Industri Patimban Industrial Estate. Selain itu, Industri Giga Industrial Park di Sulawesi Tenggara, Kawasan Industri Kolaka Resource, dan Kawasan Industri Stargate.

PSN baru lainnya adalah Kawasan Pesisir Surabaya Water Front, Neo Energy Morowali, Kawasan Pengembangan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD), dan Kawasan Industri Toapaya di Bintan. Selain itu, juga proyek pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II dan pengembangan Jalan Tol di Kota Bandung.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Foto udara panorama proyek lintasan long span atau jembatan bentang panjang LRT Jabodebek di kawasan Dukuh Atas, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (15/11/2020).

Proyek PUPR

Basuki menambahkan bahwa terdapat 116 proyek PSN di Kementerian PUPR yang 99 proyek di antaranya telah selesai pada 2023. Kementerian PUPR akan merampungkan 11 proyek yang terdiri dari 8 bendungan, 1 irigasi, dan 2 jalan tol pada semester I tahun 2024 dan 21 proyek ditargetkan selesai pada semester II-2024.

Mudah-mudahan September nanti bisa dimulai konstruksinya.

Sisanya, seperti proyek Bendungan Karangnongko, Bendungan Cibeet, dan Bendungan Cijurai, akan diselesaikan pada 2025 dan 2026. ”Ada 39 PSN kenapa enggak selesai? Karena baru diperintahkan pada 2023,” ujar Basuki.

Terkait pembangunan ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Basuki menyebut proyek ini awalnya unsolicited oleh PT Tol Jagad Kertibali. Pada 8 Maret 2022, mereka sudah membebaskan lahan 44,64 hektar senilai Rp 112,37 miliar. Panjang ruas jalan tol mencapai 96,84 kilometer dengan total investasi Rp 22,84 triliun.

”Tapi pada saat financial close, mereka tidak bisa memenuhi sehingga kita putus. Kemudian kita lakukan FS (feasibility study) lagi karena akan diubah menjadi solicited menjadi prakarsa pemerintah kita akan lelangkan, saat ini sudah di PQ (prakualifikasi). Mudah-mudahan September nanti bisa dimulai konstruksinya,” ujar Basuki.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono ketika memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Proyek Strategis Nasional Dikebut di Tahun Politik

Saat ini, pembebasan tanah sudah disetujui senilai Rp 3,9 triliun dan disiapkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Menurut Basuki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut beberapa syarat tentang perubahan dari unsolicited menjadi solicited. Perubahan ini membutuhkan legal opinion dari jaksa agung dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Agus menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan bekerja secara maksimal untuk mendukung seluruh PSN dari sisi lahan dan tata ruang. ”Prinsipnya adalah bagaimana kami ingin pembangunan PSN berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat lebih bagus. Namun, kami juga ingin meyakinkan tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Jadi, statusnya harus clean and clear untuk tanah yang akan digunakan,” katanya.